PSI Kritik Pemisahan Laki dan Perempuan Bukan Solusi Atasi Pelecehan di Angkot Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Eneng Malianasari. (Foto: PSI)

MerahPutih.com - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta berencana memisahkan tempat duduk pria dan perempuan di dalam angkutan kota (Angkot) sebagai upaya pencegahan terjadinya pelecengan seksual.

Menyikapi hal ini, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Eneng Malianasari mengatakan, pemisahan laki-laki dan perempuan di dalam angkot dinilainya tidak efektif dan hanya berefek jangka pendek.

Baca Juga:

Imbas Pelecehan Seksual, Dishub DKI Pisahkan Penumpang Pria dan Wanita di Angkot

"Kebijakan tersebut tidak efektif, hanya sebagai solusi jangka pendek dan tidak berkepanjangan, belum lagi Dishub tidak memikirkan ruang angkot yang sempit untuk membagi hal tersebut, berbeda dengan TransJakarta atau commuter line yang memiliki ruang luas," jelas Eneng di Jakarta, Selasa (12/7).

Anggota Komisi C DPRD DKI ini menerangkan, problem yang terjadi bukan hanya soal implementasi dari kebijakan tersebut, tapi bagaimana pengawasan dan penertiban yang dilakukan aparat penegak hukum agar tidak terulang lagi kejadian pelecehan tersebut.

Menurutnya, pemerintah bersama semua stakeholder baik itu institusi Komnas HAM, Komnas Anak dan Perempuan, juga LSM lainnya untuk duduk bersama membahas strategi berkepanjangan agar tidak lagi terjadi pelecehan di transportasi umum.

"Dengan duduk bersama, diharap melahirkan solusi jitu menanggulangi hal tercela tersebut terjadi lagi," tegasnya.

Maraknya tingkat kekerasan dan pelecehan seksual tentu menjadi concern semua pihak, sambung Eneng, pemerintah perlu juga merumuskan sistem untuk menciptakan rasa aman dan kenyamanan warga saat berada dalam transportasi umum.

Baca Juga:

Anggota Polda Metro Nekat Melompat dari Angkot Diduga Depresi

Lanjut dia, menurut Amnesty International pelecehan dan kekerasan seksual termasuk kasus HAM berat. Jadi tindakan kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual harus ditangani secara sistematis terorganisir agar bisa memutus mata rantai dan selanjutnya mencegah terjadinya kembali pelecehan seksual.

"Kewajiban masyarakat melaporkan pelaku pelecehan seksual juga telah diatur secara hukum. Dalam UU no. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang sudah disahkan pada tanggal 12 April 2022 lalu" jelasnya.

Eneng juga meminta kepada penegak hukum untuk memberi hukuman seberat-beratnya pada pelaku pelecehan atau kekerasan seksual sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dalam Pasal 5 UU TPKS mengatur bahwa pelaku perbuatan seksual nonfisik dapat dipidana hingga 9 bulan penjara.Tak hanya itu, UU TPKS juga mengatur pelecehan seksual fisik sebagai salah satu tindak pidana kekerasan seksual.

Lalu, menurut Pasal 6 UU TPKS, pelaku pelecehan seksual fisik dapat dipidana hingga 12 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 300 juta. (Asp)

Baca Juga:

Pemkot Bogor akan Berhentikan Operasional 147 Angkot

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Kemendikbud Angkat Tenaga Honorer Jadi CPNS Tanpa Tes
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Kemendikbud Angkat Tenaga Honorer Jadi CPNS Tanpa Tes

Beredar surat edaran yang mengatasnamakan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS tanpa tes.

Vonis Bersalah Terhadap Jurnalis di Palopo Dinilai Bentuk Kekeliruan
Indonesia
Vonis Bersalah Terhadap Jurnalis di Palopo Dinilai Bentuk Kekeliruan

Direktur Eksekutif SAFEnet Damar Juniarto menyebut, hakim keliru dalam membuat keputusan dengan menghukum jurnalis Muhammad Asrul untuk dipenjara.

Pertamina Batasi Pembelian Solar Subsidi di Kalimantan
Indonesia
Pertamina Batasi Pembelian Solar Subsidi di Kalimantan

Kartu Kendali itu diberikan kepada setiap konsumen solar subsidi, berisi terutama nomor polisi kendaraan dan jenis kendaraannya.

Pemerintah Serap Aspirasi Pelaku UMKM dan Komunitas Kreatif Bali
Indonesia
Pemerintah Serap Aspirasi Pelaku UMKM dan Komunitas Kreatif Bali

Wujud nyata dukungan pemerintah bagi UMKM dan menyosialisasikan kebijakan pemerintah yang mendukung UMKM, Kemenko Perekonomian menggelar focus group discussion yang dikemas dalam kegiatan bertajuk "Ngopi Bareng Bersama Komunitas Kreatif Bali" di Kota Denpasar, Bali.

Pengamat Militer Sebut Pemilihan KSAD di Era Jokowi Sarat Kepentingan Politis
Indonesia
Pengamat Militer Sebut Pemilihan KSAD di Era Jokowi Sarat Kepentingan Politis

Pemilihan kepala staf TNI Angkatan Darat (Kasad) pada pemerintahan Presiden RI Joko Widodo sarat kepentingan politis jika dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya.

Warga Bandung Mulai Terima Rp 500 Ribu BLT BBM dan Sembako
Indonesia
Warga Bandung Mulai Terima Rp 500 Ribu BLT BBM dan Sembako

Warga terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial mendapatkan total Rp 500.000 dari BLT BBM dan Kartu Sembako pada September dan Desember.

Ledakan di Sekolah Ternyata Petasan, Polresta Surakarta Beri Pembinaan
Indonesia
Ledakan di Sekolah Ternyata Petasan, Polresta Surakarta Beri Pembinaan

Asal bunyi ledakan di SMA swasta di Kota Solo, Jawa Tengah pada Kamis (10/3) mulai menemukan titik terang.

DPD RI Sarankan Pembangunan di IKN Tidak Tergesa-gesa
Indonesia
DPD RI Sarankan Pembangunan di IKN Tidak Tergesa-gesa

Anggota DPD RI, Agustin Teras Narang, mengingatkan pemerintah pusat melalui Otorita Ibu Kota Negara, tidak tergesa-gesa dalam melakukan pembangunan di lokasi IKN Nusantara.

Sanksi Setengah Hati Uni Eropa Terhadap Pasokan Minyak Dari Rusia
Dunia
Sanksi Setengah Hati Uni Eropa Terhadap Pasokan Minyak Dari Rusia

Para pemimpin setuju bahwa pengecualian soal embargo akan diberikan pada Hongaria dan negara-negara lainnya yang khawatir akan dampak ekonomi dari penerapan sanksi.

Tenang, Kemenhub Siapkan Tiket Go Show 59 Penerbangan Tambahan keluar Lombok
Indonesia
Tenang, Kemenhub Siapkan Tiket Go Show 59 Penerbangan Tambahan keluar Lombok

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan puncak arus balik pergerakan penumpang keluar dari Lombok diprediksi terjadi pada malam Minggu (20/3) atau setelah perhelatan MotoGP selesai. Pihaknya pun melakukan antisipasi terhadap fenomena lonjakan tersebut dengan beberapa persiapan.