Puan Minta Sumbar Dukung Pancasila, Politisi PDIP Kritik PKS Ketua DPP PDIP Puan Maharani. (Foto: PDIP).

MerahPutih.com - Pernyataan Ketua DPP Bidang Politik PDI Perjuangan (PDIP) yang juga Ketua DPR Puan Maharani, agar Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), menjadi provinsi yang memang mendukung Negara Pancasila, saat pengumuman calon Kepala Daerah dari PDIP, membuat polemik di masyarakat.

Berbagai respons pun dikeluarga warganet, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang selama ini menguasai perolehan suara di Sumbar, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah asal tanah minang terkait penyataan Puan.

Terkait pernyataannya koleganya tersebut, politikus PDIP, Zuhairi Misrawi atau yang dikenal sebagai Gus Mis menegaskan, Puan menyampaikan dalam perspektif kekinian sekaligus harapan agar Pancasila benar-benar membumi dalam laku keseharian dan kehidupan berbangsa. Ia menilai, Sumbar berubah total setelah 10 tahun dipimpin kader PKS.

Baca Juga:

Jadi Perhatian Netizen, Ini Asal Baju Adat yang Dipakai Puan Maharani

"Banyak kader PKS yang memprovokasi masyarakat untuk menolak kepemimpinan Pak Jokowi. Padahal Presiden Jokowi adalah Presiden Indonesia yang menaruh perhatian besar terhadap kemajuan Sumatera Barat," kata Gus Mis di Jakarta, Kamis (3/9).

Alumnus Universitas Al Azhar Mesir ini menyebut, semangat berbangsa atas dasar Pancasila di Sumbar nampak menurun. Selain itu, menurut dia, 10 tahun di bawah kepemimpinan kader PKS, Sumbar tidak mengalami kemajuan yang fundamental.

"Fakta yang ada, intoleransi dan politik identitas berkembang di wilayah yang masyarakatnya dikenal terbuka tersebut,” ujar Gus Mis.

Gus Mis berharap, agar berbagai gorengan politik menuju Pilkada, dan ambisi PKS untuk mencoba bertahan di Sumbar sebaiknya juga mengedepankan kompetisi yang mencerdaskan.

“Di PDI Perjuangan kami selalu diingatkan oleh Ibu Megawati bagaimana kepeloporan kaum cerdik pandai nan bijaksana yang kemudian menjadi pelopor kemerdekaan dan pahlawan bangsa seperti Moh Hatta, KH Agus Salim, Prof Muhammad Yamin, Hajjah Rangkayo Rasuna Said, Moh Natsir dan lain-lain.

Pengumuman PDIP
Pengumuman Calon Kepala Daerah oleh Ketua Umum PDIP Megawati dan Ketua DPP Puan Maharani. (Foto: PDIP)

Menurut Gus Mis, kehadiran tokoh-tokoh berwawasan kebangsaan di tengah penjajahan, namun dengan kultur Islam yang berkemajuan tersebut menjadi daya pemicu generasi muda Sumbar untuk ikut berpacu menjadi pelopor kemajuan bangsa.

"Termasuk pelopor di dalam membumikan Pancasila," tutup cendekiawan Nahdlatul Ulama (NU) ini.

Partai Demokrasi Indonrsia Perjuangan pada pemilu legislatif hanya memperoleh 134.232 suara. Jauh tertinggal dari Partai Gerindra 570.835 suara, PKS 356.294 suara, PAN 412.437 suara, Demokrat 371.058, Nasdem 206.432 suara, Golkar 202.182 suara, PPP 141.856 suara. Dalam perebutan tahta politik, PDIP tidak bisa mengantarkan satupun wakil ke Senayan, atau memiliki kader yang jadi kepala daerah di daerah asal Proklamator Mohammad Hatta. (Pon)

Baca Juga:

Supres RUU BPIP Diterima DPR, Puan Jelaskan Bedanya dengan RUU HIP

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Pilpres 2024, AHY Diprediksi Jadi Lawan Kuat Sandiaga Uno
Indonesia
Pilpres 2024, AHY Diprediksi Jadi Lawan Kuat Sandiaga Uno

"Artinya posisi AHY diantara kelompok pemimpin muda saat ini, katakanlah angkatannya Puan Maharani, Sandiaga Uno dan yang lainnya, dia salah satu yang potensial. Saya kira AHY primadona juga," ujarnya.

Ribuan Aparat TNI-Polri Masih Bersiaga di Tembagapura
Indonesia
Ribuan Aparat TNI-Polri Masih Bersiaga di Tembagapura

Polri bersama anggota TNI sudah menerjunkan 5.000 personel untuk mengamankan Distrik Tembagapura, Mimika, Papua dari gangguan KKB.

Demi Kemaslahatan Bersama, Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU Ditunda
Indonesia
Demi Kemaslahatan Bersama, Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU Ditunda

Keputusan itu tertuang dalam surat dengan nomor 3944/C.I.34/03/2020

 Firli Cs Hentikan 36 Penyelidikan Kasus Korupsi yang Ditangani KPK
Indonesia
Firli Cs Hentikan 36 Penyelidikan Kasus Korupsi yang Ditangani KPK

Penghentian penanganan perkara tersebut dilakukan sejak Firli dan empat pimpinan KPK lainnya dilantik pada 20 Desember 2019 sampai 20 Februari 2020.

 Aktivis: Rapid Test COVID-19 Anggota DPR Lukai Hati Rakyat
Indonesia
Aktivis: Rapid Test COVID-19 Anggota DPR Lukai Hati Rakyat

Di tengah situasi serba minim yang kita hadapi, termasuk kelangkaan alat medis bahkan untuk petugas medis sendiri, Anggota DPR beserta keluarga justru ingin diistimewakan. Pengistimewaan ini bisa melukai hati rakyat

Mutasi Pejabat Eselon I Kejagung Diduga Berkaitan dengan Kasus Djoko Tjandra
Indonesia
Mutasi Pejabat Eselon I Kejagung Diduga Berkaitan dengan Kasus Djoko Tjandra

Diduga rotasi terhadap Jan Maringka berkaitan dengan sengkarut terpidana kasus hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra.

Polisi Juga Kejar Pembuat Video Porno Mirip Artis yang Viral di Medsos
Indonesia
Polisi Juga Kejar Pembuat Video Porno Mirip Artis yang Viral di Medsos

penyelidikan soal video syur itu tidak akan berhenti sampai ke dua tersangka

PDIP Sebut Formula E Tak Dapat Untung, Gerindra: Bukan Kayak Jualan Gado-gado
Indonesia
PDIP Sebut Formula E Tak Dapat Untung, Gerindra: Bukan Kayak Jualan Gado-gado

Anggota DPRD DKI Fraksi PDI Perjuangn itu juga mengatakan bahwa gelaran mobil balap berenergi listrik itu menelan anggaran dua kali lipat dibandingkan di Hongkong.

Bos Antam Terseret Kasus RJ Lino yang 4 Tahun Tersangka Masih Bebas
Indonesia
Bos Antam Terseret Kasus RJ Lino yang 4 Tahun Tersangka Masih Bebas

KPK menjadwalkan pemeriksaan Dirut Antam Dana Amin dalam kasus dugaan korupsi eks Dirut Pelindo II RJ Lino.