PTM 100 Persen di Tengah Ancaman Omicron, Pemerintah Diminta Percepat Vaksinasi Anak Salah satu orang tua siswa mendampingi anaknya saat screening vaksinasi anak usia 6-11 tahun di Madina Islamic School, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (4/1/2022). ANTARA/Sihol Hasugian

MerahPutih.com - Penerapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen mendapat sorotan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Politikus Partai Dakwah, Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah mempercepat vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 12-17 tahun dan usia 6-11 tahun.

Baca Juga

Orangtua Berhak Larang Anaknya Ikut PTM

"Jika pemerintah sudah menggelar PTM 100 persen, maka vaksinasi anak harus segera dipercepat. Vaksinasi anak harus mencapai 70 persen agar terbentuk kekebalan kelompok. Jangan biarkan anak yang belum divaksin mengikuti PTM," kata Netty kepada wartawan, Selasa, (4/1).

Anggota Komisi IX DPR ini mengingatkan, PTM hanya boleh diberlakukan apabila di sekolah tersebut tenaga pendidik, perangkat sekolah dan peserta didik sudah semuanya divaksin lengkap.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Netty Prasetiyani Aher. Foto: Fraksi PKS

Netty juga mengusulkan, agar pemerintah dapat memerhatikan penanganan KIPI usai vaksinasi anak. Pasalnya, edukasi masyarakat atau orang tua untuk melakukan penanganan secara dini sangat penting.

"Termasuk ke mana harus melapor jika KIPI semakin memburuk," imbuhnya.

Selain itu, Netty menekankan pentingnya fasilitas protokol kesehatan di sekolah saat diberlakukannya penerapan PTM 100 persen pada tahun akademik 2021/2022.

"Ketersediaan fasilitas prokes ini harus benar-benar dipastikan lengkap. Jangan hanya menunggu laporan dari unit sekolah, tapi harus dicek langsung ke lapangan. Prokes menjadi faktor penentu untuk mengurangi risiko lonjakan dan klaster COVID-19 di sekolah," ujarnya.

Baca Juga

KSP Minta PTM 100 Persen Prioritaskan Keselamatan Warga Sekolah

Hal itu, kata Netty, menjadi penting lantaran saat ini ada ancaman varian COVID-19, Omicron yang penularannya jauh lebih cepat dibandingkan varian lainnya.

"Oleh karena itu unsur kehati-hatian harus benar-benar diterapkan. Jangan sampai kita lengah sehingga memunculkan masalah di kemudian hari," kata dia.

Selain fasilitas prokes yang lengkap, lanjut Netty pemerintah juga perlu memastikan penerapannya. Menurutnya, tidak ada gunanya jika fasilitas lengkap tapi penerapannya tidak diawasi.

Hal itu mengacu pada temuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di beberapa sekolah di Pulau Jawa, penegakan prokesnya masih sangat lemah.

"Pendidik dan peserta didik jarang yang melaksanakan prokes seperti mencuci tangan ketika tiba di sekolah. Harus ada edukasi dan pembiasaan untuk taat prokes, baik itu oleh tenaga pendidik, perangkat sekolah dan peserta didik" kata dia. Netty turut menyinggung, soal penggunaan masker yang kerap tidak maksimal. Masker, kata Netty, hanya digunakan saat berangkat dan pulang sekolah saja.

"Masker seharusnya digunakan baik saat pembelajaran maupun di lingkungan sekolah, karena area tersebut lebih rentan mengingat padatnya jumlah orang," tutup Netty. (Pon)

Baca Juga

DPR Minta Sekolah Pastikan Siswa yang Ikut PTM Sudah Divaksin Dua Kali

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Perpres BBM Perlu Perbaiki Distribusi Bahan Bakar Bersubsidi
Indonesia
Perpres BBM Perlu Perbaiki Distribusi Bahan Bakar Bersubsidi

Pemerintah akan merevisi Perpres No.191/2014 yang mengatur BBM bersubsidi, diharapkan distribusi BBM bersubsidi kian membaik, sehingga tepat sasaran.

Kemenag Persiapkan Kepulangan Puluhan Ribu Jemaah Haji ke Tanah Air
Indonesia
Kemenag Persiapkan Kepulangan Puluhan Ribu Jemaah Haji ke Tanah Air

Secara keseluruhan, terdapat 92.669 jemaah yang akan pulang ke Indonesia. Mereka terbagi ke dalam 242 kloter.

Hari Ini DPR dan KPU Mulai Bahas Tahapan dan Jadwal Pemilu
Indonesia
Hari Ini DPR dan KPU Mulai Bahas Tahapan dan Jadwal Pemilu

Raker diharapkan bisa mencapai keputusan secara mufakat terkait jadwal dan tahapan Pemilu 2024, termasuk di dalamnya tanggal pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024.

Jumlah Pasien Sembuh COVID-19 Secara Nasional Lebih dari 4,1 Juta Orang
Indonesia
Jumlah Pasien Sembuh COVID-19 Secara Nasional Lebih dari 4,1 Juta Orang

Jawa Barat menjadi provinsi dengan kenaikan kasus harian tertinggi yaitu 45 kasus

Solo Zoo Raup Untung Rp 1,3 Miliar Selama Libur Lebaran
Indonesia
Solo Zoo Raup Untung Rp 1,3 Miliar Selama Libur Lebaran

Taman Satwa Taru Jurug (TSTJ) atau Solo Zoo, Jawa Tengah mencatat pemasukan yang signifikan dari jualan tiket masuk kebun binatang dan konservasi selama libur panjang Lebaran 2022. Total pendapatan jualan tiket Solo Zoo mencapai Rp 1,3 miliar.

Bawaslu Berharap jadi Laboratorium Kepemiluan di Tanah Air
Indonesia
Bawaslu Berharap jadi Laboratorium Kepemiluan di Tanah Air

Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di depan mata. Tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai sejak Selasa, 14 Juni lalu.

Ditahan KPK, Eks Wali Kota Banjar: Ini Takdir Tuhan
Indonesia
Ditahan KPK, Eks Wali Kota Banjar: Ini Takdir Tuhan

"Ini kan takdir Tuhan, apa yang mau disampein?" kata Herman kepada awak media di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (23/12).

Ketua DPRD DKI: Commitment Fee Formula E Dibayar Sebelum APBD Disahkan
Indonesia
Ketua DPRD DKI: Commitment Fee Formula E Dibayar Sebelum APBD Disahkan

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi rampung menjalani pemeriksaan KPK terkait dugaan korupsi pada ajang balap mobil listrik alias Formula E.

Pendiri ACT Mengaku Dicecar Terkait Pembelian Aset Yayasan saat Pemeriksaan Hari Ke-8
Indonesia
Pendiri ACT Mengaku Dicecar Terkait Pembelian Aset Yayasan saat Pemeriksaan Hari Ke-8

Pihak kepolisian terus membongkar kasus dugaan penyalahgunaan dana operasional Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Kudatuli Buka Jalan Anak Tukang Kayu jadi Presiden
Indonesia
Kudatuli Buka Jalan Anak Tukang Kayu jadi Presiden

"Kalau engga ada 27 Juli, enggak ada anak tukang kayu jadi presiden, anak petani jadi jenderal. Enggak ada anak buruh jadi bupati, gubernur," kata Tjiptaning