Puan Ingatkan Pejabat Kepala Daerah Harus Kerja 'All Out' untuk Rakyat Ketua DPR Puan Maharani (tengah) dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (12/4). Foto: ANTARA FOTO/Galih Pradipta

MerahPutih.com - Masa bakti sejumlah kepala daerah akan habis pada tahun ini. Nantinya, pemerintah bakal menugaskan pejabat kepala daerah yang bertugas hingga Pilkada serantak 2024.

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemilihan Penjabat Kepala Daerah harus dilakukan secara selektif, memenuhi kualifikasi, berintegritas dan tahu kondisi rill pembangunan daerah yang akan dipimpinnya.

Baca Juga

Puan Ingatkan Anggota Dewan Awasi Pasokan dan Lonjakan Harga Pangan Jelang Lebaran

“Sehingga bisa langsung tancap gas melakukan kerja-kerja buat rakyat di daerahnya,” ucap Puan di Jakarta, Senin (18/4).

Gelombang pertama Penjabat Kepala Daerah akan mulai bertugas pada pertengahan Mei 2022 dengan jumlah 101 untuk memimpin di 5 provinsi, 6 kota, dan 3 kabupaten. Sementara itu pada tahun 2023, ada 171 Penjabat Kepala Daerah yang akan memimpin sementara daerah.

Puan mengingatkan, Penjabat Kepala Daerah yang nantinya dipilih harus sudah menguasai kebutuhan dari daerah yang akan dipimpinnya.

“Jangan setelah menjabat, baru mempelajari lagi dari nol daerah yang dipimpinnya. Ingat, sekarang rakyat butuh pemulihan ekonomi yang super cepat dari dampak COVID-19,” ucapnya.

“Meskipun akan menjabat sementara, Penjabat Kepala Daerah harus menjalankan pemerintahan daerah dan melayani rakyat dengan ‘all out’,”tambah Puan.

Mantan Menko PMK ini menegaskan, Penjabat Kepala Daerah tidak boleh menjalankan tugas-tugas secara seadanya karena merasa jabatannya hanya sementara, apalagi hanya mengambil keuntungan sesaat dari jabatannya.

“Karena ketika hanya dijalankan seadanya, sementara masa tugas Penjabat Kepala Daerah ada yang hampir separuh masa jabatan kepala daerah definitif, rakyat yang akan dirugikan,” ujar Puan.

Baca Juga

Survey PWS: Suara Pasangan Prabowo - Puan Paling Unggul 31,5 Persen

Masih ada waktu sekitar satu bulan bagi pemerintah untuk menunjuk Penjabat Kepala Daerah gelombang pertama. Puan meminta Pemerintah melakukan proses seleksi secara transparan dan terbuka bagi partisipasi publik.

“Siapkan sarana yang memadai apabila masyarakat hendak memberi masukan dan lakukan penyaringan secara terukur dan terbebas dari kepentingan politik,” ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu.

Puan berharap Pemerintah cermat dalam proses penyaringan dan menetapkan Penjabat Daerah dengan kemampuan yang sesuai dengan karakteristik daerah. Menurutnya, penting sekali bagi Pemerintah menetapkan Penjabat Kepala Daerah yang memahami kebutuhan sosial dan ekonomi di daerah yang akan dipimpinnya.

“Pengawasan dan evaluasi harus dilakukan secara berkala tanpa menunggu masa jabatannya habis,,” imbau Puan.

“Jika di tengah jalan nantinya kinerja Penjabat Kepala Daerah ini mulai terlihat letoi, apalagi kedapatan mengambil keuntungan dari jabatannya, segera evaluasi dan tindak tegas menurut aturan yang berlaku,” tegasnya.

Puan pun menilai dibutuhkan partisipasi masyarakat sipil dan media untuk mengawasi ekstra ketat para Penjabat Kepala Daerah. Selain itu, Pemerintah juga diminta memperhatikan masukan dan pertimbangan dari DPR, khususnya Komisi II sebagai representasi rakyat.

