PT DKI Korting Hukuman Pinangki dari 10 Jadi 4 Tahun Penjara Terdakwa kasus penerimaan suap dari Djoko Tjandra terkait pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA), Pinangki Sirna Malasari. ANTARA FOTO/ Reno Esnir

MerahPutih.com - Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta mengabulkan permohonan banding yang diajukan Pinangki Sirna Malasari. Putusan banding itu membuat hukuman terpidana kasus dugaan suap pengurusan fatwa Djoko Tjandra tersebut berkurang jauh dibanding putusan hakim pada tingkat pertama.

Hal itu tertuang di dalam Putusan nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI yang diputuskan pada Selasa (8/6). Di putusan tingkat pertama yang dijatuhkan pada 8 Februari 2021, Pinangki divonis 10 tahun penjara dan denda Rp600 juta.

Baca Juga

Sidang Pledoi, Djoko Tjandra Merasa Ditipu Pinangki

Lalu, putusan tingkat banding itu memvonis hukuman terhadap Pinangki selama 4 tahun penjara dan denda Rp600 juta. Jika denda tak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan.

Dalam putusan pengadilan yang ditayangkan laman Mahkamah Agung (MA), majelis hakim tingkat banding menilai putusan yang dijatuhkan majelis hakim tingkat pertama terlalu berat.

Hal ini terlihat dari pertimbangan hakim tingkat banding yang tertuang di halaman 141 putusan hakim tersebut.

Pertimbangan pertama, Pinangki sudah mengaku bersalah dan mengatakan menyesali perbuatannya serta telah mengiklaskan dipecat dari profesinya sebagai Jaksa. Oleh karena itu ia masih dapat diharapkan akan berprilaku sebagai warga masyarakat yang baik.

Jaksa Pinangki Sirna Malasari menjalani sidang pembacaan vonis di pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (8/2). Foto: ANTARA/Desca Lidya Natalia
Jaksa Pinangki Sirna Malasari menjalani sidang pembacaan vonis di pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (8/2). Foto: ANTARA/Desca Lidya Natalia

Kedua, Pinangki adalah seorang ibu dari anaknya yang masih balita (berusia 4 tahun) sehingga layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhannya.

Ketiga, mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung itu sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan, dan diperlakukan secara adil.

Keempat, perbuatan Pinangki tidak terlepas dari keterlibatan pihak lain yang turut bertanggung jawab, sehingga kadar kesalahannya memengaruhi putusan ini.

Kelima, tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum selaku pemegang azas Dominus Litus yang mewakili negara dan pemerintah dianggap telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Oleh karena itulah, berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Februari 2021 Nomor 38/Pid.Sus/TPK/2020/PN Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekadar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Pinangki. (Pon)

Baca Juga

Djoko Tjandra Ungkap Modus Pinangki Minta 100 Juta Dolar

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Suharso Pakai Jet Pribadi saat Konsolidasi Partai, Elite PPP: Dari Mana Uangnya?
Indonesia
Suharso Pakai Jet Pribadi saat Konsolidasi Partai, Elite PPP: Dari Mana Uangnya?

"Ini Ketua Umum PPP menyewa pesawat ke Medan dan Aceh urusan partai, dari mana uangnya? Harus dijelaskan," ucap anggota Majelis Pakar PPP Nizar Dahlan

Polisi Ultimatum Ketua FPI dan Anak Buahnya, Menyerahkan Diri atau Ditangkap
Indonesia
Polisi Ultimatum Ketua FPI dan Anak Buahnya, Menyerahkan Diri atau Ditangkap

"Untuk lima tersangka yang lain kita beri dua opsi, pertama menyerahkan diri sama dengan MRS (Muhammad Rizieq Shihab) atau opsi kedua kita tangkap," kata Yusri

Salah Gerebeg, Kasat Resnarkoba Polresta Malang Dicopot
Indonesia
Salah Gerebeg, Kasat Resnarkoba Polresta Malang Dicopot

Perwira polisi di bidang reserse narkoba ini diangkat sebagai Analis Kebijakan Pertama bidang Psikotropika Ditresnarkoba Polda Jatim.

AJI Nilai Maklumat Kapolri soal FPI Bentuk Ancaman Terhadap Kemerdekaan Pers
Indonesia
AJI Nilai Maklumat Kapolri soal FPI Bentuk Ancaman Terhadap Kemerdekaan Pers

Ia mengatakan, maklumat ini mengancam tugas jurnalis dan media, yang karena profesinya melakukan fungsi mencari dan menyebarkan informasi kepada publik, termasuk soal FPI.

Pulihkan Ekonomi, Jokowi Perintahkan Pembukaan Lapangan Kerja
Indonesia
Pulihkan Ekonomi, Jokowi Perintahkan Pembukaan Lapangan Kerja

Badan Pusat Statisik melansir, jumlah angkatan kerja pada Agustus 2020 sebanyak 138,22 juta orang atau naik 2,36 juta orang dibanding Agustus 2019.

Berkas Pelaku Pelecehan dan Pemerasan Rapid Test di Bandara Soetta Dilimpahkan Pekan Depan
Indonesia
KLB Demokrat Diberi Waktu Menkum dan HAM Yasonna Bereskan Berkas
Indonesia
KLB Demokrat Diberi Waktu Menkum dan HAM Yasonna Bereskan Berkas

Masih ada dokumen-dokumen yang harus dilengkapi oleh Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang terkait permohonan pengesahan kepengurusan.

PPKM Jawa-Bali Berlaku Pekan Depan, Polda Jateng Gencarkan Operasi 3 Kali Sehari
Indonesia
PPKM Jawa-Bali Berlaku Pekan Depan, Polda Jateng Gencarkan Operasi 3 Kali Sehari

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Jawa-Bali akan mulai 11 Januari sampai dengan 25 Januari mendatang.

Gara-gara Panggangan Ikan, Sebuah Rumah di Sampit Ludes Terbakar
Indonesia
Gara-gara Panggangan Ikan, Sebuah Rumah di Sampit Ludes Terbakar

Korban sedang berada di kantor kelurahan. Tiba-tiba terdengar dua kali suara ledakan dari arah belakang kantor.

Parpol Dukung Bobby dan Gibran karena Berpeluang Menang di Pilkada
Indonesia
Parpol Dukung Bobby dan Gibran karena Berpeluang Menang di Pilkada

"Siapa yang memiliki peluang menang besar, maka akan didukung," jelas Ujang