PSSI Disarankan Bawa Sengketa dengan 'Mata Najwa' ke Dewan Pers Tuan rumah 'mata najwa', Najwa Shihab (foto: MP/Ikhsan Digdo)

Merahputih.com - PSSI disarankan menuntaskan sengketa mereka dengan acara "Mata Najwa" di Dewan Pers dan tidak melakukan gugatan hukum.

"Silakan PSSI mengadukan Mata Najwa ke Dewan Pers," ujar Ketua Dewan Pers periode 2016-2019 Yosep Adi Prasetyo dikutip Antara, Jumat (5/11).

PSSI berencana melayangkan gugatan hukum kepada tayangan Mata Najwa demi mendapatkan identitas wasit yang diduga terlibat dalam pengaturan pertandingan di Liga 1 Indonesia 2021-2022.

Baca Juga

LPSK dan TNI AD Bertemu Bahas Perlindungan Saksi dan Korban

Jati diri wasit yang hadir sebagai narasumber dengan inisial "Mr. Y" itu dirahasiakan tim Mata Najwa sesuai dengan hak tolak yang ada dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

Hak tolak merupakan hak wartawan karena profesinya untuk mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.

Namun, pada Ayat 4 Pasal 4 Undang-Undang Pers tersebut menyatakan bahwa "Hak tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan".

Artinya, hak tolak dapat gugur jika ada perintah pengadilan. Hal itulah yang diperjuangkan oleh PSSI.

Menurut Yosep, sulit bagi PSSI untuk membawa hal itu ke pengadilan lantaran kerja pers juga dilindung kekuatan hukum lain yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2008 serta Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Najwa Shihab (tengah) (MP/Iftinavia Pradinantia)

Semua regulasi tersebut bermuara ke satu titik yaitu sengketa terkait produk jurnalistik harus diselesaikan oleh Dewan Pers.

"Di Dewan Pers, tim Mata Najwa tidak boleh menutupi semua informasi yang didapatkannya. Namun, nantinya Dewan Pers hanya sampai kepada kesimpulan apakah sebuah produk itu sesuai kaidah jurnalistik atau tidak. Jika sesuai, maka PSSI harus menghormati Undang-Undang Pers. Namun, jika tidak, maka bisa dilakukan tindakan lanjutan," kata Yosep.

Salah satu pendiri Aliansi Jurnalis Independen (AJI) itu mengatakan bahwa pernah ada kasus dimana seorang narasumber di televisi ternyata memberikan keterangan palsu. Peristiwa itu terjadi sekitar tahun 2010 dan sang narasumber akhirnya ditangkap polisi.

"Dahulu pernah terjadi, seseorang bercerita tentang dirinya mafia kasus di kepolisian dan mengaku sering keluar masuk Mabes Polri. Ternyata setelah itu dia ditangkap dan diperiksa ternyata memang rekayasa," tutur Yosep.

Baca Juga

Relawan Jokowi Bersatu Laporkan Najwa Shihab, Polisi Arahkan ke Dewan Pers

Tayangan bertajuk Mata Najwa yang tayang pada Rabu (3/11) mengangkat tema "PSSI Bisa Apa jiid 6: Lagi-lagi Begini". Acara yang dipandu jurnalis Najwa Shihab itu mengundang beberapa narasumber termasuk seseorang yang menyebut dirinya wasit Liga 1 dan mengaku terlibat dalam pengaturan dua pertandingan di Liga 1 Indonesia musim 2021-2022.

Mata Najwa adalah sebuah program yang diproduksi oleh Narasi atau PT Narasi Media Pracaya. PT Narasi Media Pracaya adalah institusi jurnalistik resmi yang sudah terdaftar dan terverifikasi oleh Dewan Pers pada 29 Nopember 2019 dengan sertifikat bernomor : 472/DP-Verifikasi/K/XI/2019. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polri Lacak Keberadaan Buronan Asal Jepang di Indonesia
Indonesia
Polri Lacak Keberadaan Buronan Asal Jepang di Indonesia

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo, mengungkapkan langkah koordinasi ini dilakukan untuk memastikan kebenaran keberadaan buronan Kepolisian Tokyo terkait kasus penipuan bantuan COVID-19.

[HOAKS Atau FAKTA]: Pengendara Ditilang Karena Pakai Sandal
Lainnya
[HOAKS Atau FAKTA]: Pengendara Ditilang Karena Pakai Sandal

Petugas hanya akan memberikan himbauan dan edukasi jika menemukan pengendara menggunakan sandal jepit.

Bawaslu Mulai Temukan Pencatutan Nama oleh Partai Politik
Indonesia
Bawaslu Mulai Temukan Pencatutan Nama oleh Partai Politik

Anggota Bawaslu Herwyn J.H. Malonda telah menerima informasi terkait dugaan pencatutan nama 98 anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) oleh partai politik dalam SIPOL.

Kalahkan The Daddies, Fajar/Rian Raih Juara dalam Malaysia Masters 2022
Indonesia
Kalahkan The Daddies, Fajar/Rian Raih Juara dalam Malaysia Masters 2022

Laga all Indonesian final pada Malaysia Masters 2022 dimenangkan oleh ganda putra Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto.

Airlangga Pastikan KTT G20 Bukan Sekedar Hasilkan Narasi
Indonesia
Airlangga Pastikan KTT G20 Bukan Sekedar Hasilkan Narasi

Indonesia akan menggelar pertemuan G20 dengan cara yang berbeda. Kami mengundang representatif dari Uni Afrika dan juga negara-negara lainnya.

PSI Usung Ganjar Pranowo Dipasangkan dengan Putri Gus Dur di Pilpres 2024
Indonesia
PSI Usung Ganjar Pranowo Dipasangkan dengan Putri Gus Dur di Pilpres 2024

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo diusung Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

FX Rudy Bacakan Isi Surat Sanksi dari DPP PDIP: Diminta tidak Lagi Bicara soal Capres
Indonesia
FX Rudy Bacakan Isi Surat Sanksi dari DPP PDIP: Diminta tidak Lagi Bicara soal Capres

"Saya selamat Ulang ke-54 Tahun Pak Ganjar Pranowo, kader PDIP," kata Rudy diikuti ratusan kader.

Wapres Ma'ruf Amin Sebut Tak Ada Unsur Politik dalam Pertemuannya dengan Anies
Indonesia
Wapres Ma'ruf Amin Sebut Tak Ada Unsur Politik dalam Pertemuannya dengan Anies

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin melakukan pertemuan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Jakarta, Selasa (26/7).

Mobil Mewah di Atas 2.000 cc Dilarang Isi Pertalite
Indonesia
Mobil Mewah di Atas 2.000 cc Dilarang Isi Pertalite

"Pemilik kendaraan roda empat di atas 2.000 cc tidak bisa mendaftar," terang Saleh

28 Partai Telah Miliki Akun Sipol KPU
Indonesia
28 Partai Telah Miliki Akun Sipol KPU

SIPOL ditetapkan sebagai alat bantu proses pendaftaran dan verifikasi partai politik.