Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - DINAS Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta menyampaikan perkembangan yang mengkhawatirkan terkait dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Pengurangan Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (RAPBD) tahun 2026 berimbas pada anggaran BPJS di Jakarta yang direncanakan akan dikurangi. Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Justin Adrian Untayana meminta agar BPJS warga Jakarta yang kini menjangkau sebanyak 4,2 juta tidak dipotong.
"Ini terkait dengan BPJS. Dana BPJS ini akan ada pengurangan dari Rp 1,8 triliun, dikurangi anggarannya jadi Rp 1,3 triliun. Itu berarti ada pengurangan setengah triliun untuk pelayanan BPJS masyarakat DKI Jakarta," ucap Justin, Jumat (24/10).
"Sejauh ini kan peserta BPJS kita ini kurang lebih 4,2 juta. Jadi, setelah saya hitung, kalau dikurangi setengah triliun, ini bisa mengurangi lebih dari 1,3 juta masyarakat DKI Jakarta yang sudah tidak ter-cover dengan BPJS lagi nantinya," lanjutnya.
Justin mengatakan sistem kesehatan di Jakarta berpotensi mengalami kekacauan apabila 1,3 juta masyarakat atau lebih tidak mendapatkan layanan BPJS lagi karena anggarannya dipotong. Tak dimungkiri akan ada shifting atau konversi terhadap BPJS dengan desil tertentu yang semestinya ditanggung oleh pemerintah pusat, akan tetapi konversi tersebut diharapkan jangan sampai menghambat pelayanan masyarakat yang biasanya tidak tahu-menahu terkait dengan konversi dan birokrasi kewenangan ini.
Baca juga:
"Saya kira ini berpotensi terjadi kaos ya. Sebanyak 1,3 juta masyarakat begitu mereka sakit, begitu mereka masuk ke IGD, ternyata sudah tidak ada lagi fasilitas dari DKI untuk BPJS gratisnya. Ini pasti mungkin bisa kaos di lapangan. Ini membuat saya sangat khawatir," ucapnya.
Oleh karena itu, Justin meminta agar Dinkes DKI memangkas pengeluaran-pengeluaran bersifat tersier supaya anggaran-anggaran yang tersisa bisa diperuntukkan membayar layanan BPJS bagi warga Jakarta. Salah satunya yakni rencana pembelian lampu operasi LED seharga Rp 1,4 miliar per unitnya. Padahal, biayanya di INAPROC, yaitu laman pengadaan pemerintah berbasis daring, hanya sebesar Rp 677 juta dengan spek yang sama.
"Contohnya, ini Dinas Kesehatan mau beli lampu operasi dengan anggaran 1 unitnya Rp 1,4 miliar. Namun, kalau kita cek sendiri di INAPROC, itu harga tertingginya cuman Rp 677 juta dengan spek yang sama," ujarnya.
Kemudian, Justin juga menyorot rencana pembelian laptop dan komputer PC yang baik harga maupun speknya ia nilai terlalu tinggi untuk kebutuhan Dinkes DKI.
"Selanjutnya anggaran yang bisa kita sorot juga itu penganggaran laptop dan PC. Ini PC-nya dianggarkan Rp 55 juta per satuan, kalau laptopnya Rp 43 juta. Ini laptopnya bisa beli laptop gaming merek Alienware," tutupnya.(Asp)
Baca juga:
Bakal Diputihkan, Jumlah Tunggakan BPJS Kesehatan Capai Rp 10 Triliun
