Puan Desak Pemerintah Penuhi Hak Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat Ketua DPR Puan Maharani. (Foto: MP/Ismail)

MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak pemerintah memenuhi hak pemenuhan ekonomi dan kesehatan bagi masyarakat. Apalagi, masyarakat tengah menanggung beban saat pandemi COVID-19.

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, hak-hak itu merupakan hak yang harus dijamin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertinggi di Indonesia. Negara harus terus memenuhi hak pemenuhan ekonomi dan kesehatan selama pandemi tanpa terkecuali.

Baca Juga:

DPR Minta Kemenlu Matangkan Rencana Evakuasi WNI di Afghanistan

"Karena ini amanat konstitusi sebagai hukum tertinggi,” kata Puan dalam siaran pers, Rabu (18/8).

Politikus PDI-P itu menekankan, dalam pembuatan norma operasional terkait pandemi COVID-19, negara tidak boleh keluar dari konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bagian tidak terpisahkan dari identitas bangsa dan negara Indonesia.

"Selama 76 tahun sudah kita menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara salah satunya adalah berkat berpegang teguh pada konstitusi," kata putri Presiden kelima Megawati Soekarnoputri ini.

Ia mengeklaim, selama ini DPR selalu berupaya menjalankan amanat konstitusi melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Contohnya, dari sisi anggaran, persetujuan DPR atas Perppu Nomor 1 Tahun 2020, UU APBN 2021 hingga mengawal pembahasan RAPBN 2022 dilakukan demi memenuhi hak ekonomi dan kesehatan rakyat terdampak pandemi.

Puan melanjutkan, DPR juga terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap program pemerintah. Misalnya soal percepatan dan pemerataan vaksinasi atau penyaluran bantuan bagi masyarakat agar tepat waktu dan sasaran.

"Kalau DPR cukup kritis terhadap pemerintah di saat pandemi sekarang ini, itu semua demi menjalankan amanat konstitusi," kata Puan.

Pemberian Bansos Tunai. (Foto: Antara)
Pemberian Bansos Tunai. (Foto: Antara)

Terkait sektor perpajakan, Puan berharap pemerintah dapat memperluas objek pajak, memperkuat sistem perpajakan yang sehat dan adil. Termasuk mendalami potensi perpajakan di bidang lain tetapi tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha.

Salah satu upaya mengoptimalkan penerimaan pajak adalah pada aktivitas ekonomi berbasis digital. Pada saat pandemi ini ketika berbagai sektor ekonomi mengalami penurunan, ekonomi digital justru pesat.

"Selain itu, transformasi digital juga semakin luas pada berbagai bidang seperti keuangan, pendidikan, layanan kesehatan, dan sebagainya," katanya. (Knu)

Baca Juga:

DPR Desak Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Afghanistan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
895 Lulusan CPNS 2020-2021 Jadi Tenaga Pelacak COVID-19
Indonesia
895 Lulusan CPNS 2020-2021 Jadi Tenaga Pelacak COVID-19

Selain itu, Pemprov DKI juga merekrut tenaga kesehatan profesional untuk membantu upaya pelacakan kasus melalui digital.

Lestarikan Permainan Tradisional, Gibran Adakan Festival Bocah Dolanan
Indonesia
Lestarikan Permainan Tradisional, Gibran Adakan Festival Bocah Dolanan

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah berkomitmen untuk tetap melestarikan permainan anak tradisional. Hal itu dilakukan dengan menggelar event Festival Bocah Dolanan di Ndalem Djojokoesoeman, Sabtu-Minggu (27-28/11).

Kapolri Mutasi Pati Polri, Kapolres Jakpus Jabat Direskrimum Polda Metro Jaya
Indonesia
Kapolri Mutasi Pati Polri, Kapolres Jakpus Jabat Direskrimum Polda Metro Jaya

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Hengki Haryadi. Hengki diangkat menjadi Direskrimum Polda Metro Jaya.

IM57+ Institute Dukung Eks Pegawai KPK Dirikan Parpol Baru
Indonesia
IM57+ Institute Dukung Eks Pegawai KPK Dirikan Parpol Baru

IM57+ Institute adalah wadah yang dibentuk 57 pegawai KPK yang dipecat Firli Bahuri Cs

Kasus Aktif DKI Turun 313 Pasien, Tingkat Kesembuhan 98 Persen
Indonesia
Kasus Aktif DKI Turun 313 Pasien, Tingkat Kesembuhan 98 Persen

Hari ini kasus aktif COVID-19 DKI turun dan kesembuhan warga yang terpapar corona di atas 90 persen.

Pelancong Luar Negeri ke Bali Bebas Karantina
Indonesia
Pelancong Luar Negeri ke Bali Bebas Karantina

Wisatawan luar negeri yang memasuki kawasan berjuluk Pulau Dewata bakal bebas karantina.

DPR Desak KPI Pecat Pelaku Dugaan Pelecehan Seksual
Indonesia
DPR Desak KPI Pecat Pelaku Dugaan Pelecehan Seksual

Tamliha mengimbau KPI harus memberi sanksi tegas dengan memecat pelaku, bila memang apa yang diungkap MS terbukti benar. "Jika terbukti lakukan tindakan tegas sampai pemecatan," kata Tamliha.

Dugaan Hoaks Sumbangan Rp 2 Triliun, Yenny Wahid Ajak Masyarakat 'Ojo Kagetan'
Indonesia
KKB Tembaki Pesawat Sam Air di Bandara Kenyam Papua
Indonesia
KKB Tembaki Pesawat Sam Air di Bandara Kenyam Papua

"Memang benar ada penembakan terhadap pesawat Sam Air sekitar pukul 10.15 WIT," ucap Kapolres Nduga, AKBP Komang Budhiarta

Tindakan Polda Metro Soal Ancaman Mafia Tanah terhadap Dino Patti Djalal
Indonesia
Tindakan Polda Metro Soal Ancaman Mafia Tanah terhadap Dino Patti Djalal

Polda Metro Jaya memastikan memberikan perlindungan kepada mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal.