PTPN Sangat Bisa Menuntut Rizieq Shihab Secara Perdata Rizieq Shihab setibanya di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (14-1-2021). ANTARA/Handout/aa.

Merahputih.com - Pengamat hukum sumber daya alam Universitas Tarumanagara, Ahmad Redi menyatakan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII bisa menggugat secara perdata Rizieq Shihab terkait dugaan penggunaan lahan tanpa izin di Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. "Sangat bisa. Selama memang ada kerugian yang diterima pihak tertentu, dalam hal ini PTPN," kata Ahmad Redi dalam keterangannya, Minggu (21/2).

Baca Juga:

FPI Berganti Nama karena Ketidaktegasan Aparat Penegak Hukum

Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Redi menilai gugatan perdata tidak akan mengganggu proses hukum pidana. "Keduanya bisa jalan bersamaan," kata dia lagi.

Sejauh ini, langkah hukum yang sudah diambil PTPN VIII, yakni melaporkan Rizieq ke Bareskrim Polri. Adapun laporan polisi yang dibuat PTPN VIII itu teregister dengan nomor LP/B/0041/I/2021/Bareskrim 22 Januari 2021, dengan terlapor Muhammad Rizieq Shihab. Polri masih tetap menangani kasus penggunaan lahan PTPN VIII oleh Rizieq Shihab. Di sisi lain, PTPN VIII bakal mengambil alih lahan yang ditempati Pondok Pesantren Agrokultural Markaz Syariah yang diasuh Rizieq Shihab di Kecamatan Megamendung. Sekretaris Perusahaan PTPN VIII Naning Diah Trisnowati mengatakan perusahaan berupaya menyelamatkan aset-aset negara, termasuk lahan berstatus hak guna usaha (HGU) di lahan pesantren itu. Menurut Naning, langkah ini diambil untuk mengoptimalkan lahan yang masih produktif untuk dikelola, sehingga memberikan hasil keuangan kepada negara.

Rizieq Shihab saat ditangkap. (Foto: Antara)
Rizieq Shihab. (Foto: Antara)

Pakar pertanahan dari Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin menilai FPI tidak berhak mendapat ganti rugi jika lahan yang ditempati Pondok Pesantren Markaz Syariah diambil oleh PT PTPN VIII.

Sebab, dia menilai FPI melanggar banyak undang-undang (UU) terkait keberadaan dan berdirinya Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah di atas kavling seluas kurang lebih 31,91 hektare. “Terutama UU Perkebunan mereka langgar dan ada denda yang kurang lebih Rp4 miliar kalau melakukan penyerobotan tanah perkebunan yang telah memiliki HGU,” kata Iwan. Dia menilai akad jual beli tanah yang dilakukan tidak dapat dibenarkan menurut hukum Indonesia. Karena, pemegang hak atas tanah adalah PTPN VIII, dengan demikian, akad terkait lahan harus dilakukan oleh PTPN VIII. “Bahwa akadnya hanya pengalihan penggarapan juga tidak bisa diterima. Sebab, fakta di lapangan menunjukkan FPI tidak hanya menanami lahan dengan aneka tumbuhan namun juga membuat aneka bangunan,” ujarnya.

Baca Juga

Penyidik Bareskrim Polri Kirim 4 Berkas Perkara Rizieq Shihab ke Kejagung

Dia menambahkan HGU yang dimiliki PTPN VIII diperuntukkan bagi usaha perkebunan, pertanian, peternakan, tambak perikanan. Sementara untuk bangunan, maka sertifikat dalam bentuk hak guna bangunan (HGB). “Harusnya untuk perkebunan bukan untuk pendidikan dan bangunan,” ujarnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Update COVID-19 Selasa (17/11): Pasien Positif Bertambah 3.807 Kasus
Indonesia
Update COVID-19 Selasa (17/11): Pasien Positif Bertambah 3.807 Kasus

Selain itu, juga dilaporkan kasus yang sembuh dari COVID-19 pada hari ini tercatat bertambah 3.193 orang

418 Jiwa Melayang Selama 45 Hari Operasi Ketupat 2020
Indonesia
418 Jiwa Melayang Selama 45 Hari Operasi Ketupat 2020

Dalam pelaksanaan Operasi Ketupat tahun ini, polisi juga melakukan penyekatan

Swasta Harus Berkontribusi Meningkatkan Ketahanan Iklim di Masa Pandemi
Indonesia
Swasta Harus Berkontribusi Meningkatkan Ketahanan Iklim di Masa Pandemi

Sektor swasta harus berkontribusi dalam mengatasi dampak perubahan iklim terutama di masa pandemi COVID-19 untuk mencapai ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan.

Warga Terdampak Banjir di Banjar Dievakuasi
Indonesia
Warga Terdampak Banjir di Banjar Dievakuasi

Warga terdampak banjir di Desa Sungai Raya, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dievakuasi oleh petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tapin.

Bantuan Bagi Pekerja Bergaji Rp5 Juta Langsung Ditransfer ke Rekening
Indonesia
Bantuan Bagi Pekerja Bergaji Rp5 Juta Langsung Ditransfer ke Rekening

Saat ini pemerintah sedang mencari cara mengumpulkan data terkait calon penerimanya dengan efisien dan dipastikan data lengkap.

Kasus Suap Benur, KPK Periksa Ajudan dan Sekretaris Pribadi Edhy Prabowo
Indonesia
Kasus Suap Benur, KPK Periksa Ajudan dan Sekretaris Pribadi Edhy Prabowo

Edhy bersama Safri, Andreau Pribadi Misanta, Siswadi, Ainul Faqih, dan Amril Mukminin diduga menerima suap sebesar Rp 10,2 miliar dan USD 100 ribu dari Suharjito.

Tangani COVID-19 Bodebek, Ridwan Kamil Bakal Ngantor di Depok
Indonesia
Tangani COVID-19 Bodebek, Ridwan Kamil Bakal Ngantor di Depok

“Mulai minggu depan, mungkin saya akan berkantor di Depok seminggu sekali untuk memastikan penanganan (COVID-19 di Bodebek) bisa lebih terkoordinasi,” ujar Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK).

[HOAKS atau FAKTA]: Jakarta Kembali Merah, Bogor Zona Hitam
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jakarta Kembali Merah, Bogor Zona Hitam

Foto peta juga digunakan oleh sejumlah media untuk meng-update pemberitaan seputar persebaran COVID-19 per tanggal 16-17 April 2020.

Belum Bisa Uji Lab di Dalam Negeri, LIPI Kirim Sampel Antiviral COVID-19 ke Jepang
Indonesia
Belum Bisa Uji Lab di Dalam Negeri, LIPI Kirim Sampel Antiviral COVID-19 ke Jepang

Senyawa-senyawa yang mempunyai aktivitas antiviral itu adalah kaempherol, aloeemodin, quercitrin, dan qurcetin

Sudah Dilarang, Seorang Anak Sempat Dikabarkan Hilang Saat CFD
Indonesia
Sudah Dilarang, Seorang Anak Sempat Dikabarkan Hilang Saat CFD

Guntur mengingatkan warga akan adanya larangan ibu hamil, anak-anak dan lansia untuk tidak ikut CFD. Melalui pengeras suara, petugas sering kali mengingatkan orang tua yang membawa anak di bawah usia sembilan tahun untuk meninggalkan area tersebut.