Puan Minta Perketat Pegawasan Terkait Joki Karantina Ketua DPR RI Puan Maharani. ANTARA/HO-Humas DPR RI/pri

MerahPutih.com - Semakin ketatnya karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri memicu potensi adanya 'celah' baru pelanggar aturan.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti fenomena joki karantina yang marak terjadi belakangan ini. Ia pun meminta pengawasan diperketat agar aksi-aksi joki karantina tidak kembali terjadi.

Baca Juga

Bareskrim Segera Periksa Rachel Vennya soal Dugaan Suap Lolos Karantina

“Aktivitas joki karantina sangat membahayakan keselamatan masyarakat. Pengawasan proses karantina bagi pelaku perjalanan internasional yang baru tiba di Tanah Air harus semakin diperketat,” kata Puan kepada wartawan, Sabtu (8/1). Puan menegaskan, kecurangan terhadap proses karantina dapat menyebabkan kasus COVID-19 tidak terdeteksi.

Padahal karantina ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona. Jika ada pelaku perjalanan yang positif COVID-19 dan tidak melakukan karantina, tentunya mereka akan menyebarkan virus tanpa terkendali.

"Ini yang akan membahayakan masyarakat,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu. Politisi PDI-Perjuangan itu pun memberikan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan, BIN, dan Polri yang bekerja sama untuk menghentikan aksi-aksi joki karantina.

Polri sendiri telah menerjunkan 618 personel untuk berjaga di 206 lokasi karantina agar dapat mengawasi proses karantina yang dilakukan para pelaku perjalanan luar negeri yang tiba di Indonesia. Semua petugas yang memiliki kewenangan terhadap program karantina ini harus bisa mewaspadai fenomena joki dan berbagai kecurangan lainnya, termasuk dari pihak bandara.

"Dan kami berharap Polri dapat menindak tegas pelaku joki karantina, termasuk mengamankan kembali peserta karantina yang kabur dan memprosesnya sesuai ketentuan,” tegas Puan.

Baca Juga

Pendatang dari Negara dengan Kasus Omicron Tinggi Wajib Karantina 10 Hari

Seluruh petugas juga diingatkan agar tidak main-main dengan proses karantina karena akan ada hukuman tegas bagi siapa saja yang membantu meloloskan peserta karantina.

Puan menyatakan, kesadaran semua pihak sangat penting untuk mengatasi pandemi COVID-19 apalagi saat ini kasus Omicron sudah banyak ditemukan.

“Jangan sampai kasus COVID-19 di Indonesia melonjak lagi akibat kepentingan-kepentingan pribadi yang tidak bertanggung jawab sehingga membawa dampak bagi banyak orang,” imbuhnya. Perilaku mencari celah untuk mengejar materi pada proses karantina tidak bisa dibenarkan.

“Kejarlah rezeki dengan cara-cara yang baik, tanpa harus mengorbankan keselamatan orang lain. Ingat keluarga yang ada di rumah, karena mereka juga bisa menjadi korbannya,” ujar Puan. Puan mengimbau kepada pelaku perjalanan internasional yang baru datang ke Indonesia untuk tidak mencoba bernegoisasi dengan petugas supaya bisa melakukan karantina mandiri di rumah.

“Maka ketegasan petugas menjadi kunci. Jangan sampai abai dengan aturan, dan jalankan tugas-tugas sesuai ketentuan yang berlaku. Ini untuk kebaikan kita bersama,” tutup mantan Menko PMK tersebut. (Knu)

Baca Juga

Bareskrim Periksa Tiga Saksi terkait Dugaan Suap Karantina Libatkan Rachel Vennya

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Telkom Catatkan Laba Bersih Rp 12,5 Triliun
Indonesia
Telkom Catatkan Laba Bersih Rp 12,5 Triliun

