Puan Janji Pembahasan RUU Ciptaker Transparan Ketua DPR RI Puan Maharani. (ANTARA/ Abdu Faisal)

MerahPutih.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puan Maharani berjanji, pembahasan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) dilakukan transparan

"DPR membahas RUU Cipta Kerja secara hati-hati, transparan, terbuka, dengan mengutamakan kesinambungan pelaksanaan dari hasil RUU Ciptaker, sehingga punya legitimasi kuat untuk membangun bangsa dan negara," ujarnya di Jakarta, Sabtu (19/9)

Baca Juga

Hasil Uji Klinis Vaksin di Bandung Diumumkan Oktober 2020

Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan, agenda pembahasan RUU Ciptaker dapat diketahui di laman resmi DPR RI. Puan menjelaskan bahwa institusinya membuka ruang bagi masyarakat yang ingin menyaksikan jalannya pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja melalui siaran "live streaming".

"Pembahasan dilakukan terbuka, bisa dilihat di TV Parlemen, akan ada tim yang merumuskan secara baik dan benar, transparan, dan punya legitimasi kuat untuk membangun bangsa dan negara," katanya

Ketua DPP PDIP Puan Maharani. (Foto: PDIP).
Ketua DPP PDIP Puan Maharani. (Foto: PDIP).

Menurut Puan, apakah RUU Ciptaker akan selesai pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2020-2021, namun yang pasti dirinya meminta agar pembahasan RUU tersebut secara hati-hati dan transparan.

"Apakah ini selesai (di masa sidang ini) atau tidak? Apakah akan segera diselesaikan? Saya minta DPR tetap membahasnya secara hati-hati dan transparan," ucap dia dilansir Antara.

Sebelumnya, Puan saat menyampaikan pidato pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Jumat (14/8), mengatakan target menyelesaikan RUU Cipta Kerja bertujuan untuk menghasilkan undang-undang yang memiliki legitimasi kuat demi menjaga kepentingan negara.

Baca Juga

Rawan Penularan COVID-19, Penumpang Kereta Listrik Dibatasi 74 Orang

Adapun dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR melalui Alat Kelengkapan Dewan akan rapat bersama dengan mitra kerja maupun panitia kerja untuk menjalankan prinsip pengawasan dan keseimbangan pada pemerintahan. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Curah Hujan Tinggi 20 RW di Jakarta Banjir Hingga 90 Sentimeter
Indonesia
Curah Hujan Tinggi 20 RW di Jakarta Banjir Hingga 90 Sentimeter

Data tersebut berdasarkan catatan dari BPBD DKI sekira pukul 15.00 WIB. Adapun ketinggian air antara 15 hingga 90 sentimeter (cm).

RUU Cilaka Tak Bisa Selamatkan Pekerja dari PHK Akibat COVID-19?
Indonesia
RUU Cilaka Tak Bisa Selamatkan Pekerja dari PHK Akibat COVID-19?

Angka tersebut masih di bawah target Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam RPJMN 2020

Terapkan Berbagai Strategi, Menaker Berharap Pengangguran Dibawah Dua Digit
Indonesia
Terapkan Berbagai Strategi, Menaker Berharap Pengangguran Dibawah Dua Digit

Pada masa transisi kebiasaan baru ini, diharapkan aliran investasi dapat terus bertumbuh hingga akhir tahun agar dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Agustus, Bio Farma Lakukan Uji Klinis Vaksin COVID-19 Dari Tiongkok
Indonesia
Agustus, Bio Farma Lakukan Uji Klinis Vaksin COVID-19 Dari Tiongkok

Vaksin dari Sinovac, Tiongkok, sudah tiba di Bio Farma pada tanggal 19 Juli 2020 Sebanyak 2.400 vaksin.

Tol Cisumdawu Bermasalah, Jokowi Sentil Kemenkeu dan ATR/BPN
Indonesia
Tol Cisumdawu Bermasalah, Jokowi Sentil Kemenkeu dan ATR/BPN

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menargetkan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) dapat selesai pada akhir tahun 2020.

Kejaksaan Buru Penyebar Dokumen Soal Pemeriksaan Anggota Harus Izin Jaksa Agung
Indonesia
Kejaksaan Buru Penyebar Dokumen Soal Pemeriksaan Anggota Harus Izin Jaksa Agung

Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 belum secara resmi dikeluarkan atau diedarkan oleh Biro Hukum Kejaksaan Agung.

KPK Didesak Usut Dugaan Penyaluran Bansos untuk Kampanye di Sumbawa
Indonesia
KPK Didesak Usut Dugaan Penyaluran Bansos untuk Kampanye di Sumbawa

"Bisa saja KPK memprosesnya sebagai dugaan korupsi. Tergantung KPK mau atau tidak," terang Koordinator MAKI, Boyamin Saiman

MKD Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin
Indonesia
MKD Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin

Wakil Ketua MKD, Habiburokhman mengatakan laporan tersebut akan terlebih dahulu diverifikasi sebelum dibawa ke rapat MKD.

Sekretaris Dewan Terkena COVID, DPRD DKI Kembali Ditutup
Indonesia
Sekretaris Dewan Terkena COVID, DPRD DKI Kembali Ditutup

Taufik menyampaikan, sebagian dari legislator DKI yang terpapar corona itu sudah ada yang sembuh. Namun Taufik tak menyebut siapa anggota dewan itu.

Jokowi Minta Masyarakat Waspadai Tiga Klaster Baru COVID-19
Indonesia
Jokowi Minta Masyarakat Waspadai Tiga Klaster Baru COVID-19

"Ini perlu saya sampaikan, hati-hati yang namanya klaster kantor. Kedua, klaster keluarga. Terakhir juga klaster Pilkada. Hati-hati, ini agar selalu diingatkan," tuturnya.