Kritik Pemprov DKI, PSI Tuntut Transparansi APBD Diunggah di Situs Resmi Halaman muka apbd.jakarta.go.id (apbd.jakarta.go.id)

MerahPutih.com - PSI mendorong Pemprov DKI untuk mengunggah dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (APBD KUA PPAS) tahun 2020 ke website resmi Pemprov DKI.

Sebab hingga kini masyarakat belum bisa melihat ataupun menemukan dokumen APBD KUA-PPAS di web apbd.jakarta.go.id.

Baca Juga

Usai Pelantikan, PSI Janji Langsung Turun ke Lapangan Tangani Masalah Warga

"Belum ada dokumen APBD KUA-PPAS 2020 di website APBD kita. Bagaimana masyarakat DKI Jakarta dapat mengetahui untuk apa uangnya digunakan?" kata anggota PSI DPRD DKI Jakarta Wiliam Aditya Sarana saat dikonfirmasi Rabu (9/10).

William juga menilai Pemprov DKI masih tertutup soal pengodokan anggaran, khususnya dokumen APBD KUA PPAS.

Anggota DPRD DKI termuda ini menuturkan, seharusnya penggodoakan anggaran dibuka seluas-luasnya bagi masyarakat Ibu Kota. Khalayak berhak tahu uang mereka digunakan untuk apa saja.

Anggota DPRD DKI Jakarta terpilih dari PSI, William Aditya Sarana (Kanan) (MP/Asropih)
Anggota DPRD DKI Jakarta terpilih dari PSI, William Aditya Sarana (Kanan) (MP/Asropih)

"Ini bukan uang Anggota DPRD atau uang Gubernur DKI, tapi ini adalah uang Anda, rakyat DKI Jakarta! Anda harus tahu untuk apa uang Anda digunakan," tuturnya.

Beberapa usulan anggaran dalam kebijakan APBD KUA-PPAS menjadi perbincangan masyarakat setelah draf anggaran itu terkuak. Pengajuan itu menjadi sasaran kritik berbagai pihak lantaran dinilai terlampu besar.

Contohnya saja anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang membengkak hingga Rp 7,5 miliar. Sebab di tahun 2019 anggaran TGUPP dari 18,9 miliar menjadi 26,5 miliar pada usulan 2020.

Baca Juga

Menang Gugatan di MA, PSI Ultimatum Anies Baswedan

Tak hanya itu, dalam draf KUA-PPAS juga ditemukan pengajuan anggaran renovasi rumah dinas gubernur yang mencapai Rp 2,4 miliar dan pengadan antivirus, pengadaan soft ware dan pembelian lisensi yang mencapai Rp 12 miliar.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pernah menampik kenaikan anggaran ini, khususnya anggaran TGUPP, padahal draf KUA-PPAS itu ditandatangi oleh dirinya. (Asp)

Kredit : asropih


Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH