Kritik Pemprov DKI, PSI Tuntut Transparansi APBD Diunggah di Situs Resmi Halaman muka apbd.jakarta.go.id (apbd.jakarta.go.id)

MerahPutih.com - PSI mendorong Pemprov DKI untuk mengunggah dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (APBD KUA PPAS) tahun 2020 ke website resmi Pemprov DKI.

Sebab hingga kini masyarakat belum bisa melihat ataupun menemukan dokumen APBD KUA-PPAS di web apbd.jakarta.go.id.

Baca Juga

Usai Pelantikan, PSI Janji Langsung Turun ke Lapangan Tangani Masalah Warga

"Belum ada dokumen APBD KUA-PPAS 2020 di website APBD kita. Bagaimana masyarakat DKI Jakarta dapat mengetahui untuk apa uangnya digunakan?" kata anggota PSI DPRD DKI Jakarta Wiliam Aditya Sarana saat dikonfirmasi Rabu (9/10).

William juga menilai Pemprov DKI masih tertutup soal pengodokan anggaran, khususnya dokumen APBD KUA PPAS.

Anggota DPRD DKI termuda ini menuturkan, seharusnya penggodoakan anggaran dibuka seluas-luasnya bagi masyarakat Ibu Kota. Khalayak berhak tahu uang mereka digunakan untuk apa saja.

Anggota DPRD DKI Jakarta terpilih dari PSI, William Aditya Sarana (Kanan) (MP/Asropih)
Anggota DPRD DKI Jakarta terpilih dari PSI, William Aditya Sarana (Kanan) (MP/Asropih)

"Ini bukan uang Anggota DPRD atau uang Gubernur DKI, tapi ini adalah uang Anda, rakyat DKI Jakarta! Anda harus tahu untuk apa uang Anda digunakan," tuturnya.

Beberapa usulan anggaran dalam kebijakan APBD KUA-PPAS menjadi perbincangan masyarakat setelah draf anggaran itu terkuak. Pengajuan itu menjadi sasaran kritik berbagai pihak lantaran dinilai terlampu besar.

Contohnya saja anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang membengkak hingga Rp 7,5 miliar. Sebab di tahun 2019 anggaran TGUPP dari 18,9 miliar menjadi 26,5 miliar pada usulan 2020.

Baca Juga

Menang Gugatan di MA, PSI Ultimatum Anies Baswedan

Tak hanya itu, dalam draf KUA-PPAS juga ditemukan pengajuan anggaran renovasi rumah dinas gubernur yang mencapai Rp 2,4 miliar dan pengadan antivirus, pengadaan soft ware dan pembelian lisensi yang mencapai Rp 12 miliar.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pernah menampik kenaikan anggaran ini, khususnya anggaran TGUPP, padahal draf KUA-PPAS itu ditandatangi oleh dirinya. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tragis, Danramil Cimanggung dan Warga Tewas Terkena Longsor Susulan di Sumedang
Indonesia
Tragis, Danramil Cimanggung dan Warga Tewas Terkena Longsor Susulan di Sumedang

Longsor di Desa Cuhanjuang, Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat, menyebabkan 11 orang tewas.

Aparat Gabungan Buru Pelaku Pembakaran Helikopter di Ilaga
Indonesia
Aparat Gabungan Buru Pelaku Pembakaran Helikopter di Ilaga

Aparat gabungan TNI/Polri memburu Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pelaku pembakaran helikopter cooper yang terparkir di bandara Aminggaru Ilaga Kabupaten Puncak, pada Minggu (11/4) malam WIT.

Polri Siagakan Ribuan Anggota DVI Hadapi Bencana Alam
Indonesia
Polri Siagakan Ribuan Anggota DVI Hadapi Bencana Alam

Para anggota Brimob Polri menjadi garda terdepan membantu masyarakat dalam penanggulangan bencana alam.

DPR Soroti Penurunan Anggaran di Kementerian Perhubungan
Indonesia
DPR Soroti Penurunan Anggaran di Kementerian Perhubungan

DPR menyoroti penurunan anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berpotensi menghambat pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Aktivitas Gibran Jelang Dilantik Jadi Wali Kota Solo
Indonesia
Aktivitas Gibran Jelang Dilantik Jadi Wali Kota Solo

Jelang H-1 pelantikan tersebut, Gibran mengaku tidak melakukan persiapan khusus. Ia menjalankan aktivitas seperti biasanya dengan menjadi relawan kemanusiaan dalam membantu masyarakat dalam menangani COVID-19 di Solo.

Pemerintah Diminta Tak Biarkan Poso Jadi Ladang Pembantaian Warga Tak Berdosa
Indonesia
Pemerintah Diminta Tak Biarkan Poso Jadi Ladang Pembantaian Warga Tak Berdosa

Kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) membunuh dengan keji empat petani di Desa Kalimago, Kecamatan Lore Timur, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.

DPR Minta Polri Tindak Tegas Pelaku Penimbunan Obat COVID-19
Indonesia
DPR Minta Polri Tindak Tegas Pelaku Penimbunan Obat COVID-19

“Saya berharap pihak kepolisian melakukan tindakan hukum tegas kepada para mafia tersebut,” tegas Herman kepada wartawan, Selasa (13/7).

Pemerintah Diminta Segera Investigasi Dugaan Kebocoran Ratusan Data Pribadi
Indonesia
Pemerintah Diminta Segera Investigasi Dugaan Kebocoran Ratusan Data Pribadi

Harus ada langkah-langkah ke depannya agar hal seperti ini tidak terjadi lagi

Autentisitas Suara Pemilih Harus Dijaga di Pilkada Serentak
Indonesia
Autentisitas Suara Pemilih Harus Dijaga di Pilkada Serentak

"Kalau penyelenggara pemilu bisa dijaga 'rel' etiknya, maka pemilu bisa berjalan dengan baik dan autentisitas suara pemilih juga bisa terjaga," ujar Didik Supriyanto.

Tiga Terminal Bus di Jakarta Bakal Ditutup saat Pelarangan Mudik
Indonesia
Tiga Terminal Bus di Jakarta Bakal Ditutup saat Pelarangan Mudik

Sebanyak tiga terminal di wilayah DKI Jakarta akan ditutup terkait pelarangan mudik Lebaran 2021 pada 6-17 Mei 2021.