PTUN Jakarta Selesaikan Dualisme LMP, Sahkan Arsyad Cannu Sebagai Ketum Ketua Umum LMP, Arsyad Cannu (Ist)

MerahPutih.com - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutuskan perkara banding terkait dualisme kepemimpinan Laskar Merah Putih (LMP) yang diajukan oleh Tergugat I Kementerian Hukum dan HAM dan Tergugat II Intervensi (Ade Manurung). Dalam putusannya, PTUN Jakarta mempertegas posisi legalitas HM. Arsyad Cannu selaku Ketua Umum LMP.

"Hari ini kader Laskar Merah Putih di seluruh Tanah Air wajib berbangga, karena Keputusan PTUN Jakarta membuktikan bahwa kepengurusan kita (HM. Arsyad Cannu) yang diakui oleh negara," ujar Ketum LMP Arsyad Cannu, Jumat (5/11).

Baca Juga

Anies Tindak Lanjuti 10 Catatan Kritis dari LBH Jakarta

Arsyad mengajak para kader dan anggota bersama-sama mengembangkan dan membesarkan Laskar Merah Putih di seluruh Indonesia. Harapan itu disampaikan Arsyad untuk memompa semangat anggota Laskar Merah Putih. Pasalnya perjalanan Laskar Merah Putih selama ini banyak terbuang waktunya untuk mengurusi sengkarut kepengurusan di internal organisasi.

"Kita tempuh itu agar nantinya tidak ada lagi dualisme atau pihak-pihak yang mengaku sebagai Ketua Umum LMP," ucap Arsyad.

Tangkapan layar putusan PTUN Jakarta (web PTUN Jakarta)

Waketum Mabes LMP, Natalia Rusli mengajak seluruh kader segera lupakan masa lalu dan saatnya membantu pemerintah menyelesaikan sejumlah persoalan bangsa.

"Termasuk menangani COVUD-19 yang melanda negara kita hampir 2 tahun ini," ajak Natalia.

Baca Juga

LBH Jakarta Kirim Rapor Merah Kepemimpinan Anies, Wagub: Dilihat Fakta dan Datanya

Natalia mengaku akan fokus membenahi organisasi LMP kedalam. Salah satunya adalah soal pengenaan atribut loreng LMP dan lainnya. "LMP itu hanya satu dibawah Komando HM. Arsayd Cannu. Semua hak cipta baik loreng, logo, mars organisasi dan hak cipta lainnya menjadi milik kita dibawah komando HM. Arsyad Cannu," paparnya. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 BI Catat Uang Beredar Naik 11,5 Persen
Indonesia
BI Catat Uang Beredar Naik 11,5 Persen

Erwin memastikan jika kontraksi pertumbuhan kredit mulai membaik, atau tercatat sebesar minus 2,4 persen (yoy) pada April 2021.

Ridwan Kamil Pastikan RSUD di Jawa Barat Siap Lakukan Vaksinasi Booster
Indonesia
Ridwan Kamil Pastikan RSUD di Jawa Barat Siap Lakukan Vaksinasi Booster

"Kita monitor fatalitasnya yang memang menurut kajiannya Omicron ini fatalitas dan hospitalisasinya rendah," tuturnya.

Kekerasan Anggota TNI ke Orang Papua Eksesif, Moeldoko: di Luar Standar
Indonesia
2.423 Unit Rumah Rusak Akibat Gempa Magnitudo 6,6 di Banten
Indonesia
2.423 Unit Rumah Rusak Akibat Gempa Magnitudo 6,6 di Banten

BPBD akan mendata rumah warga yang rusak akibat gempa serta mengusulkan pengalokasian bantuan untuk memperbaiki kerusakan.

Ini Sanksi 3 ASN Kepergok Gibran Makan saat Jam Kerja Pakai Sandal Jepit
Indonesia
Ini Sanksi 3 ASN Kepergok Gibran Makan saat Jam Kerja Pakai Sandal Jepit

Pemkot sedang memproses tiga aparatur sipil negara (ASN) yang dipergoki Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka asyik makan dan pakai sandal jepit saat jam kerja.

Larangan Ekspor Minyak Goreng Dinilai Upaya Negara Lawan Kepentingan Pengusaha
Indonesia
Larangan Ekspor Minyak Goreng Dinilai Upaya Negara Lawan Kepentingan Pengusaha

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan instruksi larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya yang diberlakukan mulai Kamis (28/4), hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Bogor Kembali Terapkan Ganjil-Genap di Akhir Pekan
Indonesia
Bogor Kembali Terapkan Ganjil-Genap di Akhir Pekan

Kecuali darurat, pekerjaan dan angkutan online

PPKM Darurat Berlaku di 48 Kabupaten/Kota, Ini Rinciannya
Indonesia
PPKM Darurat Berlaku di 48 Kabupaten/Kota, Ini Rinciannya

PPKM Darurat akan dilaksanakan di 48 kabupaten/kota dengan situasi pandemi level 4 dan 74 kabupaten/kota dengan situasi pandemi level 3 di Pulau Jawa dan Bali.

Pemerintah Segera Bangun Jalan Penunjang IKN Rp 265 Miliar
Indonesia
Pemerintah Segera Bangun Jalan Penunjang IKN Rp 265 Miliar

Pemerintah mencadangkan anggaran sebesar Rp 27-30 triliun dalam APBN 2023 untuk keperluan pembangunan IKN Nusantara.

Ketua MPR: Warung Tetap Diperbolehkan Beroperasi
Indonesia
Ketua MPR: Warung Tetap Diperbolehkan Beroperasi

Target 1 juta vaksinasi per hari masih belum bisa terlaksana