Puan Maharani Singgung 'Cinta Segitiga' di Hadapan Prabowo

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 15 Agustus 2025
Puan Maharani Singgung 'Cinta Segitiga' di Hadapan Prabowo

Ketua DPR Puan Maharani (kedua kanan) (ANTARAFOTO/Rivan Awal Lingga/app)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pidato di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Wapres Gibran Rakabuming Raka dan tamu undangan lainnya dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD.

Dalam pidato itu, Puan menyinggung soal kekuasaan. Menurutnya, kekuasaan bukan untuk menakuti rakyat, melainkan untuk menyelesaikan urusan rakyat-meskipun sering kali urusannya rumit,

Baca juga:

Pidato Puan Singgung Sindiran Kabur Aja Dulu, Negara Konoha, Bendera One Piece, Indonesia Gelap Sebagai Keresahan Rakyat

"Ibarat cinta segitiga antara aspirasi, anggaran, dan aturan," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).

Tetapi, lanjut Puan, serumit-rumitnya cinta segitiga itu, selalu ada saja jalan untuk menemukan solusi terbaik bagi bangsa dan negara.

"Walaupun kadang terasa pedih, patah hati, tetapi ya kita harus move on," ujarnya.

Puan menjelaskan, masyarakat menginginkan pemerintah selalu cepat dalam menyelesaikan setiap masalah agar tidak menimbulkan huru-hara ke depan.

"Tugas kita bukan hanya membicarakan harapan rakyat, tetapi juga mewujudkannya," tegas politikus PDI Perjuangan ini.

Baca juga:

SBY Datang Bersama Anaknya Saat Tiba di Gedung DPR, Jokowi Hadiri Sidang Tahunan MPR Tanpa Sambutan Istimewa

Ia berpesan agar pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya harus senantiasa mawas dir. Sebab, kekuasaan sejatinya adalah untuk melayani, membantu, dan memberdayakan rakyat.

"Kekuasaan bukan untuk menakuti rakyat, melainkan untuk menyelesaikan urusan rakyat-meskipun sering kali urusannya rumit," pungkasnya. (Pon)

#Puan Maharani #DPR #DPR RI #Sidang Tahunan MPR #Pengamanan Sidang Tahunan MPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
Komisi VI DPR Sidak Pembangunan Apartemen LRT City Ciracas
Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade dan Dirut Adhi Karya Moeharmein Zein Chaniago saat sidak apartemen LRT City Ciracas, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 06 November 2026
Komisi VI DPR Sidak Pembangunan Apartemen LRT City Ciracas
Berita Foto
DPR dan Pemerintah Sepakat Tingkatkan Status PPPK Paruh Waktu Jadi ASN
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan keterangan pers usai pertemuan di Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 06 November 2026
DPR dan Pemerintah Sepakat Tingkatkan Status PPPK Paruh Waktu Jadi ASN
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Klausul itu, menjadi kunci utama agar hakim memiliki landasan hukum yang tegas dan imperatif untuk mendahulukan pemulihan hak korban di atas kepentingan kas negara.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Tabrakan truk tronton vs truk ringan patah as di depan DPR/MPR picu kemacetan panjang di Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Cekkronologi resminya!
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Indonesia
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Sejauh ini sudah ada sebanyak 86 narasumber yang hadir menyampaikan masukan untuk RUU itu
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Berita Foto
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kanan) dan Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra memimpin RDPU di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 27 Oktober 2026
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Bagikan