PSI Temukan Dugaan Makelar Tanah Pembebasan Lahan Normalisasi Kali Ciliwung Bantaran sungai Ciliwung yang belum dinormalisasi (kiri) dan yang sudah dinormalisasi (kanan) di kawasan Bukit Duri, Jakarta, Minggu (5/1/2020). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.

MerahPutih.com - Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta akan membebaskan lahan untuk program normalisasi Kali Ciliwung dari Jalan TB Simatupang Jakarta Selatan hingga Kampung Melayu Jakarta Timur.

Di tengah upaya itu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menemukan adanya dugaan makelar tanah dalam bentuk biro jasa yang meminta bayaran kepada warga terdampak.

“Saat melakukan reses di RW 3 Kelurahan Cawang Jakarta Timur, saya dapat laporan bahwa ada biro jasa menyebarkan informasi yang membuat khawatir warga, yaitu bahwa nanti pembebasan tanah akan sulit jika warga mengurus sendiri surat-surat pembebasan tanah," kata anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Justin Untayana di Jakarta, Selasa (14/9).

Kemudian biro jasa tersebut, kata Justin, menawarkan bantuan untuk mengurus surat-surat tersebut dan meminta komisi sekitar 25 persen.

Justin menambahkan, banyak warga sudah bersedia menjual tanah, bahkan mereka ingin segera mengurus sendiri dokumen-dokumen yang dibutuhkan.

Kali Ciliwung. Foto: ANTARA

Dengan demikian, sebenarnya tugas kelurahan sudah relatif lebih ringan karena tinggal membantu warga melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan.

“Pemprov DKI dengan setiap instansi terkaitnya harus aktif mengarahkan dan mensosialisasikan warga agar mengurus sendiri surat-surat pembebasan tanah," ucap dia.

Jika tidak, lanjut dia, maka Pemprov DKI sama saja dengan sengaja memberi ruang bagi biro jasa untuk bermain dan mendulang untung dari rakyat kecil yang akan digusur.

Oleh sebab itu, lanjut Justin, Pemprov DKI harus membuka peta trase tanah yang akan dibebaskan untuk normalisasi sungai.

Selain itu, Pemprov DKI juga harus memperjelas tahap-tahap pembebasan tanah sejak jauh-jauh hari, sehingga warga bisa bersiap diri.

“Uang ganti rugi tanah sangat dibutuhkan oleh warga untuk pindah rumah dan memulai hidup di tempat baru nanti," tuturnya. Oleh karena itu,

PSI meminta Dinas SDA dan kelurahan-kelurahan aktif mendorong warga untuk mengurus sendiri surat-surat pembebasan tanah, sehingga mereka akan menerima uang ganti rugi secara utuh, tidak dipotong oleh pihak-pihak yang diduga makelar tanah berkedok biro jasa. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gangguan Sistem Komunikasi di Merauke-Timika, Kominfo Siapkan Jaringan Alternatif
Indonesia
Gangguan Sistem Komunikasi di Merauke-Timika, Kominfo Siapkan Jaringan Alternatif

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G.Plate mengatakan, telah menyiapkan jaringan alternatif untuk mitigasi gangguan SKKL Sulawesi Maluku Papua Cable System (SMPCS) milik PT. Telkom Indonesia rute Merauke-Timika.

Bertemu Istri Gus Dur, Gibran Minta Masukan Selama Jadi Wali Kota
Indonesia
Bertemu Istri Gus Dur, Gibran Minta Masukan Selama Jadi Wali Kota

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengadakan pertemuan tertutup dengan Istri mendiang presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Sinta Nuriyah di The Sunan Hotel Solo, Senin (18/4).

Basarnas Sebar Puluhan Personel di Lokasi Wisata Yogyakarta
Indonesia
Basarnas Sebar Puluhan Personel di Lokasi Wisata Yogyakarta

Basarnas setidaknya telah menyiagakan sebanyak 83 personel di sejumlah lokasi wisata selama libur Idul Fitri 1443 Hijriah.

Anak Buah Tito Pastikan Penjabat Kepala Daerah Tak Akan Bermain Politik Praktis
Indonesia
Anak Buah Tito Pastikan Penjabat Kepala Daerah Tak Akan Bermain Politik Praktis

Tito Karnavian telah melantik lima penjabat (pj) gubernur di Ruang Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Kamis (12/5).

Begini Kata Pemprov DKI Soal Tak Hadiri Rapur Interpelasi Formula E
Indonesia
Begini Kata Pemprov DKI Soal Tak Hadiri Rapur Interpelasi Formula E

Ahmad Riza Patria menilai, rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang menentukan jadwal interpelasi tidak resmi.

KSPI Tolak Putusan PTUN soal UMP Jakarta, Dorong Anies Lakukan Perlawanan
Indonesia
KSPI Tolak Putusan PTUN soal UMP Jakarta, Dorong Anies Lakukan Perlawanan

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tak setuju dengan putusan PTUN Jakarta dengan memenangkan gugatan Apindo terkait UMP DKI.

675 Napi Terima Remisi Bebas Idulfitri Hemat Anggaran Makan Rp 72 Miliar
Indonesia
675 Napi Terima Remisi Bebas Idulfitri Hemat Anggaran Makan Rp 72 Miliar

Sebanyak 138.557 napi mendapat pengurangan hukuman atau remisi Idulfitri 1443 Hijriah, sedangkan 675 lainnya bebas murni

Kasus Rahmat Effendi, KPK Periksa Sekda Kota Bekasi
Indonesia
Kasus Rahmat Effendi, KPK Periksa Sekda Kota Bekasi

Tim penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi Reny Hendrawati.

Wacana Penundaan Pemilu 2024, Elite Politik Diminta Ikuti Keinginan Konstituen
Indonesia
Wacana Penundaan Pemilu 2024, Elite Politik Diminta Ikuti Keinginan Konstituen

Penundaan Pemilu 2024 berpotensi menciptakan ketakpastian dalam kehidupan demokrasi di Indonesia.

Pesawat China Eastern Airlines Jatuh, Nasib 133 Penumpang Belum Diketahui
Dunia
Pesawat China Eastern Airlines Jatuh, Nasib 133 Penumpang Belum Diketahui

Pesawat China Eastern Airlines dikabarkan jatuh di Daerah Otonomi Guangxi, Senin (21/3).