“Pengawasan yang super ketat ini mutlak sebagai kompensasi jabatan Penjabat Kepala Daerah yang ditunjuk pemerintah, bukan dipilih rakyat,” tutupnya. (Pon)

Baca Juga

Puan Sebut UU TPKS Jadi Pedoman Penegak Hukum Selesaikan Kasus Kekerasan Seksual

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Genjot Program Petani Milenial, RK Ingin Warga Raih Rezeki Kota dan Bisnis Mendunia
Indonesia
Genjot Program Petani Milenial, RK Ingin Warga Raih Rezeki Kota dan Bisnis Mendunia

Potensi besar ini bisa lebih dikembangkan oleh petani milenial yang jumlahnya harus terus ditambah

BPN Larang Jual Beli Tanah di IKN Nusantara, Pemkab Takut PAD Seret
Indonesia
BPN Larang Jual Beli Tanah di IKN Nusantara, Pemkab Takut PAD Seret

Potensi kehilangan PAD Penajam Paser Utara dari sektor pajak dan retribusi pemerintah kabupaten

NasDem 'Buka Pintu' untuk M Taufik
Indonesia
NasDem 'Buka Pintu' untuk M Taufik

Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Jhonny G Plate, angkat bicara terkait keinginan Taufik bergabung ke partai besutan Surya Paloh itu. Menurutnya, Partai NasDem terbuka untuk M. Taufik.

Dekati Puncak Ibadah Haji, Skrining Jemaah Makin Ketat
Indonesia
Dekati Puncak Ibadah Haji, Skrining Jemaah Makin Ketat

Menjelang puncak ibadah haji, pemerintah mengintensifkan skrining kesehatan jemaah.

Pengalaman Bikin Donny Imam Ingin Bawa Orari Lebih Modern
Indonesia
Pengalaman Bikin Donny Imam Ingin Bawa Orari Lebih Modern

Di dalam Orari sendiri, beberapa jabatan pengurus pernah dipegangnya

Indonesia Segera Kirim Polisi Perdamaian PBB Ke Afrika Tengah
Indonesia
Indonesia Segera Kirim Polisi Perdamaian PBB Ke Afrika Tengah

Sampai sekarang konflik masih terus terjadi antara pemberontak dan pemerintah. Masih terjadi terjadi kontak senjata.

Mahasiswa UNS Tewas saat Diklat Menwa, Polda Jateng Temukan Bekas Pukulan
Indonesia
Mahasiswa UNS Tewas saat Diklat Menwa, Polda Jateng Temukan Bekas Pukulan

Korban terkena beberapa pukulan di bagian kepala sehingga hal itu yang diduga menjadi penyebab kematiannya.

Keputusan Panglima TNI Hapuskan Diskriminasi Patut Diapresiasi
Indonesia
Keputusan Panglima TNI Hapuskan Diskriminasi Patut Diapresiasi

Keputusan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk memperbolehkan keturunan simpatisan PKI mengikuti tes penerimaan prajurit TNI tahun 2022 mendapat apresiasi tinggi.

[HOAKS atau FAKTA]: Kerokan Kulit Batang Pohon Mangga Bisa Obati Sakit Gigi
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: Kerokan Kulit Batang Pohon Mangga Bisa Obati Sakit Gigi

Berkumur-kumur menggunakan zat apapun tidak akan mengobati gigi, terlebih gigi yang rusak atau berlubang.

6 Kecamatan di Kota Jayapura Dilanda Banjir dan Longsor
Indonesia
6 Kecamatan di Kota Jayapura Dilanda Banjir dan Longsor

Data sementara per hari ini, Jumat (7/1), pukul 03.30 WIB, dilaporkan warga meninggal dunia 1 orang dan sejumlah warga mengungsi ke tempat aman