9 Tahun Bui dan Larangan Menjabat Jadi 'Bonus' Banding Edhy Prabowo Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengikuti sidang vonis melalui "video conference" pada Kamis (15/7/2021). ANTARA/Desca Lidya Natalia

MerahPutih.com - Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menolak upaya hukum banding yang diajukan tim kuasa hukum mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. PT DKI memperberat vonis Edhy dari 5 tahun menjadi 9 tahun penjara.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa (Edhy Prabowo) dengan pidana penjara selama 9 tahun dan denda sebesar Rp 400 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan," demikian bunyi amar putusan Edhy di tingkat banding, dikutip dari laman resmi PT DKI Jakarta, Kamis (11/11).

Baca Juga:

Edhy Prabowo Divonis 5 Tahun, KPK: Memenuhi Analisis Yuridis JPU

Hakim PT DKI juga mewajibkan Edhy Prabowo membayar uang pengganti Rp 9.687.447.219 dan USD 77 ribu dengan memperhitungkan uang yang telah dikembalikan oleh mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

Uang itu harus dibayar Edhy Prabowo dalam jangka waktu satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Jika tidak dibayar, maka harta bendanya akan disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi kekurangan uang pengganti. Jika harta bendanya tak cukup, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun.

Baca Juga:

Edhy Prabowo Sedih Divonis 5 Tahun Penjara

Selain itu, hakim PT DKI juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama tiga tahun sejak Edhy Prabowo selesai menjalani pidana pokok.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman penjara selama 5 tahun denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap Edhy Prabowo.

Baca Juga:

Kasus Suap Benur, Edhy Prabowo Divonis Lima Tahun Penjara

Edhy Prabowo dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi penerimaan suap terkait izin budidaya lobster dan izin ekspor benih bening lobster (BBL) di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Selain pidana penjara dan denda, hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa berupa kewajiban membayar uang pengganti sejumlah Rp 9.687.447.219 dan USD 77 ribu dikurangi dengan uang yang sudah dikembalikan. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR Minta Pemerintah Edukasi Warga Terkait Gejala Varian Omicron
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Edukasi Warga Terkait Gejala Varian Omicron

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menilai, adanya kasus Omicron yang penularannya lima kali lebih cepat mesti jadi kewajiban pemerintah mengedukasi masyarakat.

Harkitnas Jadi Momentum Indonesia Bangkit dari Pandemi COVID-19
Indonesia
Harkitnas Jadi Momentum Indonesia Bangkit dari Pandemi COVID-19

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-114 diharapkan menjadi momentum Indonesia untuk bangkit dari pandemi COVID-19.

Duplikasi Dengan Bansos, Banyak Pekerja Tidak Dapat Bantuan Subsidi Upah
Indonesia
Duplikasi Dengan Bansos, Banyak Pekerja Tidak Dapat Bantuan Subsidi Upah

Terdapat 392.018 data yang masih memerlukan perbaikan. Namun, untuk calon penerima yang duplikasi dengan bansos atau bantuan pemerintah lain memang tidak bisa mendapatkan BSU.

Bareskrim Segera Periksa Rachel Vennya soal Dugaan Suap Lolos Karantina
Indonesia
Bareskrim Segera Periksa Rachel Vennya soal Dugaan Suap Lolos Karantina

"Nanti pasti akan dilakukan juga pemeriksaan kepada yang bersangkutan (Rachel Vennya)," ujarnya di Jakarta, Sabtu (8/1)

Pemerintah Diminta Siapkan Skenario Hadapi Puncak Gelombang Omicron
Indonesia
Pemerintah Diminta Siapkan Skenario Hadapi Puncak Gelombang Omicron

Puncak gelombang varian baru COVID-19 Omicron diprediksi terjadi pada bulan Februari.

Kemendibud Ristek Dorong Lagi PTM di Sekolah
Indonesia
Kemendibud Ristek Dorong Lagi PTM di Sekolah

Di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan tren positif dengan perubahan level Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Hal ini mendorong kembali dilaksanakannya pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di sekolah.

PPKM Jelang Lebaran, Simak Perubahan Aturannya
Indonesia
PPKM Jelang Lebaran, Simak Perubahan Aturannya

Pemerintah pun kembali menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa dan Bali.

Publik Hanoi Berbondong-bondong Saksikan Pertandingan Cabor Atletik di Hari Kelima
Indonesia
Publik Hanoi Berbondong-bondong Saksikan Pertandingan Cabor Atletik di Hari Kelima

Hari kelima cabang olahraga (cabor) atletik SEA Games 2021, Rabu (18/5), berlangsung sangat meriah.

Boyamin MAKI Klaim Tidak Tahu Aliran Dana Pencucian Uang ke PT Bumi Redjo
Indonesia
Boyamin MAKI Klaim Tidak Tahu Aliran Dana Pencucian Uang ke PT Bumi Redjo

Boyamin mengklaim, tidak mengetahui dugaan aliran dana pencucian uang yang diterima PT Bumi Redjo.

Tahapan Pemilu Dibahas Setelah KPU Punya Komisioner Anyar
Indonesia
Tahapan Pemilu Dibahas Setelah KPU Punya Komisioner Anyar

Untuk masa kampanye pemilu, KPU menyampaikan usulan selama 120 hari.