PT KAI Minta Anies Hapus SIKM Stasiun Gambir. (Foto: PTKAI).

MerahPutih.com - PT Kereta Api Indonesia meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghapus ketentuan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) sebagai syarat memasuki wilayah ibu kota. Hal ini seiring permintaan Menteri Perhubungan untuk membuka layanan KA Parahyangan.

Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo mengharapkan adanya keleluasaan bagi calon penumpang, terutama KA Argo Parahyangan untuk dibebaskan dari syarat SIKM.

"Kalau itu kami operasikan dengan SIKM bagaimana keadaannya? Akan sulit bagi kami. Di stasiun akan banyak turun tapi bagaimana kalau SIKM tidak diindahkan,” , Selasa, 8 Juli 2020.

Baca Juga:

Akhir Juli Seluruh Bioskop Serentak Dibuka

KAI mulai menjalankan KA jarak jauh dari dan menuju Jakarta pada 10 Juli mendatang, termasuk KA Argo Parahyangan Gambir-Bandung selain Bima (Gambir-Malang pp), dan Sembrani (Gambir-Surabaya Pasar Turi pp).

Ia menegaskan, karena lokasi stasiun yang berada di Jakarta mengharuskan penumpang yang menuju stasiun tersebut memiliki SIKM. Pihaknyapun telah melaksanakan aturan itu karena terkait dengan protokol penanganan COVID juga.

Kereta Api
KA Penumpang (Foto: PTKAI).

Aturan SIKM, lanjut ia, mengharuskan pihak KAI menyeleksi penumpang dan apabila tidak memiliki SIKM maka terpaksa penumpang ditolak berangkat atau diharuskan isolasi mandiri 14 hari.

“Kalau kami di stasiun keberangkatan, misal mau ke Jakarta tetap lolos enggak punya SIKM maka di Jakarta, di Gambir, akan terkena,” katanya.

Baca Juga:

Survei LSI: Ekonomi Masyarakat Memburuk di Hampir Semua Segmen

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ini Sejumlah Syarat Duduk di Kursi Kapolri
Indonesia
Ini Sejumlah Syarat Duduk di Kursi Kapolri

Beberapa nama jenderal bintang tiga bahkan dua pun muncul.

Demokrat Kubu Moeldoko Laporkan Andi Mallarangeng ke Polda Metro Jaya
Indonesia
Demokrat Kubu Moeldoko Laporkan Andi Mallarangeng ke Polda Metro Jaya

Partai Demokrat kubu Moeldoko melaporkan Sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat, Andi Alfian Mallarangeng ke Polda Metro Jaya, Sabtu (13/3)

76,1 Persen PNS Pernah Terima Uang Atau Hadiah Di Luar Aturan Resmi
Indonesia
76,1 Persen PNS Pernah Terima Uang Atau Hadiah Di Luar Aturan Resmi

"Hampir 50 persen PNS yang disurvei mengatakan, bagian pengadaan paling rawan korupsi," kata Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan dalam jumpa pers daring, Minggu (18/4).

Penerbangan Rute Wuhan-Jakarta Segera Dibuka
Indonesia
Penerbangan Rute Wuhan-Jakarta Segera Dibuka

Beberapa maskapai yang sudah mengajukan permohonan terbang langsung menuju Bandar Udara Internasional Tianhe di Wuhan, Provinsi Hubei

Berkas Perkara Asabri Tahap 1 Dilimpahkan ke JPU
Indonesia
Berkas Perkara Asabri Tahap 1 Dilimpahkan ke JPU

Jaksa Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung melimpahkan berkas perkara tahap 1 sembilan tersangka kasus dugaan korupsi Asabri ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Halau Pemudik, Pemkab Sleman Pasang Penyekat di Jalur Tikus Perbatasan
Indonesia
Halau Pemudik, Pemkab Sleman Pasang Penyekat di Jalur Tikus Perbatasan

Posko monitoring penumpang ada di Terminal Prambanan, Terminal Condongcatur, Terminal Gamping dan Terminal Pakem.

4 Alasan Transaksi Digital Perlu Diatur Pemerintah
Indonesia
4 Alasan Transaksi Digital Perlu Diatur Pemerintah

Transaksi barang digital juga dianggap berisiko yaitu dapat disalahgunakan untuk transaksi ilegal, sehingga hal ini menjadi alasan pemerintah untuk melakukan pemantauan sangat ketat.

Letusan Gunung Merapi Diprediksi Seperti 14 tahun Silam
Indonesia
Letusan Gunung Merapi Diprediksi Seperti 14 tahun Silam

Erupsi kali ini diperkirakan akan bersifat efusif atau lelehan dan diprediksi memiliki kesamaan dengan erupsi 2006.

Vaksin COVID-19 Langkah Panjang Eradikasi Kasus
Indonesia
Vaksin COVID-19 Langkah Panjang Eradikasi Kasus

sejauh ini baru ada satu penyakit menular yang telah eradikasi, yakni penyakit cacar (smalpox) yang disebabkan virus variola.

Bansos Kemensos Bantu Pemulihan Perekonomian Masyarakat
Indonesia
Bansos Kemensos Bantu Pemulihan Perekonomian Masyarakat

Pasalnya, program pengentasan kemiskinan yang digelontorkan Kementerian Sosial tetap sasaran.