Puan: Fasilitas dan Kenyamanan Penyelenggaraan Haji 2023 Jadi Evaluasi Bersama


Ketua DPR RI Puan Maharani usai melaksanakan Shalat Id di Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (22/4/2023). (ANTARA/HO-DPR RI)
MerahPutih.com - Pelaksanaan haji pada tahun 2023 masih memiliki sejumlah catatan untuk dievaluasi. Hal itu khususnya untuk fasilitas kenyamanan jemaah haji Indonesia yang masih belum bisa dilengkapi atau dilakukan secara baik.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku mendapatkan masukan bahwa banyak sekali jemaah yang fasilitas atau kenyamanannya belum bisa dilengkapi atau dilakukan secara baik sesuai dengan harapan.
Baca Juga
"Seperti Indonesia mendapatkan 8000 kuota tambahan jemaah haji dengan waktu yang sangat mepet dengan pelaksanaan. Namun kondisi di lapangan ternyata banyak sekali masalah-masalah yang kemudian memang harus kita perbaiki dan kita evaluasi untuk tahun depan,” kata Puan di Jakarta, Senin (3/6).
Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini menyampaikan adanya penambahan kuota haji yang diberikan dalam waktu yang sangat sempit itu, ternyata tidak dibarengi dengan kesiapan fasilitas dan pelayanan.
Baca Juga
Menurut Puan, kekurangan bukan hanya dari Pemerintah Indonesia, tapi juga Pemerintah Saudi terkait dengan pelayanan jemaah haji Indonesia.
“Jadi, ini mungkin ke depan, terkait pelayanan dan fasilitas serta kuota tambahan jemaah haji sama-sama kita evaluasi bersama, bagaimana kemudian Insya Allah pada tahun depan ketidaknyamanan dari para jemaah haji Indonesia tidak akan terulang lagi,” ujarnya.
Untuk diketahui bersama, Timwas Haji DPR telah menemukan sejumlah catatan terkait pelaksaan Haji tahun 2023 ini. Hal pertama yang dikritisi adalah mashariq atau penyedia layanan haji dari Arab Saudi.
Timwas Haji DPR menilai layanan mashariq itu tidak memenuhi komitmen selama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Terutama soal kapasitas tenda dan kamar mandi. Kemudian Timwas menyoroti distribusi asupan makanan bagi jemaah haji saat di Mina yang sering terlambat.
Selain itu , fasilitas kamar mandi di tenda Mina dan Arafah yang masih sangat terbatas dan jauh dari kapasitas jumlah jemaah. Sehingga antrean panjang sangat terlihat dalam penggunaan toilet.
Hal lain adalah akomodasi atau transportasi jemaah haji yang terlambat mengantar Jemaah di Muzdalifah yang menyebabkan terjadinya insiden di sana. (Pon)
Baca Juga
Timwas DPR Beberkan Sejumlah Temuan Terkait Pelaksanaan Haji
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Menteri Haji dan Umrah Datangi KPK Bahas Pencegahan Korupsi Penyelenggaraan Haji

Ketua DPR Dorong Prabowo Segera Terbitkan Perpres Tata Kelola MBG

Puan Maharani Tegaskan DPR Harus Jawab Kritik Rakyat dengan Kerja Nyata

Ambruknya Musala Ponpes Al-Khoziny Renggut Tiga Nyawa, Puan Maharani Minta Negara Tidak Abai

BPIH 2026 Diharap Bisa Diputus Bulan Depan, Penetapan Kuota Harus Merujuk Daftar Tunggu

Kuota Haji 2026 Tetap 221 Ribu, Menteri Irfan Ungkap Skema Baru Pembagian Berdasarkan Antrean Jemaah

Ponpes Al Khoziny Roboh, Puan Minta Jangan Abai Soal Kualitas Bangunan Sarana Pendidikan Anak

Pakar Sebut Kewenangan Atribusi Menag tidak Melawan Hukum

KPK Temukan Praktik Jualan Beli Kuota Haji Antar Penyelenggara

Apresiasi Pidato Presiden Prabowo di PBB, Ketua DPR: Bentuk Penghormatan Besar Bagi Indonesia
