PTM 100 Persen di Tengah Ancaman Omicron, Pemerintah Diminta Percepat Vaksinasi Anak Salah satu orang tua siswa mendampingi anaknya saat screening vaksinasi anak usia 6-11 tahun di Madina Islamic School, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (4/1/2022). ANTARA/Sihol Hasugian

MerahPutih.com - Penerapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen mendapat sorotan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Politikus Partai Dakwah, Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah mempercepat vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 12-17 tahun dan usia 6-11 tahun.

Baca Juga

Orangtua Berhak Larang Anaknya Ikut PTM

"Jika pemerintah sudah menggelar PTM 100 persen, maka vaksinasi anak harus segera dipercepat. Vaksinasi anak harus mencapai 70 persen agar terbentuk kekebalan kelompok. Jangan biarkan anak yang belum divaksin mengikuti PTM," kata Netty kepada wartawan, Selasa, (4/1).

Anggota Komisi IX DPR ini mengingatkan, PTM hanya boleh diberlakukan apabila di sekolah tersebut tenaga pendidik, perangkat sekolah dan peserta didik sudah semuanya divaksin lengkap.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Netty Prasetiyani Aher. Foto: Fraksi PKS

Netty juga mengusulkan, agar pemerintah dapat memerhatikan penanganan KIPI usai vaksinasi anak. Pasalnya, edukasi masyarakat atau orang tua untuk melakukan penanganan secara dini sangat penting.

"Termasuk ke mana harus melapor jika KIPI semakin memburuk," imbuhnya.

Selain itu, Netty menekankan pentingnya fasilitas protokol kesehatan di sekolah saat diberlakukannya penerapan PTM 100 persen pada tahun akademik 2021/2022.

"Ketersediaan fasilitas prokes ini harus benar-benar dipastikan lengkap. Jangan hanya menunggu laporan dari unit sekolah, tapi harus dicek langsung ke lapangan. Prokes menjadi faktor penentu untuk mengurangi risiko lonjakan dan klaster COVID-19 di sekolah," ujarnya.

Baca Juga

KSP Minta PTM 100 Persen Prioritaskan Keselamatan Warga Sekolah

Hal itu, kata Netty, menjadi penting lantaran saat ini ada ancaman varian COVID-19, Omicron yang penularannya jauh lebih cepat dibandingkan varian lainnya.

"Oleh karena itu unsur kehati-hatian harus benar-benar diterapkan. Jangan sampai kita lengah sehingga memunculkan masalah di kemudian hari," kata dia.

Selain fasilitas prokes yang lengkap, lanjut Netty pemerintah juga perlu memastikan penerapannya. Menurutnya, tidak ada gunanya jika fasilitas lengkap tapi penerapannya tidak diawasi.

Hal itu mengacu pada temuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di beberapa sekolah di Pulau Jawa, penegakan prokesnya masih sangat lemah.

"Pendidik dan peserta didik jarang yang melaksanakan prokes seperti mencuci tangan ketika tiba di sekolah. Harus ada edukasi dan pembiasaan untuk taat prokes, baik itu oleh tenaga pendidik, perangkat sekolah dan peserta didik" kata dia. Netty turut menyinggung, soal penggunaan masker yang kerap tidak maksimal. Masker, kata Netty, hanya digunakan saat berangkat dan pulang sekolah saja.

"Masker seharusnya digunakan baik saat pembelajaran maupun di lingkungan sekolah, karena area tersebut lebih rentan mengingat padatnya jumlah orang," tutup Netty. (Pon)

Baca Juga

DPR Minta Sekolah Pastikan Siswa yang Ikut PTM Sudah Divaksin Dua Kali

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Berkaca dari Pandemi, Jabar Butuh Puluhan Rumah Sakit dan Ribuan Puskesmas Baru
Indonesia
Berkaca dari Pandemi, Jabar Butuh Puluhan Rumah Sakit dan Ribuan Puskesmas Baru

Pascapandemi Pemda Provinsi Jabar akan meningkatkan akses pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat

Ini 63 Titik Penyekatan Keluar-Masuk Jakarta di Masa PPKM Darurat
Indonesia
Ini 63 Titik Penyekatan Keluar-Masuk Jakarta di Masa PPKM Darurat

Polda Metro Jaya menutup akses keluar-masuk Jakarta pada masa Pemberlakuan Pemmbatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, mulai Sabtu (3/7) dini hari, pukul 00.00 WIB hingga 20 Juli 2021.

436 Pegawai KPK Terpapar COVID-19, 10 Orang Meninggal
Indonesia
436 Pegawai KPK Terpapar COVID-19, 10 Orang Meninggal

"Terakhir adalah Penyidik KPK Almarhum Kompol Ardian Rahayudi," ujar Ali

DPR Minta BSSN Evaluasi Mendalam Usai Situs Diretas
Indonesia
DPR Minta BSSN Evaluasi Mendalam Usai Situs Diretas

Kejahatan cyber kerap terjadi namun hingga sekarang belum ada pilar hukum paling ampuh

Erick Pertimbangkan Pelabuhan Bakauheni-Merak Hanya Buat Penyeberangan Orang
Indonesia
Erick Pertimbangkan Pelabuhan Bakauheni-Merak Hanya Buat Penyeberangan Orang

Logistik dapat terfokus pada Pelabuhan Panjang dan tidak menyeberang melalui Pelabuhan Bakauheni.

Candi dan Wisata Lereng Merapi Jadi Favorit saat Libur Nataru di Yogyakarta
Indonesia
Candi dan Wisata Lereng Merapi Jadi Favorit saat Libur Nataru di Yogyakarta

Sejumlah destinasi wisata di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diserbu oleh ribuan pelancong selama liburan Natal dan Tahun Baru 2022.

Senin (20/6), Jumlah Warga Terpapar COVID-19 Sebanyak 1.180 Kasus
Indonesia
Senin (20/6), Jumlah Warga Terpapar COVID-19 Sebanyak 1.180 Kasus

Dengan penambahan hari ini, maka total kasus konfirmasi positif di Indonesia telah mencapai 6.069.255.

Jabar Luncurkan Aplikasi Lowongan Kerja Bagi Calon Pekerja Migran
Indonesia
Jabar Luncurkan Aplikasi Lowongan Kerja Bagi Calon Pekerja Migran

Hingga saat ini pekerja migran asal Jabar masih di dominasi warga Indramayu, Cirebon, Subang, Karawang dan Cianjur. Adapun jumlah angkatan kerja di Jabar angkanya mencapai 24,7 juta.

Kader DPR Fraksi PDIP Wajib Bagi Sembako Bergambar Puan, Rudy: Solo Belum Ada Perintah
Indonesia
Kader DPR Fraksi PDIP Wajib Bagi Sembako Bergambar Puan, Rudy: Solo Belum Ada Perintah

DPP PDI Perjuangan menginstruksikan anggota DPR Fraksi PDIP untuk membagi-bagikan sembako di daerah pemilihan masing-masing dengan menggunakan tas bergambar Ketua DPR Puan Maharani di masa reses.

Pansel Cari Orang Berintegritas Tinggi untuk Nahkodai KPU dan Bawaslu
Indonesia
Pansel Cari Orang Berintegritas Tinggi untuk Nahkodai KPU dan Bawaslu

Endang juga mewaspadai adanya potensi kerumitan tahapan Pemilu