PT Samudra Bahari Sukses Diduga Turut Menyuap Edhy Prabowo Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (3/12/2020). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa.

MerahPutih.com - PT Samudra Bahari Sukses diduga sebagai salah satu perusahaan pengekspor benih lobster atau benur yang turut menyuap bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Disinyalir modus pemberian uang melalui PT Aero Citra Kargo (ACK).

Dugaan pemberian uang itu didalami tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan memeriksa Direktur Utama PT Samudra Bahari Sukses, Willy pada hari Senin (28/12) kemarin.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, dalam pemeriksaan ini, tim penyidik mencecar Willy mengenai uang yang disetorkan kepada Edhy Prabowo melalui biaya kargo sebesar Rp1.800 per ekor benur.

Baca Juga:

KPK Cecar Edhy Prabowo soal Sumber Duit Belanja Barang Mewah di AS

"Dikonfirmasi terkait dengan dugaan pemberian sejumlah uang dalam bentuk setoran kepada tersangka EP melalui biaya kargo sebesar Rp1.800 per ekor BBL," kata Ali dalam keterangannya, Selasa (29/12).

PT Samudra Bahari Sukses diduga memberikan uang melalui rekening PT ACK agar perusahaan itu bisa mengekspor. Dari rekening PT ACK, diduga uang diteruskan untuk Edhy melalui Ainul Faqih selaku staf istri Edhy.

"Iya ini khusus modus melalui perusahaan kargo PT ACK," ujar Ali.

Tak hanya mendalami dugaan pemberian uang, penyidik juga mendalami proses dan pelaksanaan ekspor benur yang dilakukan PT Samudra Bahari Sukses.

"Dikonfirmasi terkait dengan proses dan pelaksanaan ekspor benih bening lobster (BBL) yang dikerjakan oleh perusahaan saksi (Direktur Utama PT Samudra Bahari Sukses, Willy)," kata Ali.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengenakan baju tahanan seusai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/11). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengenakan baju tahanan seusai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/11). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

Tim penyidik sedianya menjadwalkan memeriksa dua eksportir benur lainnya, yakni Direktur PT Grahafoods Indo Pasifik, Chandra Astan dan Direktur PT Maradeka Karya Semesta, Untyas Anggraeni. Namun, keduanya tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik.

Ali memastikan, tim penyidik akan menjadwalkan ulang pemeriksaan kedua eksportir itu. "Kedua saksi tidak hadir dan akan akan dilakukan penjadwalan ulang," imbuh Ali.

Tim penyidik pada hari Senin juga memeriksa Edhy Prabowo. Edhy dicecar oleh tim penyidik soal aliran dana yang diterima dan dikelola oleh staf khususnya Amiril Mukminin.

"Edhy Prabowo dikonfirmasi terkait dugaan penerimaan dan aliran sejumlah uang yang dikelola oleh tersangka AM (Amiril Mukminin)," kata Ali.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tujuh tersangka. Ketujuh tersangka itu yakni, Edhy Prabowo, tiga staf khusus Edhy, Andreau Pribadi Misanta, Safri serta Amril Mukminin; Siswadi selaku pengurus PT Aero Citra Kargo; Ainul Faqih selaku staf istri Menteri KP; dan Suharjito selaku Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama.

Baca Juga:

Sakti Wahyu Trenggono Jadi Menteri KP, Begini Tanggapan Edhy Prabowo

Edhy bersama Safri, Andreau Pribadi Misanta, Siswadi, Ainul Faqih, dan Amril Mukminin diduga menerima suap sebesar Rp10,2 miliar dan USD100 ribu dari Suharjito. Suap tersebut diberikan agar Edhy memberikan izin kepada PT Dua Putra Perkasa Pratama untuk menerima izin sebagai eksportir benur.

Sebagian uang suap tersebut digunakan oleh Edhy dan istrinya Iis Rosyati Dewi untuk belanja barang mewah di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat pada 21-23 November 2020. Sekitar Rp750 juta digunakan untuk membeli jam tangan Rolex, tas Tumi dan Louis Vuitton serta baju Old Navy. (Pon)

Baca Juga:

KPK Periksa Ajudan Bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polri: Nyala Api Terbuka Penyebab Kebakaran Gedung Kejaksaan Agung
Indonesia
Polri: Nyala Api Terbuka Penyebab Kebakaran Gedung Kejaksaan Agung

Dari hasil olah tempat kejadian perkara, Puslabfor menyimpulkan sumber api bukan karena hubungan arus pendek, namun diduga karena nyala api terbuka

Belasan Terduga Teroris di Jatim Diduga Kelompok Jemaah Islamiyah
Indonesia
Djoko Tjandra Coreng Wajah Hukum Indonesia
Indonesia
Djoko Tjandra Coreng Wajah Hukum Indonesia

"Segera bentuk tim khusus, karena ulah satu orang ini, wajah hukum kita tercoreng,” tegas Eva

 Antisipasi COVID-19, Menteri Yasonna Teken Kepmen Pembebasan Narapidana
Indonesia
Antisipasi COVID-19, Menteri Yasonna Teken Kepmen Pembebasan Narapidana

Dalam Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020, pengeluaran Narapidana dan Anak melalui asimilasi harus dilakukan dengan berbagai ketentuan.

Hari ini, Penyuap Edhy Prabowo Jalani Sidang Perdana
Indonesia
Hari ini, Penyuap Edhy Prabowo Jalani Sidang Perdana

Sidang beragendakan pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

DKI Belum Putuskan Belajar Tatap Muka di Awal Tahun 2021
Indonesia
DKI Belum Putuskan Belajar Tatap Muka di Awal Tahun 2021

Pihaknya tidak mau seperti negara-negara lain yang lebih dulu membuka sekolah tatap muka dan menjadi klaster baru kasus COVID-19.

Perubahan Status Pegawai KPK Diharapkan tak Surutkan Pemberantasan Korupsi
Indonesia
Perubahan Status Pegawai KPK Diharapkan tak Surutkan Pemberantasan Korupsi

"Di UU No 19 Tahun 2019 terdapat norma yang secara tegas pegawai KPK adalah ASN. Maka lahirlah PP No 41 Tahun 2020 ini," ujar Tholabi

PSBB Ketat Jawa dan Bali, Pemkot Solo Pasrah
Indonesia
PSBB Ketat Jawa dan Bali, Pemkot Solo Pasrah

"Kami hanya bisa pasrah. Mau tidak mau kami setuju dengan pembatasan yang dijadwalkan pemerintah itu," kata Ahyani.

Polisi Lakukan Rekontruksi Pembunuhan Satu Keluarga di Sukoharjo Besok
Indonesia
Evakuasi Sriwijaya Air, Anies: Kita Bikin Posko dan Siapkan Kantong Jenazah
Indonesia
Evakuasi Sriwijaya Air, Anies: Kita Bikin Posko dan Siapkan Kantong Jenazah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendirikan posko di Jakarta International Container Terminal (JICT) Tanjung Priok.