PSI Ungkap Fakta Baru Kasus Dugaan Korupsi Lahan di Munjul Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Eneng Malianasari. Foto jakarta.psi.id

MerahPutih.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ungkap fakta baru jika pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur, seluas 4,2 hektar tidak bisa digunakan untuk membangun rusun DP 0 Rupiah.

Adapun lampiran peta tata ruang di Perda 1 Tahun 2014 terkait RDTR dan PZ (Rencana Detail Tata Ruang dan Perencanaan Zonasi), sekitar 40 persen tanah yang dibeli Sarana Jaya berada di zonasi residensial R.9 dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) rendah dan ketinggian bangunan maksimal 3 lantai.

Baca Juga

KPK Tetapkan Rudy Hartono Iskandar Tersangka Kasus Korupsi Lahan DKI

Sementara itu, sekitar 60 persen tanah berada di zonasi Hijau Rekreasi (H.7) merupakan kawasan yang didominasi areal hijau untuk fungsi ekologis dan resapan dengan ketinggian bangunan maksimal 2 lantai dan tidak diizinkan ada rumah susun.

Selain itu, tanah tersebut berada di sebelah Lapangan Terbang Wiladatika yang digunakan untuk pesawat kecil dan helikopter. Jika Sarana Jaya akan melakukan pembangunan di atas tanah tersebut, maka penentuan ketinggian bangunan harus memperhatikan KKOP (Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan). Biasanya tidak boleh dibangun gedung lebih dari 6 lantai di dekat lapangan terbang.

“Sebenarnya tanah ini akan digunakan untuk apa? Apakah untuk rusun, rumah tapak, atau taman? Pak Anies menugaskan Sarana Jaya membangun ribuan unit rusun DP 0, tapi mengapa membeli lahan hijau di dekat lapangan terbang? Hal-hal itu sudah saya tanyakan di rapat DRPD bulan Maret yang lalu, tapi Sarana Jaya tidak mau menjelaskan,” kata anggota Fraksi PSI DPRD DKI, Eneng Malianasari di Jakarta, Kamis (15/7).

Rumah DP Nol Rupiah di Jakarta. (Foto: Antara)
Rumah DP Nol Rupiah di Jakarta. (Foto: Antara)

Pemprov DKI menganggarkan Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk pengadaan tanah di Sarana Jaya sekitar Rp 4,1 triliun mulai 2018 hingga 2021. Menurut pengakuan Kepala Badan Pembina BUMD DKI Jakarta, Sarana Jaya telah membeli tanah seluas 70 hektar.

“Sarana Jaya tidak mau membuka data lokasi tanah 70 hektar yang telah dibeli. Ada apa? Kalau tanah tersebut tidak ada masalah, mengapa lokasinya ditutup-tutupi? Kami himbau Pak Anies tidak perlu takut membuka data lokasi pengadaan tanah di Sarana Jaya,” ucap Eneng.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyebut, pihaknya kemungkinan akan menggalih keterangan Gubernur Anies Baswedan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul, Jakarta Timur.

KPK juga telah menetapkan tiga orang dan satu perusahaan menjadi tersangka kasus korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur yakni Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles; Direktur PT Adonara Propertindo, Tommy Adrian; Wakil Direktur PT AP, Anja Runtuwene; dan tersangka korporasi PT Adonara Propertindo.

KPK menduga pembelian lahan di Munjul telah melanggar aturan karena dilakukan tanpa kajian, serta diduga terjadi permainan harga dan mengakibatkan kerugian negara sebanyak Rp 152,5 miliar. (Asp)

Baca Juga

Korupsi Lahan DKI, KPK Periksa Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Menpan RB Puji ASN Patuhi Larangan Mudik
Indonesia
Menpan RB Puji ASN Patuhi Larangan Mudik

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Tjahjo Kumolo memuji seluruh aparatur sipil negara (ASN) yang mematuhi larangan mudik.

[HOAKS atau FAKTA]: Anies Foto Bersama Tokoh ISIS Donatur Terbesar FPI
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Foto Bersama Tokoh ISIS Donatur Terbesar FPI

Beredar di media sosial foto Hidayat Nur Wahid dan Anies Baswedan berfoto bersama Syekh Yusuf Al-Qaradhawi yang diklaim tokoh ISIS dan donatur terbesar FPI.

Jerinx Dipolisikan Gegara Ancam Pegiat Media Sosial dengan Kalimat Kurang Wajar
Indonesia
Jerinx Dipolisikan Gegara Ancam Pegiat Media Sosial dengan Kalimat Kurang Wajar

Adapun pasal yang dilaporkan oleh Adam Deni yakni Pasal 335 KUHP

Ribuan Ibu Hamil di DIY Ikuti Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Ribuan Ibu Hamil di DIY Ikuti Vaksinasi COVID-19

Ribuan ibu hamil di Daerah Istimewa Yogyakarta mengikuti vaksinasi COVID-19, Graha Saba UGM Yogyakarta.

Polisi Gerak Cepat Tangkap Pelaku Vandalisme di Masjid Tangerang
Indonesia
Polisi Gerak Cepat Tangkap Pelaku Vandalisme di Masjid Tangerang

Polresta Kabupaten Tangerang telah menangkap seorang pelaku berinisial S. Pelaku ini, merupakan warga yang tinggal tak jauh dari masjid yang terletak di kawasan Pasar Kemis tersebut.

 Saat Sikap Sempurna di Jalan dan TikTok Jadi Sarana Warga Peringati HUT RI
Indonesia
Saat Sikap Sempurna di Jalan dan TikTok Jadi Sarana Warga Peringati HUT RI

Warganet paling banyak mengikuti upacara virtual dari akun TikTok Kemkominfo. Angkanya mencapai lebih 45 ribu orang.

Pimpinan DPRD DKI Tegaskan Penjamin Rizieq Enggak Harus Anies
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Tegaskan Penjamin Rizieq Enggak Harus Anies

Hingga saat ini setidaknya ada tiga politisi, yang siap menjadi penjamin penangguhan penahanan Rizieq Shihab

Bawaslu Gelar Patroli Politik Uang di Masa Tenang Pilkada
Indonesia
Bawaslu Gelar Patroli Politik Uang di Masa Tenang Pilkada

Fritz perintahkan seluruh jajaran pengawas untuk berpartisipasi dalam mengawasi konten media sosial (medsos).

Kolonel TNI Dibegal Saat Bersepeda di Bintaro
Indonesia
Kolonel TNI Dibegal Saat Bersepeda di Bintaro

Seorang anggota TNI kembali jadi korban begal saat bersepeda. Kali ini, kejadiannya di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan.

Besok, Polisi Periksa Nurhadi terkait Kasus Pemukulan Petugas Rutan KPK
Indonesia
Besok, Polisi Periksa Nurhadi terkait Kasus Pemukulan Petugas Rutan KPK

Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Jimmy Christian Samma, mengatakan, pemeriksaan terhadap Nurhadi akan dilakukan di Gedung KPK.