PT DKI Korting Hukuman Pinangki dari 10 Jadi 4 Tahun Penjara Terdakwa kasus penerimaan suap dari Djoko Tjandra terkait pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA), Pinangki Sirna Malasari. ANTARA FOTO/ Reno Esnir

MerahPutih.com - Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta mengabulkan permohonan banding yang diajukan Pinangki Sirna Malasari. Putusan banding itu membuat hukuman terpidana kasus dugaan suap pengurusan fatwa Djoko Tjandra tersebut berkurang jauh dibanding putusan hakim pada tingkat pertama.

Hal itu tertuang di dalam Putusan nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI yang diputuskan pada Selasa (8/6). Di putusan tingkat pertama yang dijatuhkan pada 8 Februari 2021, Pinangki divonis 10 tahun penjara dan denda Rp600 juta.

Baca Juga

Sidang Pledoi, Djoko Tjandra Merasa Ditipu Pinangki

Lalu, putusan tingkat banding itu memvonis hukuman terhadap Pinangki selama 4 tahun penjara dan denda Rp600 juta. Jika denda tak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan.

Dalam putusan pengadilan yang ditayangkan laman Mahkamah Agung (MA), majelis hakim tingkat banding menilai putusan yang dijatuhkan majelis hakim tingkat pertama terlalu berat.

Hal ini terlihat dari pertimbangan hakim tingkat banding yang tertuang di halaman 141 putusan hakim tersebut.

Pertimbangan pertama, Pinangki sudah mengaku bersalah dan mengatakan menyesali perbuatannya serta telah mengiklaskan dipecat dari profesinya sebagai Jaksa. Oleh karena itu ia masih dapat diharapkan akan berprilaku sebagai warga masyarakat yang baik.

Jaksa Pinangki Sirna Malasari menjalani sidang pembacaan vonis di pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (8/2). Foto: ANTARA/Desca Lidya Natalia
Jaksa Pinangki Sirna Malasari menjalani sidang pembacaan vonis di pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (8/2). Foto: ANTARA/Desca Lidya Natalia

Kedua, Pinangki adalah seorang ibu dari anaknya yang masih balita (berusia 4 tahun) sehingga layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhannya.

Ketiga, mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung itu sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan, dan diperlakukan secara adil.

Keempat, perbuatan Pinangki tidak terlepas dari keterlibatan pihak lain yang turut bertanggung jawab, sehingga kadar kesalahannya memengaruhi putusan ini.

Kelima, tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum selaku pemegang azas Dominus Litus yang mewakili negara dan pemerintah dianggap telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Oleh karena itulah, berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Februari 2021 Nomor 38/Pid.Sus/TPK/2020/PN Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekadar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Pinangki. (Pon)

Baca Juga

Djoko Tjandra Ungkap Modus Pinangki Minta 100 Juta Dolar

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ganjar Tidak Hadir saat Puan Resmikan Pasar Legi, Ketua DPC PDIP Solo Beri Pembelaan
Indonesia
Ganjar Tidak Hadir saat Puan Resmikan Pasar Legi, Ketua DPC PDIP Solo Beri Pembelaan

Rudy mengatakan pada saat bersamaan Ganjar ternyata sudah dapat undangan acara jauh hari di Jakarta. Yakni presentasi atau paparan terkait mitigasi kebencanaan di Jawa Tengah.

Disentil Pimpinan MPR Soal Ketidakhadiran, Sri Mulyani Beri Penjelasan
Indonesia
Disentil Pimpinan MPR Soal Ketidakhadiran, Sri Mulyani Beri Penjelasan

Melalui akun instagram resminya, @smindrawati, Sri Mulyani memberikan penjelasan

Anies Diminta Lupakan Formula E
Indonesia
Anies Diminta Lupakan Formula E

Fraksi PSI DPRD DKI meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk melupakan mimpi penyelenggaraan Formula E di ibu kota. Anies juga diminta untuk tidak terus menerua membohongi rakyat terkait event Formula E

APBD Kota Yogyakarta 2022 Fokus Pengembangan Infrastruktur Pariwisata
Indonesia
APBD Kota Yogyakarta 2022 Fokus Pengembangan Infrastruktur Pariwisata

Anggaran belanja akan difokuskan untuk mengembangkan infrastruktur pariwisata.

[HOAKS atau FAKTA] : Tidak Mampu Bayar Utang, Indonesia Bisa Kehilangan Kalimantan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Tidak Mampu Bayar Utang, Indonesia Bisa Kehilangan Kalimantan

Akun Facebook Partai Deception Indonesia Perjuangan ini mengklaim bahwa itu merupakan peringatan kepada Indonesia untuk segera membayar utang.

Vaksinasi Anak Bisa Percepat Sekolah Tatap Muka
Berita
Vaksinasi Anak Bisa Percepat Sekolah Tatap Muka

Adanya vaksinasi yang ditargetkan kepada kelompok anak usia 6 sampai 11 tahun ini meningkatkan laju rata-rata harian vaksinasi di Indonesia.

Kapolda Jateng: Penanganan COVID-19 Akan Dikonsentrasikan di Klaten
Indonesia
Kapolda Jateng: Penanganan COVID-19 Akan Dikonsentrasikan di Klaten

Penanganan COVID-19 Jawa Tengah akan dikonsentrasikan di Klaten karena angka konfirmasi positif corona di kabupaten tersebut cukup besar.

Manajemen Angkat Bicara Sopir TransJakarta Dituding Kerja Melebihi Batas Waktu
Indonesia
Upacara Pembukaan PON XX Papua Paling Lama 90 Menit
Indonesia
Upacara Pembukaan PON XX Papua Paling Lama 90 Menit

Mereka tidak boleh pergi ke mana-mana

Kemenkes Minta Warga Lapor Jika Selain Nakes Dapat Vaksin Booster
Indonesia
Kemenkes Minta Warga Lapor Jika Selain Nakes Dapat Vaksin Booster

Vaksin dosis ketiga diberikan ke tenaga kesehatan lantaran mereka memiliki resiko tinggi terpapar virus COVID-19.