Puan Maharani Sebut Keterwakilan Perempuan di DPR Pecahkan Rekor

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 15 Agustus 2025
Puan Maharani Sebut Keterwakilan Perempuan di DPR Pecahkan Rekor

Ketua DPR Puan Maharani.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa jumlah perempuan yang menjadi anggota DPR RI untuk periode 2024–2029 merupakan rekor tertinggi dalam sejarah, mencapai sekitar 21,9% atau 127 dari 580 anggota.

Meskipun jumlah ini patut diapresiasi, Puan menekankan bahwa angka tersebut masih jauh dari target ideal 30% yang bertujuan untuk memastikan kesetaraan gender dalam politik.

Baca juga:

Kritik Pemilu Indonesia, Puan Maharani: Dipengaruhi Campur Tangan dan Buah Tangan

Puan juga mengutip lirik lagu "Imagine" dari John Lennon untuk menekankan pentingnya kolaborasi antara laki-laki dan perempuan dalam memimpin dan membangun bangsa.

“Begitulah seharusnya kita membayangkan, tempat di mana perempuan dan laki-laki berbagi ruang, berbagi kuasa, dan berbagi tanggung jawab untuk kemajuan bersama. Perempuan juga berhak menduduki jabatan publik dan negara di semua tingkatan,” ujar Puan.

Menurutnya, perempuan berhak memegang jabatan publik dan negara di semua tingkatan, karena suara mereka esensial dalam "simfoni kehidupan bangsa."

Baca juga:

Blak-blakan Puan Maharani Singgung Kedaulatan Rakyat di Sidang Tahunan DPR, Pepatah Jawa 'Mangan Ora Mangan, Sing Penting Ngumpul' Jadi Sorotan

Pidato ini disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Jakarta. Acara ini juga menampilkan pidato kenegaraan dari Presiden Prabowo Subianto dalam rangka perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Sidang ini, yang dihadiri oleh 604 dari 732 anggota MPR, secara resmi dibuka oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

#Perempuan #DPR #DPR RI #Puan Maharani #Ketua DPR Puan Maharani
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Berita Foto
Komisi VI DPR Sidak Pembangunan Apartemen LRT City Ciracas
Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade dan Dirut Adhi Karya Moeharmein Zein Chaniago saat sidak apartemen LRT City Ciracas, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 06 November 2026
Komisi VI DPR Sidak Pembangunan Apartemen LRT City Ciracas
Berita Foto
DPR dan Pemerintah Sepakat Tingkatkan Status PPPK Paruh Waktu Jadi ASN
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan keterangan pers usai pertemuan di Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 06 November 2026
DPR dan Pemerintah Sepakat Tingkatkan Status PPPK Paruh Waktu Jadi ASN
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Klausul itu, menjadi kunci utama agar hakim memiliki landasan hukum yang tegas dan imperatif untuk mendahulukan pemulihan hak korban di atas kepentingan kas negara.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
Bukan Sosok Baru di Politik, Ini Perjalanan Hana Fadel hingga Terpilih Pimpin IWAPI
Hana Hasanah Fadel Muhammad terpilih sebagai Ketua Umum IWAPI periode 2026–2031. Simak profil, rekam jejak politik, dan kiprahnya dalam pemberdayaan perempuan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 30 Oktober 2026
Bukan Sosok Baru di Politik, Ini Perjalanan Hana Fadel hingga Terpilih Pimpin IWAPI
Indonesia
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Tabrakan truk tronton vs truk ringan patah as di depan DPR/MPR picu kemacetan panjang di Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Cekkronologi resminya!
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Indonesia
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Sejauh ini sudah ada sebanyak 86 narasumber yang hadir menyampaikan masukan untuk RUU itu
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Bagikan