PSI Sindir Anies: Naturalisasi Ujungnya Cuma Bikin Taman Instagramable Pinggir Kali Gubernur DKI jakarta Anies Baswedan menerima protes dari masyarakat di lokasi banjir Kampung Melayu, Jakarta Timur, Rabu (1/1/2020). (ANTARA/ Livia Kristianti)

MerahPutih.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tak mempersoalkan program normalisasi ataupun normalisasi sungai dalam menanggulangi banjir di Ibu Kota. Sebab masalah banjir yang kerap menghantui Jakarta segera ditangani.

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian mengaku heran dengan Gubernur Anies Baswedan dan jajaran Pemprov DKI yang hingga kini belum memaparkan secara lebih detail konsep program naturalisasi sungai untuk mengatasi banjir.

Baca Juga:

Korban Banjir Jakarta Gugat Pemprov DKI ke PN Jakarta Pusat

"Tidak perlu diperdebatkan mana yang lebih baik antara normalisasi atau naturalisasi. Yang penting, apapun konsepnya harus segera dikerjakan. Sebaiknya Pemprov DKI segera paparkan konsep naturalisasi sungai ke DPRD agar semua pihak memahami," kata Justin di Jakarta Senin (20/1).

Politsi PSI Justin Adrian ungkapkan kader PSI tak ada yang gadaikan SK untuk pinjam uang
Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Adrian-kanan (Foto: Instagram/Justin Adrian)

Seperti diketahui saat ini telah ada Pergub No. 31 tahun 2019 tentang naturalisasi sungai. Di dalam Pergub ini dituliskan bahwa naturalisasi sungai bertujuan untuk mengalirkan air langsung ke hilir dengan melakukan perbaikan prasarana sumber daya air dan menghidupkan kembali ekosistem di sekitar kawasan sungai.

“Setelah kami pelajari, Pergub tersebut belum menggambarkan detail konsep naturalisasi sungai. Misalnya, soal lahan, jika dibandingkan dengan normalisasi, naturalisasi sungai membutuhkan lahan yang lebih lebar. Jika demikian, maka perlu dipikirkan dampaknya bagi warga dan bagaimana mitigasinya,” ujarnya.

Baca Juga:

Ketua DPRD Minta Anies Lanjutkan Normalisasi Sungai untuk Atasi Banjir Jakarta

Terkait hal ini, Justin mengingatkan bahwa salah satu penyebab banjir adalah kapasitas aliran sungai yang tidak mampu menampung curah hujan di Jakarta dan air kiriman dari Bogor.

“Oleh karena itu, naturalisasi sungai harus dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas aliran sungai. Jika naturalisasi tidak bisa menambah kapasitas aliran sungai, maka itu jatuhnya pemborosan anggaran," paparnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau banjir di Jalan Rusun Pesakih Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis (2/1/2020). ANTARA/Devi Nindy/aa. (ANTARA/DEVI NINDY)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau banjir di Jalan Rusun Pesakih Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis (2/1/2020). ANTARA/Devi Nindy/aa. (ANTARA/DEVI NINDY)

Dinas Sumber Daya Air mengalokasikan anggaran naturalisasi sungai sebesar Rp 136,8 miliar pada 2020. Di sisi lain, pada masa kampanye, Gubernur DKI telah berkomitmen tidak akan melakukan penggusuran.

"Jangan-jangan naturalisasi ini nanti dilakukan di sungai yang sudah lebar. Terus, ujung-ujungnya cuma bikin taman instagramable di pinggir sungai untuk foto-foto. Akhirnya buang-buang anggaran ratusan miliar, tapi Jakarta tetap saja banjir," tutup Justin. (Asp)

Baca Juga:

Pakar Dorong Pemprov DKI Sinergikan Naturalisasi dan Normalisasi Sungai Atasi Banjir

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
BMKG Bolehkan Pantai Rawan Bencana Dijadikan Lokasi Wisata, Tapi.....
Indonesia
BMKG Bolehkan Pantai Rawan Bencana Dijadikan Lokasi Wisata, Tapi.....

Hotel-hotel di Bali yang sudah memiliki sertifikasi lebih laku karena dianggap oleh wisatawan lebih aman

Pengamat: Penindakan Penanggulangan Corona Masih Lemah
Indonesia
Pengamat: Penindakan Penanggulangan Corona Masih Lemah

Masalah penindakan dalam kebijakan penanganan pandemi COVID-19 masih lemah.

12.437 ASN DKI Kerja dari Rumah saat PSBB Masa Transisi
Indonesia
12.437 ASN DKI Kerja dari Rumah saat PSBB Masa Transisi

Chaidir mengatakan, bahwa Pemprov DKI juga menerapkan pegawai PNS masuk 50 persen dari kapasitas yang ada, seperti perkantoran di ibu kota

OJK Minta BPD Tiru Langkah Bank DKI
Indonesia
OJK Minta BPD Tiru Langkah Bank DKI

OJK menyambut baik langkah Bank DKI yang aktif dalam membuat program dalam memberikan dampak positif bagi pembangunan Jakarta.

Dampak COVID-19, Okupansi Penumpang KA di Daop 5 Semarang Turun
Indonesia
Dampak COVID-19, Okupansi Penumpang KA di Daop 5 Semarang Turun

volume rata-rata penumpang KA di wilayah PT KAI Daop 5 Purwokerto dalam satu pekan terakhir mengalami penurunan hingga 74 persen per hari

Sebelum Fit and Proper Tes, Gibran Cs Disuguhi Makanan Khas Nusantara di DPP PDIP
Indonesia
Sebelum Fit and Proper Tes, Gibran Cs Disuguhi Makanan Khas Nusantara di DPP PDIP

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, ketiganya sedang santap siang dengan makanan khas nusantara.

Jakarta Rajai Penambahan Kasus COVID-19 Nyaris 400 Pasien
Indonesia
Jakarta Rajai Penambahan Kasus COVID-19 Nyaris 400 Pasien

Pemerintah melaporkan ada 1.882 kasus baru COVID-19 yang terkonfirmasi pada hari Rabu (22/7).

 Bandara YIA Beroperasi, Pemda DIY Targetkan Satu Juta Kunjungan Wisman
Indonesia
Bandara YIA Beroperasi, Pemda DIY Targetkan Satu Juta Kunjungan Wisman

"Kalau mengacu pada RPJMD DIY, targetnya seharusnya 500 ribu wisatawan asing. Tapi kami yakin bisa sampai 1 juta wisman karena sudah dibukanya bandara baru," ujar Kepala Dinas Pariwisata Singgih Raharjo

Jawab Hoaks UU Ciptaker, Airlangga: Upah Minimum Tidak Turun
Indonesia
Jawab Hoaks UU Ciptaker, Airlangga: Upah Minimum Tidak Turun

“Saya tegaskan upah minium tidak dihilangkan. Salary (gaji) tidak akan turun,” kata Airlangga

Mal di Solo Mulai Dipadati Pengunjung, Protokol Kesehatan Diperketat
Indonesia
Mal di Solo Mulai Dipadati Pengunjung, Protokol Kesehatan Diperketat

Banyaknya pengunjung tersebut seolah mengabaikan ancaman penularan virus corona.