PSI Semprot Anies Soal Telat Sampaikan Rancangan Perubahan APBD 2021 Ilustrasi DPRD DKI. (Antara/Istimewa)

MerahPutih.com - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta lagi-lagi mengeluhkan kinerja Gubernur Anies Baswedan beserta jajarannya yang lamban mengirimkan dokumen Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA PPAS) Perubahan Tahun 2021.

“Pemprov baru mengirimkan rancangan KUPA PPAS 2021 kemarin (5/10/2021), padahal menurut pedoman penyusunan anggaran dari Kemendagri dokumen ini harus dikirimkan ke DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus. Akhirnya yang dikorbankan adalah kualitas pembahasan karena serba terburu-buru," ucap anggota Fraksi PSI DPRD DKI Eneng Maliyanasari.

Tidak hanya itu, keterlambatan penyampaian dan pengesahan anggaran perubahan tahun 2021 juga akan berdampak pada pembahasan APBD 2022. Eneng menyampaikan bahwa APBD 2022 baru akan dibahas setelah APBD-P 2021 disahkan.

Baca Juga:

Dituding Gelembungkan Dana Reses, Viani: PSI Bikin Rusak Nama Saya

“Sekarang kita buru-buru membahas APBD-P 2021, setelahnya langsung lanjut pembahasan APBD 2022. Akibatnya kita cuma punya 1-2 hari untuk pendalaman,” tambah anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta itu.

Idris mengingatkan bahwa DKI Jakarta sebagai daerah yang paling tinggi APBD-nya seharusnya menjalankan proses pembahasan dengan jangka waktu yang ideal agar dapat output juga berkualitas.

“Anggaran yang besar menimbulkan tanggung jawab yang besar juga untuk menyusunnya dengan cermat.” tutupnya.

Situasi Rapat Paripurna Interpelasi Formula E, Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/9/2021). ANTARA/Ricky Prayoga
DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/9/2021). ANTARA/Ricky Prayoga

Seperti diketahui, DPRD DKI Jakarta bersama Pemprov kembali menggelar rapat pembahasan terkait anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di Hotel Grand Cempaka, Puncak, Bogor, Jawa Barat.

Proses penggodokan APBD DKI berlangsung dua hari, pada Kamis (7/10) dan Jumat (8/10) besok.

Baca Juga:

PSI Akui Belum Kirim Surat Pemecatan Viani sebagai Anggota DPRD DKI

Agenda rapat tersebut di antaranya pembahasan dan pendalaman terhadap rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD 2021.

Kemudian, pembahasan dan pendalaman terhadap rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD 2021. (Asp)

Baca Juga:

PSI: Proses Pemecatan Viani dari Anggota DPRD DKI Masih Berjalan

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PKB Minta Menag Jangan Bikin Gaduh, Fokus Saja Bantu Presiden
Indonesia
PKB Minta Menag Jangan Bikin Gaduh, Fokus Saja Bantu Presiden

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyayangkan pernyataan yang keluar dari Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terkait suara azan.

Wagub DKI Respons Pengunduran Bambang Widjojanto dari TGUPP
Indonesia
Wagub DKI Respons Pengunduran Bambang Widjojanto dari TGUPP

"Saya belum tahu, saya belum denger," kata Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (20/7). 

Sultan HB X Berencana Terapkan Penyekatan Kendaraan di Perbatasan
Indonesia
Sultan HB X Berencana Terapkan Penyekatan Kendaraan di Perbatasan

Kasus COVID-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir.

Unisri Rilis Survei Kepuasan Setahun Kepemimpinan Gibran Sebagai Wali Kota Solo
Indonesia
Unisri Rilis Survei Kepuasan Setahun Kepemimpinan Gibran Sebagai Wali Kota Solo

Hasil survei tersebut putra Sulung Presiden Jokowi itu mendapatkan skor 79,3 persen menyatakan puas atas kinerja Gibran menjadi Wali Kota Solo

Pertemuan Parlemen Dunia di Bali Tidak Bahas Kondisi Rusia-Ukraina
Indonesia
Pertemuan Parlemen Dunia di Bali Tidak Bahas Kondisi Rusia-Ukraina

Hingga saat ini terdapat sembilan WNI yang masih diupayakan evakuasinya, di mana semuanya terletak di kota Chernihiv.

[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin Dosis ke-3 Harus Bayar
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin Dosis ke-3 Harus Bayar

Tahapan awal vaksinasi dosis ketiga akan diprioritaskan bagi lansia, komorbid, dan mereka yang memiliki gangguan kekebalan tubuh.

Resmikan New Kemukus, Puan: Bisa Jadi Lokasi Wisata Keluarga saat Lebaran
Indonesia
Resmikan New Kemukus, Puan: Bisa Jadi Lokasi Wisata Keluarga saat Lebaran

Puan berkunjung ke Kabupaten Karanganyar meresmikan kantor DPC PDIP Karanganyar dan meresmikan objek wisata New Kemukus di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.

[HOAKS atau FAKTA]: Megawati Meninggal Dunia
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Megawati Meninggal Dunia

Indonesia merupakan bangsa yang dikenal karena kebudayaan dan peradaban yang baik

Ratusan Anggota Brimob Dikerahkan ke Jayawijaya
Indonesia
Ratusan Anggota Brimob Dikerahkan ke Jayawijaya

Personel itu bantuan dari Mabes ke Polda Papua dan kemudian ditempatkan di wilayah Polres Jayawijaya.

Diaspora Indonesia Gugat Presidential Threshold ke MK
Indonesia
Diaspora Indonesia Gugat Presidential Threshold ke MK

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima gugatan aturan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) atau agar diturunkan dari sebesar 20 persen menjadi 0 persen.