PSI Ungkap Fakta Baru Kasus Dugaan Korupsi Lahan di Munjul Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Eneng Malianasari. Foto jakarta.psi.id

MerahPutih.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ungkap fakta baru jika pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur, seluas 4,2 hektar tidak bisa digunakan untuk membangun rusun DP 0 Rupiah.

Adapun lampiran peta tata ruang di Perda 1 Tahun 2014 terkait RDTR dan PZ (Rencana Detail Tata Ruang dan Perencanaan Zonasi), sekitar 40 persen tanah yang dibeli Sarana Jaya berada di zonasi residensial R.9 dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) rendah dan ketinggian bangunan maksimal 3 lantai.

Baca Juga

KPK Tetapkan Rudy Hartono Iskandar Tersangka Kasus Korupsi Lahan DKI

Sementara itu, sekitar 60 persen tanah berada di zonasi Hijau Rekreasi (H.7) merupakan kawasan yang didominasi areal hijau untuk fungsi ekologis dan resapan dengan ketinggian bangunan maksimal 2 lantai dan tidak diizinkan ada rumah susun.

Selain itu, tanah tersebut berada di sebelah Lapangan Terbang Wiladatika yang digunakan untuk pesawat kecil dan helikopter. Jika Sarana Jaya akan melakukan pembangunan di atas tanah tersebut, maka penentuan ketinggian bangunan harus memperhatikan KKOP (Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan). Biasanya tidak boleh dibangun gedung lebih dari 6 lantai di dekat lapangan terbang.

“Sebenarnya tanah ini akan digunakan untuk apa? Apakah untuk rusun, rumah tapak, atau taman? Pak Anies menugaskan Sarana Jaya membangun ribuan unit rusun DP 0, tapi mengapa membeli lahan hijau di dekat lapangan terbang? Hal-hal itu sudah saya tanyakan di rapat DRPD bulan Maret yang lalu, tapi Sarana Jaya tidak mau menjelaskan,” kata anggota Fraksi PSI DPRD DKI, Eneng Malianasari di Jakarta, Kamis (15/7).

Rumah DP Nol Rupiah di Jakarta. (Foto: Antara)
Rumah DP Nol Rupiah di Jakarta. (Foto: Antara)

Pemprov DKI menganggarkan Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk pengadaan tanah di Sarana Jaya sekitar Rp 4,1 triliun mulai 2018 hingga 2021. Menurut pengakuan Kepala Badan Pembina BUMD DKI Jakarta, Sarana Jaya telah membeli tanah seluas 70 hektar.

“Sarana Jaya tidak mau membuka data lokasi tanah 70 hektar yang telah dibeli. Ada apa? Kalau tanah tersebut tidak ada masalah, mengapa lokasinya ditutup-tutupi? Kami himbau Pak Anies tidak perlu takut membuka data lokasi pengadaan tanah di Sarana Jaya,” ucap Eneng.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyebut, pihaknya kemungkinan akan menggalih keterangan Gubernur Anies Baswedan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul, Jakarta Timur.

KPK juga telah menetapkan tiga orang dan satu perusahaan menjadi tersangka kasus korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur yakni Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles; Direktur PT Adonara Propertindo, Tommy Adrian; Wakil Direktur PT AP, Anja Runtuwene; dan tersangka korporasi PT Adonara Propertindo.

KPK menduga pembelian lahan di Munjul telah melanggar aturan karena dilakukan tanpa kajian, serta diduga terjadi permainan harga dan mengakibatkan kerugian negara sebanyak Rp 152,5 miliar. (Asp)

Baca Juga

Korupsi Lahan DKI, KPK Periksa Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polda Metro Bakal Ungkap Penyebab Tabrakan Tragis Bus TransJakarta
Indonesia
Polda Metro Bakal Ungkap Penyebab Tabrakan Tragis Bus TransJakarta

Penyidik Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya telah menyelesaikan gelar perkara kasus tabrakan maut bus TransJakarta di MT Haryono.

Tiga Alasan Penerapan Presidential Threshold dalam Penyelenggaraan Pilpres
Indonesia
Tiga Alasan Penerapan Presidential Threshold dalam Penyelenggaraan Pilpres

Ketentuan mengenai ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) dinilai bukan merupakan sesuatu yang dilarang.

Petugas PT KAI Amankan Belasan Remaja Yang Melempari Kereta di Sukoharjo
Indonesia
Petugas PT KAI Amankan Belasan Remaja Yang Melempari Kereta di Sukoharjo

Petugas PT KAI Daop 6 Yogyakarta mengamankan sebanyak 14 remaja yang melakukan pelemparan pada kereta api saat melintas di wilayah antar Stasiun Purwosari Solo- Stasiun Gawok Sukoharjo.

Toilet SPBU Pertamina di Joglo Raya Bebas dari Penjaga Dua Ribuan
Indonesia
Toilet SPBU Pertamina di Joglo Raya Bebas dari Penjaga Dua Ribuan

Salah satunya ada di SPBU Jalan Joglo Raya. Dari pantauan merahputih.com, tidak ada penampakan para penjaga dua ribuan yang duduk di dekat kamar kecil.

UU IKN Digugat ke MK, Dasco: DPR Tinggal Menyikapi dengan Sebaik-baiknya
Indonesia
UU IKN Digugat ke MK, Dasco: DPR Tinggal Menyikapi dengan Sebaik-baiknya

"Tentu kami dari DPR juga menyikapi dengan sebaik-baiknya bagaimana nanti kalau ada gugatan (UU IKN) di MK," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/2).

Gempa Magnitudo 5,2 Landa Meulaboh Aceh
Indonesia
Gempa Magnitudo 5,2 Landa Meulaboh Aceh

BMKG terus menambah jumlah sensor pendeteksi gempa bumi atau seismograf di seluruh wilayah Indonesia.

Kasus COVID-19 Meningkat, Pemkab Sleman akan 'Modifikasi' PTM 100 Persen
Indonesia
Kasus COVID-19 Meningkat, Pemkab Sleman akan 'Modifikasi' PTM 100 Persen

Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, Harda Kiswaya mengatakan, pembelajaran tatap muka 100 persen masih bisa dilakukan, asalkan ada sedikit "modifikasi".

Jelang Lengser, Wagub DKI Jakarta Pasrahkan Sosok Penerusnya ke Jokowi
Indonesia
Jelang Lengser, Wagub DKI Jakarta Pasrahkan Sosok Penerusnya ke Jokowi

Ahmad Riza Patria percaya sepenuhnya pada Presiden Joko Widodo soal putusan penunjukan Pj Gubernur.

Terduga Teroris Dokter Sunardi, Alumni UNS Surakarta yang Aktif Berkegiatan Sosial
Indonesia
Terduga Teroris Dokter Sunardi, Alumni UNS Surakarta yang Aktif Berkegiatan Sosial

"Dia (Sunardi) aktif di IDI. Sering beraktivitas di beliau berpraktek untuk sosial. Banyak yang digratiskan oleh beliau," kata Arif

Bisa Lakukan Penyadapan, RUU Kejaksaan Dibawa ke Paripurna DPR
Indonesia
Bisa Lakukan Penyadapan, RUU Kejaksaan Dibawa ke Paripurna DPR

Pantia kerja (panja) menambahkan sejumlah kewenangan jaksa dalam RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.