PT Merial Esa Segera Disidang Kasus Pembahasan Anggaran Bakamla Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/HO-Humas KPK

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan barang bukti dan tersangka PT Merial Esa (ME) ke penuntutan agar segera disidangkan.

PT Merial Esa adalah tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait dengan pembahasan dan pengesahan RKA K/L dalam APBN-P 2016 untuk Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI.

Baca Juga

Bakamla Klarifikasi Terkait Ribuan Kapal Asing di Laut Natuna Utara

"Setelah penyidikan dengan tersangka korporasi PT ME oleh tim penyidik, pada hari Kamis (30/12) tim jaksa menerima tahap kedua (pelimpahan tersangka beserta barang bukti) dari tim penyidik karena kelengkapan isi berkas perkara telah terpenuhi," ucap Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan bahwa pelaksanaan Tahap II dengan tersangka PT Merial Esa diwakilkan oleh direktur utama bersama perwakilan dari staf pemasaran.

"Tim jaksa dalam waktu 14 hari kerja akan melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan ke pengadilan tipikor. Persidangan akan dilaksanakan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat," katanya

KPK pada tanggal 1 Maret 2019 telah mengumumkan korporasi PT Merial Esa sebagai tersangka.

Lembaga antirasuah itu menduga PT Merial Esa secara bersama-sama atau membantu memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara terkait dengan pembahasan dan pengesahan RKA-K/L dalam APBN Perubahan 2016 yang akan diberikan kepada Bakamla RI.

PT Merial Esa disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 KUHP.

Baca Juga

KPK Garap Eks Kepala Bakamla Ari Soedewo

Pada bulan April 2016, Manager Director PT Rohde & Schwarz Indonesia Erwin Sya'af Arief yang juga Komisaris PT Merial Esa berkomunikasi dengan anggota DPR periode 2014—2019 Fayakhun Andriadi untuk mengupayakan agar proyek satelit pemantau di Bakamla dapat dianggarkan dalam APBN-Perubahan 2016.

Arief juga diduga menjanjikan fee tambahan untuk Andriadi. Total komitmen fee dalam proyek ini adalah 7 persen dengan 1 persen dari jumlah itu diperuntukkan kepada Andriadi.

Sebagai realisasi komitmen fee itu, Direktur PT Merial Esa Fahmi Darmawansyah memberikan uang kepada Andriadi sebesar 911.480 dolar AS (sekitar Rp 12 miliar) yang dikirim secara bertahap sebanyak empat kali melalui rekening di Singapura dan Guangzhou, Cina.

PT Merial Esa merupakan korporasi yang dimiliki Fahmi Darmawansyah. Dalam proses terjadinya pemberian suap ini diduga dilakukan oleh orang-orang berdasarkan hubungan kerja ataupun hubungan lain di PT Merial Esa yang bertindak dalam lingkungan korporasi.

PT Merial Esa merupakan korporasi yang disiapkan akan mengerjakan proyek satelit pemantauan di Bakamla setelah dianggarkan dalam APBN-Perubahan 2016. (*)

Baca Juga

Dua Tersangka Korupsi Proyek Bakamla Segera Diadili

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Satu Siswa Positif COVID-19, SMAN 71 Jakarta Timur Hentikan Sementara PTM
Indonesia
Satu Siswa Positif COVID-19, SMAN 71 Jakarta Timur Hentikan Sementara PTM

Pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) di SMA Negeri (SMAN) 71 Duren Sawit, Jakarta Timur, terpaksa harus dihentikan menyusul ada satu siswa yang dinyatakan positif COVID-19.

PDIP Lantik Pengurus Banteng Muda Indonesia
Indonesia
PDIP Lantik Pengurus Banteng Muda Indonesia

DPP PDI Perjuangan (PDIP) melantik jajaran lengkap kepengurusan salah satu sayap kepemudaannya, Banteng Muda Indonesia (BMI).

Ucapkan Selamat Natal, Jokowi: Pandemi Tidak Mengurangi Kegembiraan
Indonesia
Ucapkan Selamat Natal, Jokowi: Pandemi Tidak Mengurangi Kegembiraan

"Hampir dua tahun pandemi membekap kehidupan kita, dua tahun pula saudara-saudaraku umat Kristiani melalui Hari Natal dalam keterbatasan itu," ujar Presiden.

Anies Kucurkan Rp 352 Miliar untuk Hibah Rumah Ibadah dan Ormas Keagamaan
Indonesia
Anies Kucurkan Rp 352 Miliar untuk Hibah Rumah Ibadah dan Ormas Keagamaan

Pemerintah DKI Jakarta mengucurkan uang sebesar Rp 352 miliar untuk hibah rumah ibadah dan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan pada APBD tahun 2022. Paling banyak digelontorkan untuk lembaga PWNU DKI.

Mahfud MD: Anggota KPU dan Bawaslu akan Dilantik oleh Presiden pada 12 April 2022
Indonesia
Mahfud MD: Anggota KPU dan Bawaslu akan Dilantik oleh Presiden pada 12 April 2022

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027 akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 12 April 2022. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.

Pemprov DKI Akui Proyek Halte Bundaran HI Lewati Objek Diduga Cagar Budaya
Indonesia
Pemprov DKI Akui Proyek Halte Bundaran HI Lewati Objek Diduga Cagar Budaya

Pembanguna revitalisasi halte TransJakarta Bundaran Hotel Indonesia (HI) disebut melewati batas kawasan objek diduga cagar budaya (ODCB).

Komisi III Sebut Firli Berantas Korupsi Tanpa Gaduh
Indonesia
Komisi III Sebut Firli Berantas Korupsi Tanpa Gaduh

Sahroni menilai apabila pencegahan dan "asset recovery" bisa difokuskan, maka kerja pemberantasan korupsi akan minim kegaduhan

JAMPidsus Klaim Selamatkan Kerugian Negara Rp 21,2 Triliun Sepanjang 2021
Indonesia
JAMPidsus Klaim Selamatkan Kerugian Negara Rp 21,2 Triliun Sepanjang 2021

Bidang Tindak Pidana Khusus untuk akan lebih optimal melakukan penanganan perkara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana.

Mantan Pejabat Kementerian ESDM Didakwa Rugikan Negara Rp 11 Miliar
Indonesia
Mantan Pejabat Kementerian ESDM Didakwa Rugikan Negara Rp 11 Miliar

Sri Utami, didakwa merugikan keuangan negara senilai Rp 11,124 miliar.

Wamenkes Beberkan Alat Deteksi Khusus Varian Omicron di Pintu Masuk Indonesia
Indonesia
Wamenkes Beberkan Alat Deteksi Khusus Varian Omicron di Pintu Masuk Indonesia

S-Gene Failure Test (SGFT) untuk mengidentifikasi varian Omicron di pintu masuk negara.