Puan Maharani, Wanita Pertama yang Jabat Ketua DPR Dua Periode Berturut-turut

Frengky AruanFrengky Aruan - Selasa, 01 Oktober 2024
Puan Maharani, Wanita Pertama yang Jabat Ketua DPR Dua Periode Berturut-turut

Puan Maharani kembali terpilih menjadi Ketua DPR RI untuk periode 2024-2029. (MP/Didik Setiawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Puan Maharani kembali terpilih menjadi Ketua DPR RI untuk periode 2024-2029. Keputusan ini setelah DPR menggelar sidang paripurna kedua, Selasa (1/10) sore.

Puan lahir di Jakarta, 6 September 1973. Ia memiliki latar belakang politik yang sangat kuat. Dia merupakan Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Puan merupakan anak dari Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden RI ke-5, serta cucu dari Proklamator dan Presiden pertama Indonesia, Ir. Soekarno.

Puan menyelesaikan pendidikan formalnya di Universitas Indonesia dengan jurusan Komunikasi Massa dan meraih gelar Sarjana pada tahun 1997.

Setelah menyelesaikan studinya, Puan mulai terlibat dalam dunia politik dengan bergabung di bawah bendera PDIP, partai politik yang didirikan oleh ibunya, Megawati Soekarnoputri.

Baca juga:

Puan Maharani Kembali Jadi Ketua DPR, Dasco hingga Adies Kadir Wakil

Puan Maharani mengawali kariernya sebagai anggota DPP KNPI Bidang Luar Negeri pada tahun 2006. Karier politiknya mulai mendapatkan perhatian pada tahun 2009 ketika ia terpilih sebagai anggota DPR dari Fraksi PDI-P setelah meraih suara terbanyak di wilayah Jawa Tengah yakni Surakarta, Sukoharjo, Klaten, dan Boyolali.

Kinerjanya yang aktif di DPR membuatnya makin dikenal sebagai politisi yang berpotensi.

Pada Pemilu 2014, Puan kembali terpilih sebagai anggota DPR dengan perolehan suara yang signifikan.

Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) dalam Kabinet Kerja Joko Widodo pada 2014-2019.

Pada tahun 2019, Puan Maharani mencatat sejarah baru dalam perjalanan politiknya dengan menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024. Ia merupakan perempuan pertama yang menjabat posisi ini dalam sejarah politik Indonesia.

Baca juga:

Hat-trick sebagai Anggota DPR, Marinus Gea Serahkan ke Fraksi soal Penempatan

Sebagai Ketua DPR, Puan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah kebijakan dan pengambilan keputusan di lembaga legislatif. Selain itu, ia juga bertanggung jawab untuk mengawasi jalannya pemerintahan, mengesahkan undang-undang dan menyuarakan aspirasi rakyat.

Di bawah kepemimpinannya, DPR telah menyelesaikan berbagai undang-undang penting, meskipun sering kali juga menghadapi kritik terkait dengan proses legislasi yang dianggap terburu-buru atau tidak melibatkan partisipasi publik secara maksimal.

Puan dikenal memiliki gaya kepemimpinan yang tegas, namun tetap mengedepankan dialog dan komunikasi dengan berbagai pihak. (Knu)

#Puan Maharani #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Indonesia
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Mardani Ali Sera menyebut dukungan anggota DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran terus bertambah. Surat dijadwalkan diserahkan hari ini.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Indonesia
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Surat disebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Berita Foto
Puan Maharani Sampaikan Pidato dalam Rapat Paripurna DPR RI
Ketua DPR, Puan Maharani menyampaikan pidato saat Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 10 November 2026
Puan Maharani Sampaikan Pidato dalam Rapat Paripurna DPR RI
Indonesia
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan sikap DPR terkait desakan pemakzulan Gibran. DPR masih menunggu masa sidang dan salinan lengkap putusan MA.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Bagikan