PSI Tantang Anies Serahkan Dokumen Pembayaran 'Commitment Fee' Formula E Formula E. (Foto: Instagram.com/fiaformulae)

MerahPutih.com - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menantang Gubernur Anies Baswedan untuk membuka atau memberikan dokumen bukti pembayaran commitment fee Formula E Rp 560 miliar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Semoga Pak Anies berani membuka satu lembar bukti transfer uang commitment fee Rp 560 miliar. Cukup satu lembar itu saja, tidak harus 600 halaman," tantang anggota PSI DPRD DKI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, Rabu (10/11).

Baca Juga:

Beri Pembelaan, Pemprov Sebut Pembayaran Fee Formula E dari Utang Disetujui DPRD

Sebab sebelumnya, sejumlah jajaran Pemprov DKI menyambangi KPK guna menyerahkan dokumen setebal 600 halaman terkait data detail penyelenggaraan Formula E. Dari dokumen tersebut, nanti semua dapat melihat apakah uang tersebut ditransfer ke rekening Formula E Operation (FEO) di Inggris atau dititipkan ke pihak lain.

Baca Juga:

Sambangi KPK, Anak Buah Anies Serahkan Dokumen Dugaan Korupsi Formula E

Anggara menilai Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI tidak memiliki kewajiban dan hak untuk membayar commitment fee Formula E. Pasalnya, jika mengikuti kontrak yang ditandatangani PT Jakpro dan FEO, pembayaran commitment fee adalah kewajiban PT Jakpro. Sementara, Dispora tidak ikut menandatangani kontrak, dan bahkan tidak disebut di dalamnya.

Bahwasanya terteta dalam kontrak, hanya Jakpro yang bisa membayar ke FEO, dan sebaliknya FEO hanya bisa menerima pembayaran dari Jakpro. "Pertanyaannya, Dispora membayar Formula E Rp 560 miliar ke siapa?,” ucap Anggara.

Baca Juga:

Kata Wagub Soal Jajaran Pemprov DKI Beri Dokumen Formula E ke KPK

Meski demikian, Anggara memahami posisi Dispora yang hanya menjalankan perintah gubernur DKI Jakarta. Sebelumnya, Anies menerbitkan Surat Kuasa no. 747/-072.26 tentang permohonan pinjaman daerah kepada PT Bank DKI dan Instruksi Gubernur (Ingub) nomor 77 tahun 2019 tentang Dukungan Dalam Persiapan Penyelenggaraan Kegiatan Formula E Tahun 2020.

“Keputusan Pak Anies tersebut diduga cacat hukum. Hingga saat ini tidak ada penjelasan dari Pemprov DKI tentang dasar aturan yang membolehkan Pak Anies memberikan perintah ke Dispora untuk membayar commitment fee. Ini aneh dan tidak wajar, harus diusut tuntas oleh penegak hukum,” ujar Anggara. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Besaran Subsidi Setelah Pertalite Naik Jadi Rp 10 Ribu Per Liter
Indonesia
Besaran Subsidi Setelah Pertalite Naik Jadi Rp 10 Ribu Per Liter

Presiden Joko Widodo menegaskan, di tengah lonjakan harga global, pemerintah telah berupaya untuk menekan harga BBM agar tetap terjangkau oleh masyarakat.

Saat Vaksin COVID-19 Asli Indonesia Mulai Digunakan Setelah 1,5 Tahun Uji Coba
Indonesia
Saat Vaksin COVID-19 Asli Indonesia Mulai Digunakan Setelah 1,5 Tahun Uji Coba

IndoVac telah teruji secara aman dan tersertifikasi halal. Selama 1,5 tahun Bio Farma melakukan penelitian dan uji coba vaksin IndoVac ini.

Meninggal, Walkot Bandung Oded M. Danial Terindikasi Serangan Jantung
Indonesia
Meninggal, Walkot Bandung Oded M. Danial Terindikasi Serangan Jantung

Walau sudah jadi Politisi, satu kegiatan yang tetap dilakukan adalah menjadi imam salat Jumat di masjid-masjid yang ada di Kota Bandung.

PDIP Gembleng Mbah Rono, Yayuk Basuki, Mantan Jenderal di Sekolah Partai
Indonesia
PDIP Gembleng Mbah Rono, Yayuk Basuki, Mantan Jenderal di Sekolah Partai

Pembekalan anggota baru PDIP ini diharapkan akan melahirkan calon-calon kader PDIP masa depan yang militan, berintegritas, berdedikasi.

DPR Pertanyakan Dasar OJK Larang Bank di Indonesia Perdagangkan Kripto
Indonesia
DPR Pertanyakan Dasar OJK Larang Bank di Indonesia Perdagangkan Kripto

Alasan dan dasar undang-undang yang melatarbelakangi pelarangan bank di Indonesia memperdagangkan kripto.

Usut Dugaan Korupsi di Tabanan, KPK Panggil Eks Pejabat Kemenkeu
Indonesia
Usut Dugaan Korupsi di Tabanan, KPK Panggil Eks Pejabat Kemenkeu

Dalam mengusut kasus itu, tim penyidik memanggil mantan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Budiarso Teguh Widodo, Senin (13/12).

Heboh Masjid di Sragen Dirobohkan, PBNU Turun Tangan
Indonesia
Heboh Masjid di Sragen Dirobohkan, PBNU Turun Tangan

Warga Dusun Kowang, Sumberlawang, Sragen, Jawa Tengah, merobohkan Masjid Al-Fatah karena hanya dijanjikan akan dibangun kembali menjadi megah dan baru oleh 'penguasaha kaya dan dermawan'.

Akhir Pekan Ini, Jokowi Bakal Terima Laporan TGIPF Tragedi Kanjuruhan
Indonesia
Akhir Pekan Ini, Jokowi Bakal Terima Laporan TGIPF Tragedi Kanjuruhan

Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan, Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan akan menyerahkan hasil laporan investigasi peristiwa itu kepada Presiden Joko Widodo pada Jumat (14/10).

DLH DKI Cabut Izin PT Karya Citra Nusantara Marunda
Indonesia
DLH DKI Cabut Izin PT Karya Citra Nusantara Marunda

DLH DKI mencabut izin lingkungan PT Karya Citra Nusantara (KCN)

Ini Komentar Sekjen PDIP Soal Foto Akrab Anies dan Puan
Indonesia
Ini Komentar Sekjen PDIP Soal Foto Akrab Anies dan Puan

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, berpendapat foto bersama Puan dan Anies, saat menyaksikan balapan mobil balap listrik kelas dunia itu hal yang lumrah.