PSI Sindir Anies: Naturalisasi Ujungnya Cuma Bikin Taman Instagramable Pinggir Kali Gubernur DKI jakarta Anies Baswedan menerima protes dari masyarakat di lokasi banjir Kampung Melayu, Jakarta Timur, Rabu (1/1/2020). (ANTARA/ Livia Kristianti)

MerahPutih.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tak mempersoalkan program normalisasi ataupun normalisasi sungai dalam menanggulangi banjir di Ibu Kota. Sebab masalah banjir yang kerap menghantui Jakarta segera ditangani.

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian mengaku heran dengan Gubernur Anies Baswedan dan jajaran Pemprov DKI yang hingga kini belum memaparkan secara lebih detail konsep program naturalisasi sungai untuk mengatasi banjir.

Baca Juga:

Korban Banjir Jakarta Gugat Pemprov DKI ke PN Jakarta Pusat

"Tidak perlu diperdebatkan mana yang lebih baik antara normalisasi atau naturalisasi. Yang penting, apapun konsepnya harus segera dikerjakan. Sebaiknya Pemprov DKI segera paparkan konsep naturalisasi sungai ke DPRD agar semua pihak memahami," kata Justin di Jakarta Senin (20/1).

Politsi PSI Justin Adrian ungkapkan kader PSI tak ada yang gadaikan SK untuk pinjam uang
Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Adrian-kanan (Foto: Instagram/Justin Adrian)

Seperti diketahui saat ini telah ada Pergub No. 31 tahun 2019 tentang naturalisasi sungai. Di dalam Pergub ini dituliskan bahwa naturalisasi sungai bertujuan untuk mengalirkan air langsung ke hilir dengan melakukan perbaikan prasarana sumber daya air dan menghidupkan kembali ekosistem di sekitar kawasan sungai.

“Setelah kami pelajari, Pergub tersebut belum menggambarkan detail konsep naturalisasi sungai. Misalnya, soal lahan, jika dibandingkan dengan normalisasi, naturalisasi sungai membutuhkan lahan yang lebih lebar. Jika demikian, maka perlu dipikirkan dampaknya bagi warga dan bagaimana mitigasinya,” ujarnya.

Baca Juga:

Ketua DPRD Minta Anies Lanjutkan Normalisasi Sungai untuk Atasi Banjir Jakarta

Terkait hal ini, Justin mengingatkan bahwa salah satu penyebab banjir adalah kapasitas aliran sungai yang tidak mampu menampung curah hujan di Jakarta dan air kiriman dari Bogor.

“Oleh karena itu, naturalisasi sungai harus dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas aliran sungai. Jika naturalisasi tidak bisa menambah kapasitas aliran sungai, maka itu jatuhnya pemborosan anggaran," paparnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau banjir di Jalan Rusun Pesakih Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis (2/1/2020). ANTARA/Devi Nindy/aa. (ANTARA/DEVI NINDY)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau banjir di Jalan Rusun Pesakih Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis (2/1/2020). ANTARA/Devi Nindy/aa. (ANTARA/DEVI NINDY)

Dinas Sumber Daya Air mengalokasikan anggaran naturalisasi sungai sebesar Rp 136,8 miliar pada 2020. Di sisi lain, pada masa kampanye, Gubernur DKI telah berkomitmen tidak akan melakukan penggusuran.

"Jangan-jangan naturalisasi ini nanti dilakukan di sungai yang sudah lebar. Terus, ujung-ujungnya cuma bikin taman instagramable di pinggir sungai untuk foto-foto. Akhirnya buang-buang anggaran ratusan miliar, tapi Jakarta tetap saja banjir," tutup Justin. (Asp)

Baca Juga:

Pakar Dorong Pemprov DKI Sinergikan Naturalisasi dan Normalisasi Sungai Atasi Banjir

Kredit : asropih


Wisnu Cipto

LAINNYA DARI MERAH PUTIH