PT KAI Belum Terapkan Rapid Test Antigen untuk Penumpang saat Libur Nataru Kepala Humas PT KAI Daop 1 Jakarta Eva Chairunisa (ANTARA/Zuhdiar Laeis)

MerahPutih.com - PT Kereta Api Indonesia (KAI) belum menerapkan persyaratan wajib menyertakan hasil rapid antigen bagi para penumpang KA jarak jauh.

Saat ini, KAI masih mengacu ke Surat Edaran (SE) 14 Kementerian Perhubungan tanggal 8 Juni 2020 dan SE 9 Gugus Tugas COVID-19 tanggal 26 Juni 2020.

Baca Juga

Wagub Riza Jelaskan Alasan Pemprov DKI Tolak Titah Luhut soal WFH 75 Persen

Dalam aturan itu, masyarakat yang akan menggunakan KA jarak jauh diharuskan untuk menunjukkan Surat Bebas COVID-19 (Tes PCR/Rapid Test Antibodi) yang masih berlaku 14 hari sejak diterbitkan.

Atau surat keterangan bebas gejala seperti influenza (influenza) yang dikeluarkan oleh dokter Rumah Sakit/Puskesmas bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas Tes PCR dan/atau Rapid Test Antibodi.

"Masih menunggu keputusan lebih lanjut dari pemerintah,” ujar Kepala Humas PT KAI Daop 1 Jakarta Eva Chairunisa dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Kamis (17/12).

Menurut Eva, KAI tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan baik di stasiun maupun selama dalam perjalanan. Yaitu dengan menyediakan wastafel dan hand sanitizer, menyemprotkan cairan disinfektan di stasiun dan kereta.

Kepala Humas PT KAI Daop 1 Jakarta Eva Chairunisa

Kemudian, menciptakan jarak antar penumpang di lokasi antrean dan berbagai area pelayanan seperti ruang tunggu hall serta peron, musala, toilet dan lain-lain.

Di dalam kereta, penumpang diminta tetap jaga jarak serta pembatasan tiket yang dijual juga dilakukan yaitu hanya 70 persen dari kapasitas tempat duduk.

Petugas frontliner KAI yang berpotensi kontak jarak dekat dengan penumpang juga dibekali dengan APD berupa masker, sarung tangan, dan face shield untuk mencegah penyebaran COVID-19.

KAI sebagai operator moda transportasi kereta api selalu patuh terhadap aturan regulator dalam hal ini pemerintah.

"Kami turut mendukung segala upaya pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19,” kata Eva.

Selain itu, lanjut Eva, sebelum melakukan perjalanan, KAI juga memastikan setiap pelanggan KA Jarak Jauh harus dalam kondisi sehat. Yakni tidak menderita flu, pilek, batuk, demam, melalui pengukuran suhu badan dengan ketentuan tidak lebih dari 37,3 derajat celsius.

Jika kedapatan penumpang memiliki suhu tubuh di atas suhu normal, maka tidak akan diperkenankan melanjutkan perjalanan dan biaya tiket akan dikembalikan 100 persen.

Selama dalam perjalanan, pelanggan diharuskan menggunakan face shield yang telah diberikan oleh PT KAI di area pemeriksaan tiket. Pelanggan juga diimbau menggunakan pakaian lengan panjang.

Untuk tetap memastikan pengguna sehat sepanjang perjalanan, petugas diatas KA akan memeriksa suhu tubuh setiap 3 jam sekali. Lalu membersihkan area yang sering disentuh oleh pelanggan dengan cairan pembersih mengandung disinfektan setiap 30 menit sekali.

“PT KAI Daop 1 Jakarta memastikan protokol kesehatan ketat dijalankan baik di Stasiun dan didalam rangkaian KA,” ungkap Eva.

Sebelumnya, pemerintah menetapkan syarat baru terkait kewajiban penggunaan rapid test antigen kepada masyarakat yang melakukan perjalanan.

