Puan Minta Pemerintah Lakukan Diplomasi Damai Selesaikan Konflik Intan Jaya Ketua DPR Puan Maharani berpidato dalam Rapat Paripurna DPR. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc.

Merahputih.com - Ketua DPR, Puan Maharani mendorong pemerintah melakukan diplomasi damai dalam menyelesaikan konflik di Intan Jaya, Papua dan seluruh pihak harus mengedepankan alasan kemanusiaan dalam menyikapi berbagai konflik di seluruh Bumi Papua.

"Lakukan diplomasi damai dengan memprioritaskan kemanusiaan dalam menghadapi berbagai kasus di Papua," ujar Puan dalam keterangannya, Selasa (13/10).

Baca Juga

Usai Tertembak, Anggota TGPF Kasus Intan Jaya Diterbangkan ke Jakarta

Pemerintah juga harus menaruh perhatian serius pada sejumlah kasus kekerasan yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua khususnya adalah jaminan perlindungan bagi masyarakat sipil.

Saat ini perhatian pemerintah sudah diwujudkan dengan menyalurkan dana alokasi khusus (DAK) yang harus diimbangi dengan pengawasan agar penggunaannya betul-betul tepat sasaran dan tepat manfaat.

Anggota TGPF Kasus Intan Jaya yang terluka dalam aksi penembakan terhadap rombongan tim investigasi di Kabupaten Intan Jaya Jumat (9/10) (Istimewa)

Selain itu dia juga mengapresiasi langkah Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang berkomitmen menyelesaikan investigasi kasus penembakan di Intan Jaya.

"DPR mengapresiasi komitmen Tim Gabungan Pencari Fakta ( TGPF) untuk menyelesaikan investigasi meski menjadi sasaran tembak kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Intan Jaya, Papua," beber dia.

Baca Juga

Begini Kondisi Korban Penembakan KKB di Intan Jaya

TGPF Intan Jaya dibentuk Menko Polhukam Mahfud MD untuk melakukan pemeriksaan terkait insiden penembakan yang terjadi di Intan Jaya beberapa pekan sebelumnya.

Tim tersebut terdiri dari unsur gabungan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, lembaga perlindungan saksi, TNI, Polri, dan BIN. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dalih Anak Buah Yasonna Pindahkan Bahar bin Smith ke Lapas Nusa Kambangan
Indonesia
Dalih Anak Buah Yasonna Pindahkan Bahar bin Smith ke Lapas Nusa Kambangan

"Massa simpatisan dalam jumlah besar yang berkeruman sangat rentan terjadinya penyebaran COVID-19 dan telah melanggar protokol Kesehatan Penanganan COVID-19," ujar Rika.

Dalam 10 Hari, Kasus Corona Harian Eropa Berlipat Ganda
Dunia
Dalam 10 Hari, Kasus Corona Harian Eropa Berlipat Ganda

Kasus virus corona yang dilaporkan di Eropa lebih dari dua kali lipat dalam 10 hari, melewati 200.000 infeksi setiap hari untuk pertama kalinya pada hari Kamis.

Desakan Lockdown Sengaja Digulirkan untuk Jebak Jokowi?
Indonesia
Desakan Lockdown Sengaja Digulirkan untuk Jebak Jokowi?

Usulan tersebut bisa berpotensi sebagai jebakan kelompok-kelompok tertentu dalam merongrong pemerintahan Jokowi.

Satu Karyawan Bank Mandiri Suspect Corona
Indonesia
Satu Karyawan Bank Mandiri Suspect Corona

Corporate Secretary Bank Mandiri, Rully Setiawan, mengatakan kesehatan pegawai dan nasabah adalah prioritas.

Firli Ingin OTT KPK Tak Ganggu Investasi
Indonesia
Firli Ingin OTT KPK Tak Ganggu Investasi

Menurutnya, pola penegakan hukum KPK ke depan harus mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang nyata.

Pemerintah Kejar Pertumbuhan Ekonomi, Indef: Selesaikan Dulu Pandeminya
Indonesia
Pemerintah Kejar Pertumbuhan Ekonomi, Indef: Selesaikan Dulu Pandeminya

Pemerintah salah stategi dan salah diagnosa permasalahan

Hukum Mudik Saat Pandemi COVID-19, Ini Penjelaskan Sekjen MUI
Indonesia
Hukum Mudik Saat Pandemi COVID-19, Ini Penjelaskan Sekjen MUI

"Dan tetap melakukannya berarti yang bersangkutan telah melakukan sesuatu yang haram," jelas Anwar

Relawan Satgas COVID-19 Mundur Berjamaah, Doni Monardo Tak Mampu Melarangnya
Indonesia
Disdik DKI Tegaskan Sekolah Dibuka Kembali Bila Jakarta Aman dari Corona
Indonesia
Disdik DKI Tegaskan Sekolah Dibuka Kembali Bila Jakarta Aman dari Corona

Ia menegaskan lagi, peserta didik bisa mengenyam ilmu di sekolah bila kasus wabah COVID-19 di Jakarta membaik.

 Dua Menteri Berselisih Paham Soal Izin FPI, Pengamat: Itu Salah Jokowi
Indonesia
Dua Menteri Berselisih Paham Soal Izin FPI, Pengamat: Itu Salah Jokowi

Menurut Trubus, kedua menteri di kabinet Joko Widodo tak pernah berkoodinasi dan terkesan bekerja sendiri-sendiri.