PSI Usul Jokowi Keluarkan Keppres Pelibatan TNI Tangani COVID-19 Juru Bicara PSI, Andi Saiful Haq (Foto: Dok Pribadi)

MerahPutih.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan COVID-19

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sudah menetapkan status Darurat Bencana secara nasional sejak 29 Februari 2020, hingga kemudian diperpanjang sampai 29 Mei 2020.

Juru Bicara PSI, Andi Saiful Haq mengatakan dengan status Darurat Bencana tersebut, memungkinkan Presiden untuk mengerahkan kekuatan TNI untuk ikut terlibat dalam penanggulangan bencana tersebut. Hal itu tertuang dalam UU TNI No. 34 tahun 2004, pasal 7 mengenai Tugas Pokok TNI.

Baca Juga

Imbas COVID-19, Okupansi KA Prameks Relasi Yogyakarta-Solo Tinggal 20 Persen

"Tugas pokok yang dimaksud adalah tugas menjalankan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Termasuk di dalamnya mengenai fungsi TNI dalam bantuan penanggulangan bencana alam dan juga kemanusiaan,” kata Saiful dalam keterangan tertulis, Minggu (29/3).

Presiden Jokowi, kata dia, sebagai Panglima Tertinggi angkatan bersenjata bisa memberikan instruksi melalui Keppres agar Panglima TNI menggelar Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dalam fungsi perbantuan menghadapi status darurat bencana.

“Dalam hal pelibatan kekuatan TNI dalam bencana, juga secara spesifik untuk penanganan bencana skala nasional seperti Covid-19, kekuatan TNI bisa langsung bersinergi dengan pemerintah daerah di seluruh Indonesia," ujarnya.

Anggota TNI AL sedang menyiapkan ruang perawatan di dalam KRI dr Soeharso-990. Ruang perawatan di rumah sakit di KRI dr Soeharso-990 itu bisa menampung hingga 40 tempat tidur. ANTARA/Aditya Ramadhan
Anggota TNI AL sedang menyiapkan ruang perawatan di dalam KRI dr Soeharso-990. Ruang perawatan di rumah sakit di KRI dr Soeharso-990 itu bisa menampung hingga 40 tempat tidur. ANTARA/Aditya Ramadhan

Saiful menyebut hal ini secara spesifik sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan RI No. 35 Tahun 2011 mengenai Tugas Bantuan TNI kepada pemerintah di daerah.

"BNPB bisa langsung memerintahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Provinsi dan Kabupaten seluruh Indonesia untuk berkoordinasi dengan struktur TNI di wilayah masing-masing," jelas dia.

Saiful mengatakan, karena ini merupakan tugas perbantuan TNI dalam keadaan darurat, pelibatan TNI wajib di bawah koordinasi BNPB di tingkat nasional dan BPBD di wilayah masing-masing.

“Pasukan TNI saat ini sangat dibutuhkan untuk memastikan agar social distancing dipatuhi sehingga mencapai hasil yang maksimal," ujarnya.

Menurut dia, pasukan TNI dibutuhkan untuk mencegah perpindahan warga dari satu tempat ke tempat yang lain, serta memastikan tidak ada lagi kerumunan dalam jumlah besar.

Baca Juga

Beredar Hoaks Jakarta Bakal Lockdown dan Seluruh Akses Tol Ditutup karena Corona

Selain itu, pasukan TNI dibutuhkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum terhadap fasilitas kesehatan, bandara, pelabuhan, terminal dan fasilitas publik lain.

"Tentu pasukan TNI juga sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya panik dan kerusuhan sosial dari pihak yang tidak bertanggung jawab,” pungkas Saiful. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Berinteraksi dengan Pasien Meninggal Corona, 62 Warga Solo Dikarantina di Rumah
Indonesia
Berinteraksi dengan Pasien Meninggal Corona, 62 Warga Solo Dikarantina di Rumah

Suplai logistik diberikan karena warga yang diisolasi dilarang keluar rumah selama 14 hari.

Setiap Hari, 100 Butir Ekstasi Dibikin di Rumah Sakit oleh Napi AU
Indonesia
Setiap Hari, 100 Butir Ekstasi Dibikin di Rumah Sakit oleh Napi AU

AU diduga memproduksi ekstasi semenjak dirawat di Rumah Sakit. Ia menjalani perawatan karena sakit keram di bagian perut sejak dua bulan lalu.

DPR Minta Pemerintah Gandakan Aparat Buat Atasi Teror
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Gandakan Aparat Buat Atasi Teror

Tindakan aksi teror merupakan perbuatan terkutuk oleh pemeluk agama dan kepercayaan apapun.

Pusat Beri Relaksasi PSBB, DPD: Justru Saat ini Harus Diperkuat
Indonesia
Pusat Beri Relaksasi PSBB, DPD: Justru Saat ini Harus Diperkuat

Terganggungnya ekonomi akibat wabah ini juga menjadi hal yang tidak mungkin dapat dihindari

 Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah: Umat Wajib Dalam Kondisi Sehat dan Hindari Bersalaman
Indonesia
Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah: Umat Wajib Dalam Kondisi Sehat dan Hindari Bersalaman

"Sanksi pencabutan itu dilakukan agar pengurus rumah ibadah juga ikut proaktif dan bertanggungjawab dalam menegakkan disiplin penerapan protokol Covid-19," sambungnya.

[HOAKS atau FAKTA]: Satu RT di Ciracas Jaktim Positif Corona
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Satu RT di Ciracas Jaktim Positif Corona

Beredar sebuah video di aplikasi WhatsApp, nampak seorang pria memberikan penjelasan bahwa sedang dilakukan evakuasi dari Puskesmas Ciracas sejumlah 72 orang menuju Wisma Atlet.

Pengelola Hotel Bersiap Jadi Tempat Isolasi Pasien COVID-19
Indonesia
Pengelola Hotel Bersiap Jadi Tempat Isolasi Pasien COVID-19

Pemerintah DKI Jakarta menyiapkan 25 hotel bintang dua dan tiga yang rencananya menjadi tempat isolasi pasien COVID-19.

PKB Jabar Dorong 7 Kader di Pilkada Serentak
Indonesia
PKB Jabar Dorong 7 Kader di Pilkada Serentak

"Dari tujuh kader, Insya Allah semuanya menang. Tapi, minimalnya lima kader PKB sendiri bisa menang," ujar Syaiful Huda.

RS Darurat Wisma Atlet Rawat 1.539 Orang Positif COVID-19
Indonesia
RS Darurat Wisma Atlet Rawat 1.539 Orang Positif COVID-19

Secara keseluruhan, terdapat 1.567 pasien yang menjalani rawat inap di rumah sakit dadakan tersebut

Berani Umumkan Positif COVID-19, Anies Dinilai Sosok Bertanggung Jawab
Indonesia
Berani Umumkan Positif COVID-19, Anies Dinilai Sosok Bertanggung Jawab

Menurut Moeldoko, pengumuman itu sebagai bentuk pertanggungjawaban dan sebuah perhatian.