PSI Tolak Keras Anggaran Perhelatan Formula E dari APBD DKI Anthony Winza Probowo dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta. Foto: MP/Asropih

MerahPutih.Com - PSI menjadi salah satu Fraksi di DPRD DKI yang menolak keras perhelatan mobil balap Formula E yang rencananya akan digelar pada 6 Juni 2020 mendatang.

Hal ini disampaikan Anggota Fraksi PSI, Anthony Winza Probowo dalam rapat paripurna yang membahas pemandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD DKI 2020 di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (4/12).

Baca Juga:

Kritik Terbaru PSI ke Anies, Batalkan Ajang Formula E

Anthony berpendapat Gubernur Anies Baswedan tak menerapkan prinsip prioritas penganggaran saat mengajukan penyelenggaraan balap mobil berenergi listrik ini. Menurut dia, ajang Formula E hanya dinikmati oleh masyarakat golongan menengah ke atas.

Fraksi PSI menyampaikan pandangan fraksinya dalam Raperda APBD DKI 2020
Anggota Fraksi PSI, Anthony Winza Probowo menyampaikan pandangan fraksinya terkait Raperda APBD DKI 2020 (MP/Asropih)

Sementara, kata dia, untuk warga pembayar pajak yang masih kesulitan air bersih mesti ikut menanggung beban iuran pajak yang bakal digunakan untuk penyelenggaraan Formula E.

"Apakah Pak Gubernur tahu, bahwa masih ada warga Jakarta yang boro- boro berharap bisa menonton festival balapan mobil, untuk buang air besar saja mereka harus balapan karena jamban masih jadi rebutan," tegas Anthony.

Anthony mengungkapkan, bahwa Formula E bukanlah program prioritas. Pasalnya, hal tersebut tidak terdapat dalam Perda RPJMD yang berlaku selama Anies menjabat, serta Pergub Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) tahun 2019.

Ia juga menyayangkan, nilai penyertaan modal daerah (PMD) Formula E lebih besar dibandingkan dengan PMD pembangunan LRT. Padahal, LRT merupakan Program Strategis Nasional.

Fraksi PSI juga, lanjut dia, tidak melihat ada bukti empiris yang menjelaskan bahwa Formula E akan menumbuhkan ekonomi lokal. Ia mencontohkan, saat Kota Montela, Kanada menggelar Formula E menggunakan anggaran pemerintah, mereka justru mengalami kerugian.

"Perlu dicermati bahwa jabatan Pak Gubernur hanya bersisa sampai 2022. Jika Formula E membebani APBD sampai 5 tahun ke depan hingga di luar masa jabatan (Anies), apakah ini adil dan patut?" ungkapnya.

Baca Juga:

DPRD DKI Batalkan Anggaran Rp934 Miliar Untuk Ajang Formula E

Sebagai informasi Formula E akan diselenggarakan pada 6 Juni 2020. Demi bisa menyelenggarakan Formula E, Pemprov DKI mengajukan anggaran mencapai sekitar Rp1,6 triliun.

Rinciannya, ada anggaran Rp360 miliar untuk commitment fee kepada federasi Formula E, kemudian Rp934 miliar dana penyelenggaraan yang akan dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dispora) DKI, lalu Rp305,2 miliar biaya penyelenggaraan yang dibutuhkan Jakpro.(Asp)

Baca Juga:

Wakil Ketua DPRD DKI Dukung Pemerintah Gelar Formula E

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
LPSK Tanggapi Silang Pendapat KPK dengan Ditjen PAS soal Status JC Nazaruddin
Indonesia
LPSK Tanggapi Silang Pendapat KPK dengan Ditjen PAS soal Status JC Nazaruddin

“Aturan tentang Saksi Pelaku atau JC ada di pasal 10A UU No 31 Tahun 2014 yang terdiri dari 5 ayat, semuanya jelas” kata Edwin

Polisi Imbau Pendaki Pemula Jangan Mendaki Dulu Gunung Lawu
Indonesia
Polisi Imbau Pendaki Pemula Jangan Mendaki Dulu Gunung Lawu

Apalagi mengajak anak-anak akan membahayakan mereka

Polri Dianggap Kuno Karena Sibuk Perlebar Organisasi Tampung Perwira 'Non Job'
Indonesia
Polri Dianggap Kuno Karena Sibuk Perlebar Organisasi Tampung Perwira 'Non Job'

Kesadaran untuk mengembangkan Polri 4.0 sampai saat ini belum tercipta

Istri Nurhadi Bungkam Usai Diperiksa KPK
Indonesia
Istri Nurhadi Bungkam Usai Diperiksa KPK

Istri dari tersangka kasus suap mafia peradilan di MA itu bungkam saat dicecar pertanyaan oleh awak media.

Soal Utang DKI 12,5 Triliun, PSI: Mendingan Gak Usah Diambil
Indonesia
Soal Utang DKI 12,5 Triliun, PSI: Mendingan Gak Usah Diambil

Utang dari Menteri Keuangan itu harus dikelola dengan baik.

Pemerintah Berikan Insentif Bagi Pengembang Energi Terbarukan
Indonesia
Pemerintah Berikan Insentif Bagi Pengembang Energi Terbarukan

Bila aturan insentif dan kompensasi tersebut diimplementasikan, ada penurunan harga panas bumi sekitar 2,5 hingga 4 sen dolar AS per kilo Watt hour (kWh).

PKS bakal Temui Nasdem, Bangun Koalisi?
Indonesia
PKS bakal Temui Nasdem, Bangun Koalisi?

Ia mengatakan, silaturahmi antar elemen bangsa akan terus PKS lakukan seperti Sohibul Iman.

Perusakan Petilasan Sultan Matangaji, Keraton Kasepuhan Surati Wali Kota Cirebon
Indonesia
Perusakan Petilasan Sultan Matangaji, Keraton Kasepuhan Surati Wali Kota Cirebon

Petilasan Sultan Matangaji merupakan peninggalan bersejarah di Cirebon.

 Jadi Sumber Penularan COVID-19, Pekanbaru Terapkan PSBB
Indonesia
Jadi Sumber Penularan COVID-19, Pekanbaru Terapkan PSBB

"Salah satu yang sudah diketahui bahwa penetapan PSBB yang mulai kini diberlakukan di Pekanbaru, yang menjadi episentrum epidemiologis ini menjadi sumber untuk Provinsi Riau dan sekitarnya," kata Yuri

Kedatangan Rizieq Shihab Bikin Sejumlah Ruas Jalan Macet Total
Indonesia
Kedatangan Rizieq Shihab Bikin Sejumlah Ruas Jalan Macet Total

Beberapa titik yang macet antara lain kondisi lalu lintas di sekitaran Jalan Petamburan, Jakarta Pusat dan tol menuju Bandara Soekarno-Hatta.