PT KAI Minta SIKM Dihapus, DPRD DKI: Bahaya, Kasus Corona Masih Tinggi Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono. Foto: MP/Asropih

MerahPutih.com - Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta membela Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang hingga kini belum menghentikan pemberlakuan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) bagi masyarakat yang ingin ke dan pergi dari Jakarta. Meskipun Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya menyarankan untuk dicabut.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono mengatakan, aturan itu saat ini perlu diberlakukan karena kasus corona di ibu kota masih mengalami kenaikan.

Baca Juga

Menhub Minta SIKM di Jakarta Dicabut

Menurutnya, SIKM merupakan kebijakan yang ampuh dalam mengendalikan kasus COVID-19 di Jakarta, karena regulasi tersebut dibuat untuk membatasi mobilitas warga di luar Jakarta masuk ke DKI.

"Karena memang (kasus corona) positif kita masih tinggi. Jakarta kan masih tinggi. Karena posisi tinggi kan kita mesti protect. Caranya salah satunya kan SIKM," kata Gembong di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (8/7).

Gembong
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono. Foto: MP/Asropih

Gembong menilai, akan berbahaya bila Pemprov DKI Jakarta mencabut SIKM, dikhawatirkan kasus COVID-19 akan melonjak naik dengan membeludaknya warga luar Jabodetabek ke Jakarta karena tak ada regulasi larangan.

"Kalau kita buka, bahaya juga. Kasihan warga kita. Jangan karena 1 dan laim mengorbankan sekian juta warga Jakarta. Saya kira ini langkah yang positif untuk memproteksi diri dulu," terang Gembong.

"Kan KAI udah minta buat Bandung-Jakarta bedanya Bandung dan Jakarta sama lainnya apa, sama Tegal, sama Lampung kan sama aja. Kalau lampung dibolehkan, kenapa Jateng ga boleh?," tanya.

Gembong pun meminta Gubernur Anies dan jajaran terkait SIKM tak menghiraukan permintaan PT KAI yang mengusulkan SIKM rute Bandung-Jakarta dicabut.

Menurutnya, bila Pemda DKI nurut dengan usulan PT KAI itu akan ada kecemburuan. Sebab kebijakan itu dinilai tebang piling hanyak wilayah Bandung saja yang bebas dari SIKM.

Anggota Komisi A ini pun berpendapat dengan adanya aturan SIKM ini PT KAI bila melakukan rekayasa pengoperasian kereta api.

"Saya kira dengan SIKM pun KAI bisa melakukan rekayasa juga. Jadi mesti ada terobosan dari KAI. Jangan mengubah (SIKM)," tutupnya.

Baca Juga

PT KAI Minta Anies Hapus SIKM

Ketika berita ini dimuat Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Syafrin Liputo belum merespon pesan Whatsapp dan telepon mengenai permintaan PT KAI mengenai carut izin kereta rute Jakarta-Bandung. (Asp)

Kredit : asropihs

Tags Artikel Ini

Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH