PT KAI Minta Masyarakat Tak Berbuat Curang agar Lolos Mudik Lebaran Dokumentasi- Penumpang kereta api yang berangkat dari Stasiun KA Tanjungkarang, Bandarlampung (Antara Lampung/Ardiansyah

MerahPutih.com - PT Kereta Api Indonesia (KAI) meminta para calon penumpang di masa larangan mudik Idulfitri 1442 Hijriah untuk tidak berbuat curang. Misalnya dengan mengelabui petugas dengan memberikan dokumen yang tidak benar.

Vice President Public Relation PT KAI Joni Martinus mengingatkan, calon penumpang diminta untuk menyiapkan segala berkas yang dibutuhkan dengan benar. Sebab, seluruh dokumen akan diperiksa secara cermat.

“Jika ditemukan calon penumpang yang berkasnya tidak lengkap atau tidak sesuai, maka penumpang tidak diizinkan untuk naik kereta api dan tiket akan dibatalkan,” kata Joni di Jakarta, Selasa (4/5).

Baca Juga:

Mulai 6 Mei, Kendaraan Mudik Masuk Banten Bakal Diputar Balik

Di masa larangan mudik, masyarakat yang dapat melakukan perjalanan untuk kepentingan nonmudik, di antara untuk bekerja/perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi oleh 1 orang anggota keluarga.

Calon penumpang mengikuti layanan pemeriksaan Tes GeNose C19 di Stasiun Gambir, Jakarta, Senin (3/5/21). PT Kereta Api Indonesia (KAI) melakukan perubahan masa berlaku hasil tes bebas COVID-19 PCR dan Antigen serta GeNose C19 untuk persyaratan naik kereta api jarak jauh (KAJJ) yang sebelumnya masa berlaku 3x24 jam sebelum keberangkatan menjadi maksimal 1x24 jam. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/rwa. (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)
Calon penumpang mengikuti layanan pemeriksaan Tes GeNose C19 di Stasiun Gambir, Jakarta, Senin (3/5/21). (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)

Bagi pegawai instansi pemerintahan/ASN/BUMN/BUMD/prajurit TNI/anggota Polri, syaratnya adalah wajib memiliki print out surat izin perjalanan tertulis yang dilengkapi tanda tangan basah atau elektronik pejabat setingkat eselon II, serta identitas diri calon pelaku perjalanan.

Bagi pegawai swasta, wajib melampirkan print out surat izin perjalanan tertulis yang dilengkapi tanda tangan basah atau elektronik dari pimpinan perusahaan.

Baca Juga:

Kepala Daerah Diminta 'Nurut' Komando Jokowi Soal Larangan Mudik

Sedangkan bagi pekerja sektor informal dan masyarakat umum nonpekerja, wajib melampirkan print out surat izin perjalanan tertulis yang dilengkapi tanda tangan basah atau elektronik dari kepala desa/lurah setempat.

Di samping itu, Joni melanjutkan, 19 kereta jarak jauh yang disediakan PT KAI selama periode 6-17 Mei bukan untuk masyarakat yang hendak mudik Lebaran Idulfitri 1442 Hijriah. (Asp)

Baca Juga:

Anak-Anak Bisa Jadi 'Korban' dari Orang Tua yang Nekat Mudik

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Komisi III Minta Kajian Revisi UU ITE Segera Diserahkan ke DPR
Indonesia
Komisi III Minta Kajian Revisi UU ITE Segera Diserahkan ke DPR

Pembahasan revisi UU ITE harus berdasarkan kesepakatan tidak hanya pemerintah

Masa Sidang Dibuka Lagi, Puan Sebut DPR Kebut Penyelesaian 7 RUU Ini
Indonesia
Masa Sidang Dibuka Lagi, Puan Sebut DPR Kebut Penyelesaian 7 RUU Ini

Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan lembaga yang dipimpinnya akan fokus menyelesaikan pembahasan tingkat I sejumlah RUU.

Pemerintah Akui Kewalahan Hadapi COVID-19
Indonesia
Pemerintah Akui Kewalahan Hadapi COVID-19

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19, Doni Munardo mengakui, pemerintah kewalahan menghadapi virus COVID-19 yang sudah berlangsung kurang lebih selama 10 bulan.

Pemerintah Tak Pasang Target Waktu Bereskan Konflik di Papua
Indonesia
Pemerintah Tak Pasang Target Waktu Bereskan Konflik di Papua

Bukan Papua terorisnya dan bukan orang-orang Papua teroris

Meningkat, Pemda DIY Targetkan 20 Ribu Vaksin COVID-19 Per Hari
Indonesia
Meningkat, Pemda DIY Targetkan 20 Ribu Vaksin COVID-19 Per Hari

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menaikkan target vaksinasi COVID-19 menjadi 20.000 suntikan per hari.

Mulai Hari Ini Pemprov DKI Vaksinasi COVID-19 Lansia
Indonesia
Mulai Hari Ini Pemprov DKI Vaksinasi COVID-19 Lansia

Dinas Kesehatan DKI Jakarta mulai hari ini memberikan vaksinasi COVID-19 tahap kedua kepada kelompok umur di atas 60 tahun atau lansia.

Enam Orang Kelompok MIT Diminta Serahkan Diri, Masih Ada Kesempatan Bertobat
Indonesia
Enam Orang Kelompok MIT Diminta Serahkan Diri, Masih Ada Kesempatan Bertobat

Kapolda Sulteng Irjen Abdul Rakhman Baso bersama jajaran Satgas Madago Raya telah bertolak dari Poskotis Tokorondo Poso menuju wilayah Poso Pesisir Selatan

Polisi Terima Laporan Luhut Panjaitan Terhadap Haris Azhar dan Fatia KontraS
Indonesia
Transaksi ATM Link Berbayar Jangan Persulit Transaksi UMKM
Indonesia
Transaksi ATM Link Berbayar Jangan Persulit Transaksi UMKM

Kebijakan pengenaan biaya untuk cek saldo dan tarik tunai di ATM Link bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mulai 1 Juni 2021, jangan sampai mempersulit transaksi oleh UMKM.

Kapolri dan Dirut BPJS Kesehatan Sepakat Tingkatkan Pelayanan Pengguna Jalan
Indonesia
Kapolri dan Dirut BPJS Kesehatan Sepakat Tingkatkan Pelayanan Pengguna Jalan

"Dengan adanya program baru di Kepolisian pelayanan masyarakat pengguna jalan akan ditingkatkan dengan harapan dapat mempercepat pelayanan dan tidak berbelit-belit," katanya.