PT TMI Diragukan Bisa Monopoli Pengadaan Alutsista Senilai Rp 1,7 Kuadriliun Ilustrasi alutsista (Foto: Instagram/belajar.militer)

Merahputih.com - Pengamat Pertahanan Andi Widjajanto meragukan PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) bisa memonopoli pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) senilai Rp 1.760 triliun. Sebab, modal awal yang harus dimiliki terlalu besar dan sukar bagi perusahaan manapun untuk memenuhi.

"Kalau dibilang PT TMI akan ambil semua Rp 1,7 kuadriliun, saya yakin pasti tidak bisa," kata Andi dalam keterangannya, Senin (7/6).

Baca juga:

Kerupuk, Teman Garing Made In Negeri Aing

Hitungannya sederhana, dari Rp 1,7 kuadriliun maka penyertaan modal kira-kira harus 30 persen dari jumlah tersebut atau sekitar Rp 600 triliun.

Dari Rp 600 triliun tersebut, PT TMI harus menyediakan dana paling tidak Rp 200 triliun. Jumlah itu terlalu besar. Bahkan, diyakini tidak ada perusahaan di Tanah Air yang bisa memenuhi termasuk BUMN sekalipun.

"Jadi, mengambil keseluruhan proyek senilai Rp 1,7 kuadriliun dengan hitungan bisnis normal tidak akan bisa. Tidak bisa dicari cara cepat untuk menguasai Rp 1,7 kuadriliun di tangan satu entitas," tuturnya.

4 Alutsista Canggih Buatan Indonesia yang Diminati Dunia
Ilustrasi (Foto: Instagram/koran.militer)

Menteri Pertahanan diyakini akan melihat BUMN dan Badan Usaha Milik Swasta dan diatur bersama-sama. Di sisi lain, Andi menilai berdirinya PT TMI dalam memeriahkan industri alutsista merupakan hal wajar.

Perusahaan tersebut dinilai melihat adanya peluang perluasan bisnis di bidang industri pertahanan seiring dengan disahkan-nya Undang-Undang tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

"UU Ciptaker menyatakan sekarang boleh swasta jadi 'lead integrator' memproduksi senjata. Sebelum ada UU Ciptaker yang boleh hanya delapan BUMN," beber dia.

Baca juga:

Produk Lokal Made In Negeri Aing Ternyata Dipakai Pembalap MotoGP dan Moto2

Meski demikian, ia mengingatkan swasta diperkenankan menjual dan memproduksi senjata atas izin Menteri Pertahanan. Kemudian wajib ada alih teknologi sesuai mandat UU Industri Pertahanan.

Selain swasta, merujuk UU Ciptaker investor asing kini juga diperkenankan menanamkan modal pada industri pertahanan. Sebelumnya, sektor ini termasuk terlarang atau tercantum dalam daftar negatif investasi (DNI).

"Jadi, bisa saja Pindad dapat 'investment joint venture', misalnya, dengan Jerman seperti yang dilakukan Rheinmetall ke Turki. PT Dirgantara Indonesia juga bisa saja ke Lockheed Martin," ujar dia. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bantuan untuk UMKM Diharapkan Tepat Sasaran dan Tanpa Potongan
Indonesia
Bantuan untuk UMKM Diharapkan Tepat Sasaran dan Tanpa Potongan

Adapun tahun 2021 ini Bantuan Produktif untuk pelaku UMKM (BPUM) sebesar Rp 15,3 triliun

Hari Pertama Lebaran, Lima Kabupaten di 4 Provinsi Dihantam Banjir dan Longsor
Indonesia
Hari Pertama Lebaran, Lima Kabupaten di 4 Provinsi Dihantam Banjir dan Longsor

Meliputi provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan.

Operasi Pencarian Ali Kolora di Sulteng Diperpanjang
Indonesia
Operasi Pencarian Ali Kolora di Sulteng Diperpanjang

Informasi yang diperoleh kelompok MIT terpecah menjadi dua, yakni kelompok Pimpinan Ali Kalora berjumlah empat orang dan MIT Pimpinan Qatar berjumlah lima orang.

Paspampres Peringatkan Bikers, Terobos Area Ring 1 Bisa Ditembak Pakai Peluru Tajam
Indonesia
Paspampres Peringatkan Bikers, Terobos Area Ring 1 Bisa Ditembak Pakai Peluru Tajam

"Selain itu bisa diambil tindakan menggunakan amunisi tajam," kata dia.

Nekat Konvoi Kelulusan di Tengah Pandemi, Puluhan Siswa Diamankan Polisi
Indonesia
Nekat Konvoi Kelulusan di Tengah Pandemi, Puluhan Siswa Diamankan Polisi

"Kami langsung tindak tegas pelajar yang nekat konvoi karena situasi masih pandemi dan mengganggu lalu lintas," kata dia.

Sambutan Hangat Dunia Kembalinya Amerika Pada Perjanjian Iklim
Dunia
Sambutan Hangat Dunia Kembalinya Amerika Pada Perjanjian Iklim

Mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon, mengungkapkan rasa senangnya Biden telah berkomitmen untuk membawa negaranya kembali ke dalam, yang disebutnya pakta perdamaian dengan planet ini.

Punya Tunggakan PDAM Rp25 Juta, Ini Kata Bagyo Penantang Gibran
Indonesia
Punya Tunggakan PDAM Rp25 Juta, Ini Kata Bagyo Penantang Gibran

Tunggakan PDAM tersebut diketahui dari dua rekening atas nama Bagyo dan istrinya yang beralamat di Kelurahan Penumping.

Luhut Ingin Program Baik di KKP Jangan Berhenti
Indonesia
Luhut Ingin Program Baik di KKP Jangan Berhenti

Luhut akan menggelar rapat dengan seluruh jajaran eselon 1 dan 2 KKP

Formasi CPNS 2021, Instansi Pusat Diwajibkan Akomodir Orang Papua
Indonesia
Formasi CPNS 2021, Instansi Pusat Diwajibkan Akomodir Orang Papua

PANRB memberi karpet merah kepada putra putri asli Papua dan Papua Barat dalam melamar calon PNS pada formasi tahun 2021.

Kejagung Periksa Istri hingga Pejabat PT Asabri
Indonesia
Kejagung Periksa Istri hingga Pejabat PT Asabri

Penyidik Kejaksaan Agung memeriksa dua pejabat di PT Asabri, termasuk istri salah satu tersangka kasus dugaan korupsi di PT Asabri.