PSI Tolak Wacana Anies Terapkan Ganjil Genap Motor di Jakarta Anggota DPRD Fraksi PSI Eneng Malianasari (MP/Asropih)

MerahPutih.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak wacana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang ingin menerapkan sistem ganjil genap di ibu kota bagi kendaraan roda dua.

Anggota DPRD DKI Fraksi PSI, Eneng Malianasari mengatakan, kebijakan gage bagi motor saat ini tidak tepat karena kasus positif COVID-19 masih tinggi. Eneng pun menyarankan agar aturan ganjil genap diberlakukan setelah masa pandemi selesai.

Baca Juga

Mayoritas Warga Jakarta Diklaim Taat Protokol Kesehatan

"Jika tetap dipaksakan berlaku, aturan ganjil-genap motor akan menyulitkan mobilitas warga, apalagi kendaraan umum sudah mulai tidak dibatasi kapasitasnya sehingga resiko penularan semakin tinggi," kata Eneng di Jakarta, Rabu (10/6).

Harusnya kata Eneng, Pemprov DKI lebih was-was dengan transportasi umum seperti kereta dan TransJakarta. Karena adanya penumpukan massa di KRL dan TransJakarta dalam seminggu terakhir, ia pun khawatir jumlah pasien positif di Jakarta dan terus meningkat dan menimbulkan kluster-kluster baru.

“Penggunaan kendaraan pribadi menjadi alternatif yang relatif aman dan harus disadari warga kelas bawah hanya mampu membeli sepeda motor sebagai kendaraan pribadi," terang dia.

Tangkapan layar Siaran Langsung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan grafik kasus COVID-19 lewat kanal YouTube DKI Jakarta, Selasa (19/5/2020). ANTARA/Livia Kristianti
Tangkapan layar Siaran Langsung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan grafik kasus COVID-19 lewat kanal YouTube DKI Jakarta, Selasa (19/5/2020). ANTARA/Livia Kristianti

Eneng menilai pembatasan sepeda motor tidak hanya menyusahkan warga kelas bawah dan tapi juga menambah risiko penyebaran virus.

“Kita sudah lihat video viral warga saling dorong berebut masuk ke stasiun kereta ataupun menumpuk antrian di stasiun busway. Ditambah tidak adanya pengawasan, akan sulit menghindari penyebaran virus,” jelasnya.

Baca Juga

Walkot Depok Usulkan Pengaturan Jam Kerja, Begini Tanggapan Anak Buah Anies

Eneng meminta Pemprov DKI sebaiknya menyiapkan berbagai sarana ketimbang memaksakan aturan ganjil genap, seperti penyediaan kendaraan umum dengan jumlah yang lebih besar berdasarkan rasio ideal jumlah penumpang, tidak hanya untuk layanan dalam kota, tetapi juga Bodetabek.

"Warga harus diberikan pilihan alternatif kendaraan yang lebih luas, jangan justru membatasinya dengan kebijakan ganjil-genap,” tutupnya. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Periksa Ajudan Bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo
Indonesia
KPK Periksa Ajudan Bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo

Yudha yang merupakan anggota TNI Angkatan Laut (AL) ini akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Edhy Prabowo.

Bank Bank di Dunia Diproyeksikan Alami Kerugian
Dunia
Bank Bank di Dunia Diproyeksikan Alami Kerugian

Kerugian Archegos Capital Management, yang dijalankan oleh mantan manajer Tiger Asia Bill Hwang, memicu aksi penjualan saham-saham termasuk ViacomCBS dan Discovery pada Jumat (26/30).

Dr Reisa tak Lagi Muncul Saat Konpers Harian COVID-19
Indonesia
Dr Reisa tak Lagi Muncul Saat Konpers Harian COVID-19

Meskipun sudah tidak lagi hadir di layar kaca, Reisa mengatakan tetap akan meneruskan edukasi publik melalui platform yang berbeda.

160 Ribu Warga Kota Bogor bakal Disuntik Vaksin COVID-19
Indonesia
160 Ribu Warga Kota Bogor bakal Disuntik Vaksin COVID-19

Menurut Bima Arya, sasaran vaksinasi COVID-19 mencakup sekitar 20 persen dari warga Kota Bogor yang berusia produktif atau sekitar 160 ribu orang.

Pemprov DKI Tutup Lagi 44 Perkantoran yang Pegawainya Positif COVID-19
Indonesia
Pemprov DKI Tutup Lagi 44 Perkantoran yang Pegawainya Positif COVID-19

12 perusahaan di wilayah Jakarta Pusat, 3 Perusahaan Jakarta Barat dan 3 Perusahaan di Jakarta Utara

Hasto: PDIP Sudah Biasa Dikeroyok di Kota Surabaya
Indonesia
Hasto: PDIP Sudah Biasa Dikeroyok di Kota Surabaya

Hal itu disampaikannya menanggapi pertanyaan wartawan menyangkut calon kepala daerah yang akan diusung partai itu dalam pilkada tahun ini.

Ketua KPK Ungkap Modus Korupsi Dana Penanganan Corona
Indonesia
Ketua KPK Ungkap Modus Korupsi Dana Penanganan Corona

Bentuk penyelewengan anggaran tersebut yaitu untuk kepentingan pemilihan kepala daerah.

Berkeliaran di Jakarta, 900 PMKS DIciduk Satpol PP Jelang Ramadan
Indonesia
Berkeliaran di Jakarta, 900 PMKS DIciduk Satpol PP Jelang Ramadan

Satpol PP juga bekerjasama dengan Dinas Kesehatan

Operator Arum Jeram Coba Bertahan Disaat Pandemi
Indonesia
Operator Arum Jeram Coba Bertahan Disaat Pandemi

Berbeda dengan krisis ekonomi pada 1998 lalu, objek wisata arung jeram malah dipenuhi wisatawan yang ingin menghilangkan stres, tapi akibat COVID-19 semua kegiatan pariwisata terhenti.

Akademisi Tolak UU Cipta Kerja
Indonesia
Akademisi Tolak UU Cipta Kerja

Professor, Dekan, dan Akademisi dari 67 Perguruan Tinggi Indonesia menolak Undang-undang (UU) Cipta Kerja yang disahkan DPR RI dan pemerintah pada Senin (5/10) malam kemarin.