Puan Minta Pelaku Penculikan Belasan Anak Dijerat Dua Undang-Undang Ketua DPR Puan Maharani meresmikan objek wisata new kemukus di Kabupaten Sragen, Rabu (27/4). (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengecam keras penculikan belasan anak di wilayah Jakarta dan Bogor yang disertai dengan kekerasan seksual.

Ia meminta penegak hukum untuk menjerat pelaku dengan UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Baca Juga

Polisi Sebut Penculik 10 Bocah di Jabodetabek Ngaku Mantan Napi Teroris

"Pelaku dapat dijerat dengan dua undang-undang sekaligus, yaitu UU Perlindungan Anak dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual," kata Puan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Pernyataan senada juga disampaikan Staf Kedeputian V Kantor Staf Presiden (KSP) Erlinda.

"Apabila diduga nanti pada saat penyidikan sudah tahapan P21 (dinyatakan lengkap) ternyata ada tindak pidana kekerasan seksual, maka itu bisa dijerat UU TPKS dan diintegrasikan dengan UU yang sudah ada, yaitu UU Perlindungan anak dengan sistem peradilan anak," kata Erlinda.

Hukuman bagi pelaku juga bisa lebih berat, katanya, mulai dari kurungan penjara sampai kebiri kimia. Dia menjelaskan UU TPKS juga mengatur adanya restitusi atau ganti rugi kepada korban.

"Pihak kepolisian dengan sendirinya otomatis harus ada dalam penyidikan. Dia memasukkan hak restitusi bagi korban ini sehingga terduga pelaku harus memberikan restitusi itu seperti yang diatur dalam UU TPKS," jelasnya.

Baca Juga

5 WNI Kena Sanksi AS, Polisi Pantau Keberadaannya

Saat ini, dia mengatakan, Kantor Staf Kepresidenan terus berkoordinasi dengan Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Indonesia (KPPAI), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Kepolisian RI (Polri) untuk mengetahui perkembangan kasus penculikan tersebut.

KSP juga mendorong pemerintah daerah untuk membangun Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Dorongan itu muncul karena kini, dari 500 lebih kabupaten di seluruh Indonesia, hanya separuh yang memiliki UPTD PPA, padahal unit itu dapat menjadi ruang aman bagi perempuan dan anak.

"UPTD PPA berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lain, termasuk kekerasan seksual," ujar Erlinda. (*)

Baca Juga

Ada May Day Fiesta, Polisi Imbau Warga Besok Jangan Olahraga di GBK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Campuran Jahe, Daun Pepaya, Jeruk dan Madu Ampuh Atasi Omicron
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Campuran Jahe, Daun Pepaya, Jeruk dan Madu Ampuh Atasi Omicron

Hingga saat ini belum terdapat penelitian yang membuktikan bahwa campuran tersebut, obat bagi varian Omicron.

Dilema PPP Jelang Pemilu 2024, Pilih Ganjar, Anies atau Kader KIB
Indonesia
Dilema PPP Jelang Pemilu 2024, Pilih Ganjar, Anies atau Kader KIB

Arifki mengamini, saat ini PPP berada dalam pilihan sulit, sebagai salah satu anggota partai koalisi pemerintah yang kadernya ada di kabinet Jokowi.

Tiongkok Berhasil Identifikasi 120 Korban Jatuhnya Pesawat China Eastern Airlines
Dunia
Tiongkok Berhasil Identifikasi 120 Korban Jatuhnya Pesawat China Eastern Airlines

Sebanyak 120 dari 132 korban pesawat China Eastern Airlines yang jatuh di Daerah Otonomi Guangxi berhasil diidentifikasi pada Sabtu.

Vaksin Buatan Dalam Negeri IndoVac Sudah Mendapat Izin Edar
Indonesia
Vaksin Buatan Dalam Negeri IndoVac Sudah Mendapat Izin Edar

IndoVac kini telah mendapatkan izin edar untuk digunakan sebagai vaksin primer pada tahap satu dan dua.

[HOAKS atau FAKTA]: Luhut Sebut Jawa Barat Mendukung Jokowi Tiga Periode
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Luhut Sebut Jawa Barat Mendukung Jokowi Tiga Periode

Akun Facebook Izro’il pada 12 April 2022 pukul 11.09 memposting sebuah gambar tangkapan layar artikel milik CNBC Indonesia. Artikel tersebut berjudul “Luhut : Jawa Barat Pasti Mendukung 3 Periode!”.

Partai Nonparlemen akan Gugat Presidential Threshold ke MK
Indonesia
Partai Nonparlemen akan Gugat Presidential Threshold ke MK

Partai Perindo dan bersama parpol nonparlemen akan akan daftarkan gugatan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebesar 20 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Madam Peng Liyuan Jamu Ibu Negara Iriana dengan Hidangan Teh
Indonesia
Madam Peng Liyuan Jamu Ibu Negara Iriana dengan Hidangan Teh

Ibu Negara Iriana tiba dan langsung disambut oleh Madam Peng Liyuan di ruang utama dan keduanya tampak berbincang-bincang.

Komnas HAM Lanjutkan Pemeriksaan Siber dan Digital Forensik Kasus Brigadir J Pekan Depan
Indonesia
Komnas HAM Lanjutkan Pemeriksaan Siber dan Digital Forensik Kasus Brigadir J Pekan Depan

Pada pekan depan, Komnas HAM akan melanjutkan pemeriksaan siber dan digital forensik guna mencari tahu penyebab kematian Brigadir J.

KPK Amankan Sejumlah Uang dalam OTT Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi
Indonesia
KPK Amankan Sejumlah Uang dalam OTT Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

Tim penindakan KPK juga mengamankan sejumlah uang dalam operasi senyap tersebut.

Tiongkok Klaim sebagai Negara Paling Aman di Dunia
Indonesia
Tiongkok Klaim sebagai Negara Paling Aman di Dunia

Tiongkok menjadi salah satu negara paling aman di dunia dengan tingkat rasa aman masyarakat yang mencapai 98,6 persen.