Penetapan kebijakan wajib rapid tes antigen atau PCR dilakukan di Jawa dan Bali selama periode Natal dan Tahun Baru, yaitu 18 Desember 2020 sampai 8 Januari 2021.

Keberangkatan dari Jawa dan Bali wajib PCR atau rapid test antigen. Khusus keberangkatan menuju Bali wajib PCR. Sementara itu, hasil rapid test antibodi tidak lagi berlaku untuk dokumen perjalanan. (Knu)

Baca Juga

Anies Tidak Jalankan Semua Permintaan Luhut Soal Penutupan Mal Jam 7 Malam

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Protokol Kesehatan saat Demo Dilanggar, Pelaku Bisa Dijerat UU Kekarantinaan
Indonesia
Protokol Kesehatan saat Demo Dilanggar, Pelaku Bisa Dijerat UU Kekarantinaan

Pihak kepolisian menyikapi tegas terkait rencana kaum buruh atau serikat pekerja yang berencana melakukan demonstrasi menolak UU Cipta Kerja (Ciptaker).

KPK Cecar Staf Istri Edhy Prabowo Soal ATM Penampung Duit Suap Benur
Indonesia
KPK Cecar Staf Istri Edhy Prabowo Soal ATM Penampung Duit Suap Benur

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tujuh tersangka

Pembayaran Ditunda, PHRI Setuju Isolasi di Hotel Dihentikan
Indonesia
Pembayaran Ditunda, PHRI Setuju Isolasi di Hotel Dihentikan

Pembayaran menjadi hal yang sangat sensitif di saat industri hotel dalam situasi yang kurang baik semenjak adanya pandemi COVID-19.

KPK Gandeng PPATK Telusuri Aliran Duit Suap Ekspor Benur
Indonesia
KPK Gandeng PPATK Telusuri Aliran Duit Suap Ekspor Benur

"Tentu KPK akan melibatkan pihak lain termasuk pihak perbankan maupun PPATK dalam penelusuran dugaan aliran dana dalam perkara tersebut," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri

 Nadiem dan Bahlil Dipertahankan Jokowi
Indonesia
Nadiem dan Bahlil Dipertahankan Jokowi

Rapat Paripurna DPR pada 9 April 2021 menyetujui pembentukan kementerian baru, yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi.

Pasien Sembuh COVID-19 Lampaui Jauh Penambahan Kasus
Indonesia
Pasien Sembuh COVID-19 Lampaui Jauh Penambahan Kasus

Kasus positif virus corona di Indonesia bertambah 5.144 orang hari ini, Kamis (11/3).

Terlibat Kericuhan, Satu Simpatisan Rizieq Diciduk Polisi
Indonesia
Terlibat Kericuhan, Satu Simpatisan Rizieq Diciduk Polisi

Anggota juga telah melakukan langkah-langkah untuk melakukan pembubaran

Server Bermasalah, Disdik DKI Hentikan Sementara Pendaftaran PPDB 2021
Indonesia
Server Bermasalah, Disdik DKI Hentikan Sementara Pendaftaran PPDB 2021

Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta menghentikan sementara proses pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI tahun pengajaran 2021/2022.

Ahli Beberkan Alasan Bara Rokok Bisa Hanguskan Gedung Kejaksaan Agung
Indonesia
Ahli Beberkan Alasan Bara Rokok Bisa Hanguskan Gedung Kejaksaan Agung

Penyebab kebakaran gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) karena bara rokok dari perkerja bangunan di lantai 6.

Mayoritas Warga Ogah Ikut Vaksinasi COVID-19 Jika Harus Bayar
Indonesia
Mayoritas Warga Ogah Ikut Vaksinasi COVID-19 Jika Harus Bayar

Indikator Politik Indonesia melakukan survei nasional tentang vaksin COVID-19. Survei ini salah satunya menghasilkan temuan bahwa mayoritas masyarakat enggan divaksin corona jika berbayar.