PSI Sebut Pemprov DKI Ceroboh Potong Anggaran Labkesda Rp 41 Miliar Ketua Fraksi PSI, Idris Ahmad. (PSI/ft)

MerahPutih.com - Keputusan Pemprov DKI Jakarta memotong anggaran Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi DKI Jakarta (Labkesda) sebesar Rp 41 miliar dengan alasan penurunan laju kasus COVID-19 mendapatkan kritikan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Keputusan ini cukup disesalkan, karena Jakarta masih punya resiko lonjakan kasus di bulan-bulan mendatang. Apalagi dari pakar dan para ahli kesehatan dimungkinkan akan ada gelombang ketiga kasus COVID-19.

Baca Juga

Pemprov DKI Dirikan Sentra Vaksin di Tempat Pengungsian Banjir

“Jangan takabur dan jangan lengah hanya karena kasus sedang melambat. Pandemi ini belum usai, lihat Singapura yang tingkat vaksinnya sangat tinggi masih harus berhadapan dengan lonjakan kasus. Bagaimana kita bisa bersiap kalau anggarannya dipotong,” ujar Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Idris Ahmad di Jakarta, Selasa (19/10)

Pemprov DKI dinilai terlalu ceroboh karena membuat keputusan hanya berdasarkan kondisi 1-2 bulan terakhir. Padahal, lonjakan kasus umumnya terjadi setelah adanya pelonggaran kegiatan masyarakat dan masa liburan panjang akhir tahun.

“Kita harus melihat ke depan, sekarang ini seharusnya kita proaktif melakukan testing dan tracing. Apalagi rutinitas sekolah dan perkantoran mulai ramai. Jangan gegabah merasa semuanya aman lalu buru-buru potong anggaran Labkesda. Ingat Labkesda adalah jantung pengendalian pandemi Jakarta, harusnya anggaran ditambah bukan malah diturunkan,” jelasnya.

anggota DPRD Terpilih PSI Idris Ahmad. (Twitter)
Anggota DPRD Terpilih PSI Idris Ahmad. (Twitter)

Idealnya setiap Pemprov DKI memutuskan pelonggaran kegiatan untuk sektor tertentu harus kemudian diikuti dengan tes sporadis dan berkala untuk melindungi warga yang beraktivitas di sektor tersebut.

Dengan demikian anggaran Labkesda tetap dibutuhkan untuk melakukan tes di titik-titik keramaian yang rawan menjadi klaster, seperti bioskop, tempat wisata, kantor, pusat perbelanjaan, bahkan sekolah-sekolah yang sudah melakukan pembelajaran tatap muka.

“Di kondisi rendahnya kasus justru kita perlu menguatkan pelacakan kasus secara aktif (Active Case Finding) untuk menekan laju infeksi. Selama ini kegiatan testing di DKI Jakarta sangat tergantung pada fasilitas milik pemerintah pusat dan swasta. Dengan demikian, anggaran Labkesda tidak boleh turun, namun justru harus ditingkatkan,” jelasnya.

Selain itu pergeseran anggaran juga dibutuhkan untuk menambah fasilitas NICU/PICU untuk mengantisipasi meningkatnya kasus COVID-19 pada anak selama kegiatan pembelajaran tatap muka.

“Kita harus tetap waspada karena sampai saat ini belum tersedia vaksin COVID-19 untuk anak di bawah 12 tahun dan sudah terdapat 50.000 balita dan anak Indonesia yang terpapar COVID-19,” pungkas Idris. (Asp)

Baca Juga

Pemprov DKI Persiapkan Tempat Pengungsi Protap Prokes Hadapi Banjir

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ketua DPRD Jakarta Nilai TGUPP Tidak Bisa Akselarasi Program Anies
Indonesia
Ketua DPRD Jakarta Nilai TGUPP Tidak Bisa Akselarasi Program Anies

Alvin Wijaya yang merupakan anggota TGUPP di bidang Respons Strategis mengundurkan diri. Alvin diketahui menjabat sebagai anggota TGUPP sejak 2018.

Telat Dibayarkan, Kemenkeu Talangi Insentif Nakes Kewajiban Daerah
Indonesia
Telat Dibayarkan, Kemenkeu Talangi Insentif Nakes Kewajiban Daerah

protes rumah sakit terkait pembayaran klaim perawatan COVID-19 pun semakin berkurang. Diharapkan memasuki semester II-2021, pembayaran klaim akan semakin lancar dan tetap akuntabel.

Bareskrim Sita Duit Rp 20,4 Miliar Milik Pinjol Ilegal
Indonesia
Bareskrim Sita Duit Rp 20,4 Miliar Milik Pinjol Ilegal

Helmy menyebut, tersangka JS juga berperan sebagai fasilitator WNA dan perekrut ketua atau direktur utama secara fiktif. Hal itu guna menghindari adanya kecurigaan dari pihak berwajib.

Soal Penanganan COVID-19, Kapolri Beri Peringatan Tegas untuk Sumatera Barat
Indonesia
Soal Penanganan COVID-19, Kapolri Beri Peringatan Tegas untuk Sumatera Barat

Dalam arahannya, Listyo meminta Forkopimda Sumbar untuk melakukan penguatan strategi mitigasi COVID-19, di beberapa tempat seperti pasar dan warung makan.

Varian Baru COVID-19 'B117' Masuk ke Indonesia, Jokowi: Jangan Khawatir
Indonesia
Varian Baru COVID-19 'B117' Masuk ke Indonesia, Jokowi: Jangan Khawatir

Dua warga negara Indonesia (WNI) yang terjangkit mutasi baru B117 ini sudah dinyatakan negatif

Libur Hari Lahir Pancasila, KAI Tambah Dua Perjalanan KRL Yogya - Solo
Indonesia
Libur Hari Lahir Pancasila, KAI Tambah Dua Perjalanan KRL Yogya - Solo

Libur Hari Lahir Pancasila dimanfaatkan warga Yogyakarta dan sekitar untuk berwisata.

MA Batalkan PP Pengetatan Remisi Koruptor
Indonesia
MA Batalkan PP Pengetatan Remisi Koruptor

Putusan JR MA ini diketok oleh ketua majelis Supandi dengan anggota majelis Yodi Martono Wahyunandi dan Is Sudaryono

Jokowi Bikin Aturan Pemolisian Masyarakat Jadi Upaya Pencegahan Ekstremisme
Indonesia
Jokowi Bikin Aturan Pemolisian Masyarakat Jadi Upaya Pencegahan Ekstremisme

Peraturan Presiden ini juga menyoroti langkah khusus, yang harus dilaksanakan untuk Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE)

Nakes yang Mesum Sesama Jenis di RSD Wisma Atlet Dipecat
Indonesia
Nakes yang Mesum Sesama Jenis di RSD Wisma Atlet Dipecat

Untuk oknum nakes semalam sudah diperiksa di Polres Jakarta Pusat

Mahfud MD Tegaskan Pemerintah Buru Kelompok Teroris Bukan Orang Papua
Indonesia
Mahfud MD Tegaskan Pemerintah Buru Kelompok Teroris Bukan Orang Papua

“Kita memburu para teroris, bukan organisasi Papua tetapi orang-orang Papua yang melakukan teror, by name,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD