Puan Minta Pelaku Penculikan Belasan Anak Dijerat Dua Undang-Undang Ketua DPR Puan Maharani meresmikan objek wisata new kemukus di Kabupaten Sragen, Rabu (27/4). (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengecam keras penculikan belasan anak di wilayah Jakarta dan Bogor yang disertai dengan kekerasan seksual.

Ia meminta penegak hukum untuk menjerat pelaku dengan UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Baca Juga

Polisi Sebut Penculik 10 Bocah di Jabodetabek Ngaku Mantan Napi Teroris

"Pelaku dapat dijerat dengan dua undang-undang sekaligus, yaitu UU Perlindungan Anak dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual," kata Puan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Pernyataan senada juga disampaikan Staf Kedeputian V Kantor Staf Presiden (KSP) Erlinda.

"Apabila diduga nanti pada saat penyidikan sudah tahapan P21 (dinyatakan lengkap) ternyata ada tindak pidana kekerasan seksual, maka itu bisa dijerat UU TPKS dan diintegrasikan dengan UU yang sudah ada, yaitu UU Perlindungan anak dengan sistem peradilan anak," kata Erlinda.

Hukuman bagi pelaku juga bisa lebih berat, katanya, mulai dari kurungan penjara sampai kebiri kimia. Dia menjelaskan UU TPKS juga mengatur adanya restitusi atau ganti rugi kepada korban.

"Pihak kepolisian dengan sendirinya otomatis harus ada dalam penyidikan. Dia memasukkan hak restitusi bagi korban ini sehingga terduga pelaku harus memberikan restitusi itu seperti yang diatur dalam UU TPKS," jelasnya.

Baca Juga

5 WNI Kena Sanksi AS, Polisi Pantau Keberadaannya

Saat ini, dia mengatakan, Kantor Staf Kepresidenan terus berkoordinasi dengan Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Indonesia (KPPAI), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Kepolisian RI (Polri) untuk mengetahui perkembangan kasus penculikan tersebut.

KSP juga mendorong pemerintah daerah untuk membangun Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Dorongan itu muncul karena kini, dari 500 lebih kabupaten di seluruh Indonesia, hanya separuh yang memiliki UPTD PPA, padahal unit itu dapat menjadi ruang aman bagi perempuan dan anak.

"UPTD PPA berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lain, termasuk kekerasan seksual," ujar Erlinda. (*)

Baca Juga

Ada May Day Fiesta, Polisi Imbau Warga Besok Jangan Olahraga di GBK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penuhi Target Pembiayaan, Pekan Ini Pemerintah Lelang Surat Utang Rp 37,5 Triliun
Indonesia
Penuhi Target Pembiayaan, Pekan Ini Pemerintah Lelang Surat Utang Rp 37,5 Triliun

DJPPR Kemenkeu turut mencatat alokasi pembelian non kompetitif untuk seri SPN maksimal 50 persen dari yang dimenangkan, sedangkan untuk seri SUN lainnya maksimal 30 persen.

Indonesia Raup Rp 10,2 Miliar dari Importir Meksiko
Indonesia
Indonesia Raup Rp 10,2 Miliar dari Importir Meksiko

Dari kesepakatan ekspor tersebut, Indonesia berhasil mendapatkan transaksi hingga 714 ribu dolar AS atau Rp 10,2 miliar

Alasan Polisi Tak Proses Hukum Massa 212 di Jalan Wahid Hasyim
Indonesia
Alasan Polisi Tak Proses Hukum Massa 212 di Jalan Wahid Hasyim

Jadi mereka tidak ada yang ditahan, diperiksa, ataupun dikenakan sanksi Pidana

Tidak Cukup Alat Bukti Jadi Alasan Haris dan Fatia Ajukan Praperadilan
Indonesia
Tidak Cukup Alat Bukti Jadi Alasan Haris dan Fatia Ajukan Praperadilan

LBH PP Muhammadiyah yang kini menjadi kuasa hukum tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) bakal melakukan gugatan praperadilan.

SBY Bertolak ke AS Hari Ini, Anak-anaknya Ikut
Indonesia
SBY Bertolak ke AS Hari Ini, Anak-anaknya Ikut

Pak SBY terkena kanker prostat tapi baru tahap awal

KPK Geledah Rumah Dinas dan Kantor Bupati Kuansing
Indonesia
KPK Geledah Rumah Dinas dan Kantor Bupati Kuansing

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dinas Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra dan kantor Bupati Kuansing, Selasa (19/10).

Tuntutan Hukuman Mati Kasus Asabri Diyakini Tak Akan Dipertimbangkan Hakim
Indonesia
Tuntutan Hukuman Mati Kasus Asabri Diyakini Tak Akan Dipertimbangkan Hakim

Solusi dari persoalan hukuman mati yang kontroversial dalam tindak pidana korupsi PT Asabri adalah dengan memaksimalkan hukuman penahanan atau penjara seumur hidup.

Polda Metro Pastikan Pemuda di Lampung Tak Terlibat Penganiayaan Ade Armando
Indonesia
Polda Metro Pastikan Pemuda di Lampung Tak Terlibat Penganiayaan Ade Armando

Polda Metro Jaya memastikan pemuda asal Lampung bernama Try Budi Purwanto tak terlibat pengeroyokan Ade Armando.

Kemnaker Pastikan Tindak Lanjuti Laporan THR 2022
Indonesia
Kemnaker Pastikan Tindak Lanjuti Laporan THR 2022

Kemnaker memastikan akan terus menindaklanjuti laporan yang masuk ke Posko THR.

Antisipasi Tradisi Toron, Jembatan Suramadu Kembali Disekat saat Idul Adha
Indonesia
Antisipasi Tradisi Toron, Jembatan Suramadu Kembali Disekat saat Idul Adha

Antisipasi tradisi toron (mudik), penyekatan kembali digelar di pintu masuk di Jembatan Suramadu dari arah Surabaya.