PT Geo Dipa Energy Bantah Lakukan Pertambangan Panas Bumi Tanpa Izin Ilustrasi Energi Panas Bumi. (esdm.go.id)

Merahputih.com - PT Geo Dipa Energy membantah melakukan kegiatan usaha pertambangan panas bumi tanpa izin di daerah Dieng, Jawa Tengah, dan Patuha, Jawa Barat.

Pelaksana Tugas Harian (PTH) Direktur Utama PT Geo Dipa Energy, Muhammad lkbal Nur menjelaskan saat GeoDipa berkontrak dengan PT Bumigas Energi, saat itu Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Dieng-Patuha masih dikuasai Pertamina sebagai induk usaha GeoDipa. Pertamina berperan ganda sebagai regulator dan juga pelaku usaha panas bumi. GeoDipa diberikan hak pengelolaan di WKP Dieng-Patuha.

Selama melakukan operasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Dieng dan PLTP Patuha GeoDipa secara rutin berkoordinasi dan melakukan pelaporan kepada pemerintah melalui instansi terkait, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pada tahun 2017, GeoDipa mendapat penugasan melaksanakan pengusahaan panas bumi pada 2 WKP baru dari pemerintah di Candi Umbul Telomoyo Jawa Tengah dan Arjuno Wilerang Jawa Timur. Bumigas selaku kontraktor tidak pernah melakukan pembangunan PLTP Dieng-Patuha sesuai kewajiban kontrak karena Bumigas gagal mendapatkan pendanaan.

"Jadi tidak benar pemberitaan mengenai pernyataan yang menyatakan GeoDipa sudah menerima dari Bumigas sejumlah HKD 40 juta atau USD 5,16 juta untuk proyek PLTP Dieng Patuha," kata Ikbal dalam pernyataan resminya yang diterima Merahputih.com, Rabu (14/11).

Setelah first drawdown Bumigas pada 29 April 2005, selanjutnya Bumigas menyampaikan akan melakukan drawdown secara periodik sesuai kewajibannya menurut kontrak yang mana pada tahun 2005 kewajiban drawdown Bumigas adalah sebesar USD 75 juta.

Pada kenyataanya, Bumigas tidak melakukan drawdown yang dimaksud. Bahkan, Bumigas tidak pernah melakukan pembangunan proyek PLTP Dieng-Patuha walaupun sudah ada first drawdown sebesar HKD 40 juta. Progres pekerjaan pembangunan Bumigas berdasarkan kurva S sebesar nol persen.

"Atas kegagalan drawdown inilah kemudian Bumigas berdalih dengan mempertanyakan perizinan GeoDipa. Padahal Bumigas ditunjuk sebagai kontraktor pelaksana proyek Dieng patuha sebagai pemenang tender dari 18 peserta Bahkan dalam kontrak KTR.001/2005 pun sudah dijelaskan mengenai legalitas GeoDipa di wilayah panas bumi Dieng-Patuha," jelasnya.

Logo PT Geo Dipa Energy (geodipa.co.id)

Dengan adanya klausul arbitrase dalam perjanjian, sesuai ketentuan UU 30/1999 pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara sengketa KTR.001/2005.

"Sampai dengan saat ini sengketa hukum ini masih berlangsung. Terkait dengan hal tersebut, GeoDipa meminta dukungan segenap pihak untuk mendukung penyelesaian sengketa ini demi kepentingan bangsa dan negara sesuai dengan kapasitasnya dan sesuai ketentuan yang berlaku untuk menyelamatkan kepentingan masyarakat banyak dari kepentingan pribadi segelintir orang yang mencoba mencari keuntungan pribadi," jelasnya.

Sebelumnya, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri berencana memanggil Direktur Utama PT Geo Dipa Energy (GDE), Riki Ibrahim terkait laporan dugaan tindak pidana melakukan kegiatan usaha pertambangan panas bumi tanpa izin di daerah Dieng, Jawa Tengah, dan Patuha, Jawa Barat.

Pernyataan Direktur Utama PT Geo Dipa Energy, Muhammad lkbal Nur di atas sekaligus menjadi hak jawab atas berita yang diturunkan sebelumnya berjudul: Diduga Lakukan Pertambangan Tanpa Izin, Bareskrim Segera Garap Bos Perusahaan Plat Merah.

Adapun berita tersebut dimuat pada 8 November 2018. Dengan demikian kesalahan telah kami perbaiki. Kami mohon maaf ketidakberimbangan berita tersebut dan ketidaknyamanan yang ditimbulkan. (*)


Tags Artikel Ini

Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH