PSI Tolak Anggaran Pompa Kuras Sumur Resapan Pemprov DKI Suasana lokasi pengerjaan sumur resapan di Bidara Cina, Jakarta, Selasa (4/1/2022). ANTARA/Yogi Rachman

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana untuk membeli pompa kuras untuk pemeliharaan sumur resapan. Namun, kebijakan ini mendapatkan penolakan dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI.

Ketua Fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengatakan, tujuan awal dari sumur resapan adalah guna menampung limpahan air dan memasukkan air tersebut ke dalam tanah. Jika harus keluar uang untuk beli pompa kuras lagi, maka artinya sumur resapan tidak mampu membuat air meresap ke tanah

Baca Juga

[HOAKS atau FAKTA] DKI Jakarta Anggarkan Proyek Rp 80 Juta Per Sumur Resapan

"Sama saja sebagai bak penampungan air biasa saja," ujar Anggara di Jakarta, Jumat (20/5).

Anggara mengatakan inilah penyebab PSI selalu mempertanyakan program pembangunan sumur resapan sejak awal. Hal ini untuk menjaga agar anggaran besar yang telah dihabiskan menjadi sia-sia.

"Makanya kami ingatkan dari awal, jangan cuma kejar target jumlah saja tapi diukur manfaat dan perhitungan ke depannya. Kami juga sudah ingatkan bahwa beberapa daerah di di Jakarta tanahnya sudah jenuh dan tidak dapat menyerap air ke dalam tanah, apalagi kalau dibangun di atas trotoar atau di bawah jembatan layang," papar Anggara.

Baca Juga

Tanggapan Wagub DKI soal Sumur Resapan Disarankan Jadi Kolam Ternak Lele

Ia juga menambahkan bahwa dibutuhkannya pompa penguras menjadi indikasi bahwa pemilihan lokasi sumur resapan cenderung asal-asalan.

"Logikanya kalau kita butuh pompa penguras, pilihan lokasi pembangunan sumur resapan tidak ideal dengan tujuannya membuat air meresap ke tanah. Jangan sampai pengeluaran kita untuk program yang tidak efektif ini membengkak setiap tahunnya," tutup Anggara. (Asp)

Baca Juga

Komisi D Tanggapi Konsep Sumur Resapan Anies Dipakai di IKN Nusantara

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Airlangga Sebut Kebijakan Keamanan Siber untuk Pengembangan Ekonomi Digital Nasional
Indonesia
Airlangga Sebut Kebijakan Keamanan Siber untuk Pengembangan Ekonomi Digital Nasional

Adopsi teknologi digital telah berkembang pesat di masa pandemi COVID-19 dan telah menyebabkan perubahan pada perilaku masyarakat.

Keberangkatan Jemaah Haji Asal Kabupaten Tangerang Dibagi 3 Kloter
Indonesia
Keberangkatan Jemaah Haji Asal Kabupaten Tangerang Dibagi 3 Kloter

Keberangkatan 21 dari 890 calon jamaah haji asal wilayah itu ke Tanah Suci dipastikan tertunda karena permasalahan kondisi kesehatan.

Lonjakan COVID-19 Tanda Prokes Masyarakat Lemah
Indonesia
Lonjakan COVID-19 Tanda Prokes Masyarakat Lemah

Pada Rabu (16/11), kasus konfirmasi harian mencapai 8.486.

Tiga Temuan Komnas HAM di Balik Pembunuhan Brigadir J
Indonesia
Tiga Temuan Komnas HAM di Balik Pembunuhan Brigadir J

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyerahkan hasil investigasi kasus meninggalnya Brigadir J kepada Tim Khusus (Timsus) Polri.

Softbank Cabut dari Proyek IKN, Luhut Bidik Investor Arab Saudi dan UEA
Indonesia
Softbank Cabut dari Proyek IKN, Luhut Bidik Investor Arab Saudi dan UEA

Meski SoftBank mundur, Luhut menyebut Indonesia masih bisa mendapatkan modal pembangunan dari Abu Dhani dan Arab Saudi senilai USD 105 miliar. Modal dari kedua negara tersebut pun diberikan dalam melalui vision fund.

Kasus Pembunuhan Brigadir J, Mahfud MD Diminta Hati-hati Berikan Pernyataan di Publik
Indonesia
Kasus Pembunuhan Brigadir J, Mahfud MD Diminta Hati-hati Berikan Pernyataan di Publik

Mahfud MD diminta untuk berhati-hati dalam memberikan pernyataan kepada publik terkait kasus brigadir j.

Nadiem Ubah Seleksi Masuk PTN, 50 Persen Diambil dari Nilai Rapor
Indonesia
Nadiem Ubah Seleksi Masuk PTN, 50 Persen Diambil dari Nilai Rapor

Pembobotan sisanya, maksimal 50 persen diambil dari komponen penggali minat dan bakat.

Jokowi Harap Kereta Cepat Jakarta - Bandung Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia
Jokowi Harap Kereta Cepat Jakarta - Bandung Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap proyek KCJB yang telah mencapai 88,8 persen tersebut dapat meningkatkan mobilitas, daya saing, hingga munculnya pertumbuhan ekonomi baru.

Respons Kapolri Dengar Suding Beberkan Motif Sambo Bunuh Brigadir J
Indonesia
Respons Kapolri Dengar Suding Beberkan Motif Sambo Bunuh Brigadir J

Suding mengaku mendapat informasi bahwa penyebab pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J berawal dari peristiwa yang terjadi di Magelang.

Peruntukan Rusun PIK Pulogadung Harus Tepat Sasaran
Indonesia
Peruntukan Rusun PIK Pulogadung Harus Tepat Sasaran

"Karena seperti yang kita tahu rumah susun ini harusnya buat siapa, apalagi kalau harga sewanya Rp 550 ribu sampai Rp 750 ribu, ini sangat murah," kata Ida.