PT Freeport Bayar Pajak Air Rp 1,4 Triliun ke Pemprov Papua Sejumlah haul truck dioperasikan di area tambang PT Freeport Indonesia. (Antara Foto/Muhammad Adimaja)

Merahputih.com - Manajemen PT Freeport Indonesia telah merealisasikan tunggakan pajak air permukaan kepada Pemerintah Provinsi Papua sebesar Rp1,4 triliun dengan dua tahap pembayaran, pertama 50 persen sebesar Rp700 miliar dan ditambah kewajiban per tahun 15 juta dolar Amerika atau setara Rp160 miliar pada Oktober 2019.

Untuk pembayaran tahap kedua pajak air permukaan Frerport sesuai dengan kesepakatan akan dilakukan pada 2021 sebesar Rp700 miliar ditambah 15 juta dolar Amerika per tahun atau setara sekitar Rp160 miliar lebih sebagaimana yang sudah disepakati dan diatur oleh izin usaha pertambangan khusus.

Baca Juga:

Polisi Temukan Spot KKB Pimpinan Joni Botak Saat Tembaki Bus Freeport

"Khusus untuk tahun 2020 Freeport akan membayar pajak air permukaan sebesar 15 juta dolar Amerika per tahun sesuai dengan perjanjian kesepakatan dengan Pemprov Papua," ungkap Vice Presiden Corporate Communication PT Freeport Indonesia Riza Pratama, Minggu (1/3).

Pembayaran pajak air permukaan Freeport, telah dilakukan melalui setoran uang dari PT Freeport Indonesia kepada Pemprov Papua melalui Bank Papua pusat di Jayapura.

Riza menyebut, adanya komitmen dari manajemen PT Freeport Indonesia untuk membayar kewajiban pajak air permukaan patut diberikan apresiasi karena ini menjadi bukti kepedulian perusahaan merealiasikan hak kewajiban kepada pemerintah daerah.

Lokasi penambangan tembaga PT. Freeport Indonesia di Timika, Papua. (ist)

Meski persoalan pajak air permukaan sempat menjadi sengketa hukum antara Pemprov Papua dengan PT Freeport Indonesia hingga ke Mahkamah Agung, menurut Riza Pratama, hal ini tidak perlu lagi diperdebatkan karena sudah dapat diselesaikan dengan baik oemerintah dengan perusahaan Freeport.

Menyinggung pemberian Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) bagi Freeport, menurut Riza Pratama, tidak ada masalah karena untuk IUPK sudah dikantongi Freeport Indonesia hingga tahun 2041.

Berdasarkan data sengketa pajak air permukaan antara Pemerintah Provinsi Papua dengan PT Freeport Indonesia sudah berlangsung sejak tahun 2011.

Baca Juga:

Polisi Harap Kendaraan yang Melintas Jalan Tambang Freeport Dipasang 'Armor'

Freeport tidak setuju membayar pajak karena tidak sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dengan Perda Nomor 5 tahun 1990, yakni ketika kontrak karya ditandantangani dengan tarif Rp.10/m3.

Sementara, sebagaimana dikutip Antara, Pemerintah Provinsi Papua menginginkan Freeport membayar PAP sesuai nilai yang dirumuskan dari Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebesar Rp 120/m3. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR Soroti Kinerja Menkes Terawan
Indonesia
DPR Soroti Kinerja Menkes Terawan

Saleh menyebut, hal itu juga menjadi perhatian komisi IX DPR

KPK Perpanjang Masa Penahanan Eks Bupati Bogor Rahmat Yasin
Indonesia
KPK Perpanjang Masa Penahanan Eks Bupati Bogor Rahmat Yasin

Dengan demikian, dia bakal mendekam di sel tahanan hingga 11 Oktober 2020.

 Jelang Lomba Lari "Loe Gue Run 2020", Puluhan Anggota TNI Jajal Kesiapan Rute
Indonesia
Jelang Lomba Lari "Loe Gue Run 2020", Puluhan Anggota TNI Jajal Kesiapan Rute

"Kami ingin memastikan bahwa pelaksanaan Jayakarta Loe Gue Run 2020 dapat berjalan dengan aman dan lancar, faktor keamanan dan kenyamanan para pelari merupakan prioritas utama kami ", urai Wahyu

Pengumuman Kelulusan SMA Secara Online, Puluhan Pelajar Diamankan Gegara Konvoi
Indonesia
Pengumuman Kelulusan SMA Secara Online, Puluhan Pelajar Diamankan Gegara Konvoi

Jumlah pelajar yang diamankan kemungkinan bertambah karena di kecamatan lain juga ada laporan serupa.

357 Ribu Warga Berhasil Sembuh dari Corona
Indonesia
357 Ribu Warga Berhasil Sembuh dari Corona

Jumlah pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia kembali bertambah sebanyak 3.778 orang pada Jumat (6/11).

Pelaku Pengambil Paksa Jenazah Corona di Makassar Dipastikan Reaktif COVID-19
Indonesia
Pelaku Pengambil Paksa Jenazah Corona di Makassar Dipastikan Reaktif COVID-19

"Setelah diperiksa rapid test akan diisolasi, namun proses pidananya tetap berjalan," katanya.

DPR Desak Jokowi Masukkan Protokol Kesehatan di Perppu COVID-19
Indonesia
DPR Desak Jokowi Masukkan Protokol Kesehatan di Perppu COVID-19

Hal itu sangat penting agar bisa dijadikan panduan masyarakat dalam mencegah penularan COVID-19 dan bisa dijadikan dasar hukum aparat dalam menindak bagi yang melanggar protokol kesehatan.

Polda Metro Tutup sementara Ruang Tahanan dari Kunjungan Warga
Indonesia
Polda Metro Tutup sementara Ruang Tahanan dari Kunjungan Warga

Peniadaan ini akan dilakukan perhari ini hingga 6 April 2020 mendatang

Sekretariat PII Diduga Dirusak Aparat, Sejumlah Aktivis Ditangkap Polda Metro
Indonesia
Sekretariat PII Diduga Dirusak Aparat, Sejumlah Aktivis Ditangkap Polda Metro

Total ada 10 kader PII yang ditangkap dan telah digelandang ke Polda Metro Jaya.

Simak Nih! 5 Arahan Menhub Ad Interim ke Anak Buahnya
Indonesia
Simak Nih! 5 Arahan Menhub Ad Interim ke Anak Buahnya

Untuk sementara tidak ada perjalanan dinas