Puan dan Luhut Bertemu, Hasto: Big Data 110 Juta Sudah Enggak Perlu Dibahas Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam acara Closing Ceremony Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri 2022, Kamis (24/3/2022). (ANTARA/Youtube Kemente

MerahPutih.com - Ketua DPR RI Puan Maharani dan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan bertemu di Bali pada Kamis (24/3) lalu, setelah ramai perbincangan di publik soal wacana penundaan pemilu.

Namun, PDIP menegaskan pertemuan keduanya tidak terkait wacana isu tersebut, ataupun klaim Luhut yang menyebutkan jutaan warganet mendukung Pemilu Legislatif dan Presiden 2024 ditunda.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membantah pertemuan keduanya membahas soal bid data yang memuat percakapan 110 juta masyarakat di media sosial terkait penundaan pemilu. Pasalnya, big data versi Luhut sudah terbantahkan dengan sendirinya.

Baca Juga:

Pemilu Pakai E-Voting, Ganjar: Yang Penting Soal Kepercayaan

"Tidak perlu dibahas oleh ketua DPR terkait dengan hal tersebut," kata Hasto di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (27/3).

Menurut Hasto, pertemuan keduanya berbicara sesuai kapasitas masing-masing. Luhut berbicara dalam kapasitasnya sebagai pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Puan sebagai Ketua DPR.

"Pak Luhut ini kan juga kapasitasnya sebagai Menko berkaitan dengan investasi, maritim sehingga hal-hal yang dibahas dalam kapasitas beliau sebagai pembantu presiden dan Mba Puan sebagai ketua DPR," jelas dia.

Hasto menegaskan, klaim big data yang disampaikan Luhut sudah terbantahkan dengan sendirinya karena purnawirawan jenderal TNI Angkatan Darat (AD) tersebut tidak mau membuka ke publik soal big data tersebut.

"Kalau big data 110 juta sudah nggak perlu dibahas lagi karena sudah terbantahkan dengan sendirinya. Nah Pak Luhut sendiri kan tidak mau mendeclare itu sehingga itu otomatis telah terbantahkan oleh dirinya sendiri," kata Hasto.

Sekjen PDIP Hasto Kristianto.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (Foto: Antara)

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa jadwal Pemilu 2024 telah disepakati bersama, antara Pemerintah, DPR dan KPU, yakni akan dilaksanakan pada 14 Februari tahun 2024.

Puan tidak menjelaskan secara gamblang soal wacana penundaan Pemilu 2024. Namun, penentuan jadwal sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait, sehingga akan dilaksanakan sesuai tanggal yang telah ditentukan.

"Terkait Pemilu 2024 tadi saya menyampaikan bahwa posisi DPR sesuai dengan mekanisme yang sudah dilakukan," kata Puan.

Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin menekankan dirinya bersama Presiden RI Joko Widodo fokus menjalankan tugas hingga 2024 sesuai mandat yang diberikan oleh rakyat, dan tidak mengurusi wacana yang berkembang terkait penundaan Pemilu 2024. (Pon)

Baca Juga:

Cak Imin Klaim Wacana Penundaan Pemilu Bukan Ide Luhut

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Awal Mau 5 Menit Jadinya 9 Menit, Andika tidak Enak Sabtu DPR Harus Kerja
Indonesia
Awal Mau 5 Menit Jadinya 9 Menit, Andika tidak Enak Sabtu DPR Harus Kerja

“Saya mohon maaf. Hari Sabtu seharusnya hari libur. Tapi bapak ibu jadinya bekerja,” kata Andika kepada anggota Komisi I DPR

Menkeu Terbitkan PMK Atur PPN 11 Persen Buat Rokok, Fintech Sampai Kripto
Indonesia
Menkeu Terbitkan PMK Atur PPN 11 Persen Buat Rokok, Fintech Sampai Kripto

Bank Dunia memperkirakan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) akan meningkatkan penerimaan pajak sebesar 0,7 persen sampai 1,2 persen dari PDB

Jokowi Pimpin Prosesi Penyatuan Tanah-Air IKN Nusantara, Simak Urutan Ritualnya
Indonesia
Jokowi Pimpin Prosesi Penyatuan Tanah-Air IKN Nusantara, Simak Urutan Ritualnya

Tari Ganjar Ganjur ikut ditampilkan selama acara ritual berlangsung.

Terancam Banjir Lahar Merapi, Pemkab Sleman Tetapkan Status Tanggap Darurat
Indonesia
Terancam Banjir Lahar Merapi, Pemkab Sleman Tetapkan Status Tanggap Darurat

Penetapan status bencana ini, tertuang dalam Keputusan Bupati Sleman nomor 72/Kep.KDH/A/2021 tentang tanggap darurat bencana lahar hujan gunung Merapi.

Bharada E Alami Trauma saat Lakukan Rekonstruksi di TKP Duren Tiga
Indonesia
Bharada E Alami Trauma saat Lakukan Rekonstruksi di TKP Duren Tiga

Koordinator tim kuasa Bharada Richard Eliezer, Ronny Talapessy mengatakan, kliennya mengalami trauma saat masuk tempat kejadian perkara (TKP) rumah dinas Irjen Pol. Ferdy Sambo Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta saat reka ulang pembunuhan Brigadir J.

Pemprov Jabar Tutup Pabrik Tapioka karena Cemari Sungai Cilamaya Karawang
Indonesia
Pemprov Jabar Tutup Pabrik Tapioka karena Cemari Sungai Cilamaya Karawang

Pabrik tepung tapioka dan pemanis di Desa Tegalwaru, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, untuk sementara ditutup.

[HOAKS atau FAKTA]: Bahasa Korea Jadi Bahasa Resmi di Forum PBB
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: Bahasa Korea Jadi Bahasa Resmi di Forum PBB

“tidak ada resolusi” yang mengusulkan bahasa Korea sebagai bahasa resmi.

ICW Sebut Logika Berpikir Arteria Dahlan Bengkok
Indonesia
ICW Sebut Logika Berpikir Arteria Dahlan Bengkok

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, menilai ada yang bengkok dalam logika berpikir Arteria Dahlan terkait dengan OTT aparat penegak hukum.

Gelar Raker di Hotel Mewah, KPK Dinilai Bersenang-senang di Atas Penderitaan Rakyat
Indonesia
Gelar Raker di Hotel Mewah, KPK Dinilai Bersenang-senang di Atas Penderitaan Rakyat

"Harusnya KPK punya kepedulian terhadap itu seperti orang susah makan, bukan justru sebaliknya bersenang-senang di atas penderitaan atau kesusahan banyak orang," kata Samad

Anies Sebut Ajang Formula E Jadi Pembelajaran Terkait teknologi dan Efisiensi
Indonesia
Anies Sebut Ajang Formula E Jadi Pembelajaran Terkait teknologi dan Efisiensi

Anies terkesan dengan detail yang dilakukan penyelenggara Formula E dengan memaksimalkan teknologi dan efisiensi.