Pada segmen Mobile, pendapatan digital business Telkomsel mencapai Rp 33,36 triliun atau tumbuh 4,7 persen YoY. Kontribusi pendapatan layanan digital terhadap total revenue Telkomsel naik dari 72,4 persen per kuartal II/2020 menjadi 77,3 persen per kuartal II/2021.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Pertanyakan Investasi BUMN di Perusahaan Ekosistem Digital
Indonesia
Wakil Ketua Komisi VI DPR Pertanyakan Investasi BUMN di Perusahaan Ekosistem Digital

Wakil Ketua Komisi VI DPR, Mohammad Hekal mempertanyakan apakah keputusan BUMN melakukan investasi di sejumlah perusahaan digital

KPK Cecar Konsultan Bank Panin dan Jhonlin Baratama Soal Uang Suap ke Pejabat Pajak
Indonesia
KPK Cecar Konsultan Bank Panin dan Jhonlin Baratama Soal Uang Suap ke Pejabat Pajak

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa konsultan pajak atau kuasa wajib pajak PT Bank Pan Indonesia atau Bank Panin, Veronika Lindawati dan Agus Susetyo selaku konsultan pajak PT Jhonlin Baratama, Kamis (19/8).

Semeru Meletus, Seluruh Personil BPBD Dikerahkan Evakuasi Warga
Indonesia
Semeru Meletus, Seluruh Personil BPBD Dikerahkan Evakuasi Warga

Hujan abu vulkanik menyebabkan sejumlah wilayah di Kecamatan Pronojiwo dan Candipuro gelap seperti malam hari, sehingga Pemkab Lumajang akan membuka posko pengungsian di Kamar Kajang dan Pronojiwo.

Elektabilitas Paling Tinggi di Pilgub Jateng, Gibran: Kok Udah Mikir Cagub
Indonesia
Elektabilitas Paling Tinggi di Pilgub Jateng, Gibran: Kok Udah Mikir Cagub

"Barusan groundbreaking Elevated Rail dan Jalur Ganda masak ngomongin survey. Ini kok udah mikir Cagub Jateng," kata Gibran

Telkom Sebar 891 Titik WiFi di PON Papua
Indonesia
Telkom Sebar 891 Titik WiFi di PON Papua

Telkom juga menyiapkan jaringan cadangan via Satelit, Radio IP Long Haul, dan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) yang disewa khusus via Jaringan Papua-New Guinea & Guam Amerika (IPLC) sebagai backup jaringan eksisting.

Dana Abadi Pendidikan Hampir Capai Rp 100 Triliun
Indonesia
Dana Abadi Pendidikan Hampir Capai Rp 100 Triliun

Rincian dana abadi sebesar Rp99,1 triliun tersebut meliputi dana abadi pendidikan Rp 81,1 triliun, dana abadi penelitian Rp 8 triliun, dana abadi perguruan tinggi Rp 7 triliun dan dana abadi kebudayaan Rp 3 triliun.

 43 Ribu Warga Miskin Ekstrem, Pemkot Bandung Lakukan 2 Pendekatan
Indonesia
43 Ribu Warga Miskin Ekstrem, Pemkot Bandung Lakukan 2 Pendekatan

Angka kemiskinan Kota Bandung saat ini sebesar 3,99 persen atau 100.200 jiwa. Sedangkan kemiskinan ekstrem mencapai 1,7 persennya atau 43 ribu jiwa.

Gibran Pastikan Tidak Ada Pembatasan Kegiatan Meski Solo Raya Berstatus PPKM Level 3
Indonesia
Gibran Pastikan Tidak Ada Pembatasan Kegiatan Meski Solo Raya Berstatus PPKM Level 3

"Tidak ada pembatasan, PTM (Pembelajaran Tatap Muka) tetap jalan terus. Event juga tetap jalan. Kegiayan meeting di hotel jalan terus," kata dia.

57 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Bakal Lakukan Perlawanan Hukum
Indonesia
57 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Bakal Lakukan Perlawanan Hukum

57 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) tengah menyiapkan langkah hukum menyikapi pemecatan yang dilakukan