PSI Sebut Kebijakan Lintasan Road Bike Anies Diskriminatif Pesepeda di Jalan Layang Non Tol. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Fraksi PSI DPRD DKI meminta Gubernur Anies Baswedan untuk segera menghentikan kebijakan penyediaan jalur road bike. Hal itu diskriminatif karena hanya memberikan jalur khusus bagi sepeda road bike.

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengatakan, semua kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak boleh melanggar prinsip keadilan.

"Jika ada kasih insentif buat pesepeda, harusnya ini berlaku untuk semua jenis sepeda, tidak hanya road bike," tegas Anggara di Jakarta.

Baca Juga:

Dibolehkannya Road Bike di Sudirman-Thamrin Bentuk Kesetaraan Pemprov DKI?

Anggara menyoroti sejumlah keputusan untuk road bike yang dibuat Pemprov DKI secara sembrono dalam dua minggu terakhir.

Setelah menjadikan Jalan Layang Non Tol (JLNT) Kampung Melayu - Tanah Abang sebagai jalur road bike, Senin (7/6) kemarin, Dishub DKI uji coba Jalan Raya Sudirman-Thamrin untuk road bike di luar jalur sepeda yang sudah ada.

"JLNT itu buat motor saja berbahaya, apalagi untuk sepeda. Lalu jalur khusus road bike itu tidak hanya diskriminatif, tapi juga melanggar Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ),” tegasnya.

Pesepeda memacu kecepatan saat melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu (30/5/2021). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/wsj.
Pesepeda memacu kecepatan saat melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu (30/5/2021). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/wsj.

Berdasarkan UU LLAJ No 22 Tahun 2009, pasal 122 ayat 1 Poin c kendaraan tidak bermotor dilarang menggunakan jalur jalan kendaraan bermotor, jika telah disediakan jalur jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor.

Untuk itu, Wakil Ketua Komisi E DPRD ini mendesak Pemprov DKI tidak diskriminatif dan menghentikan seluruh kebijakan terkait lintasan sepeda balap.

Anggara menduga, dikeluarkannya kebijakan lintasan road bike di jalan raya ibu kota hanya sekadar pengalihan isu.

"Entah kenapa jalur road bike yang terus-terusan jadi sorotan padahal banyak isu yang lebih penting seperti kasus korupsi tanah Munjul yang sedang diselidiki KPK dan PPDB 2021 yang semrawut sehingga diperpanjang,” ungkapnya.

Baca Juga:

Dishub DKI Klaim Jumlah Pesepeda Road Bike Naik Selama Uji Coba

Diketahui, Dishub DKI Jakarta mengklaim terjadi peningkatan volume pesepeda road bike selama pelaksanaan uji coba di dua lokasi berbeda.

Hari pertama uji coba road bike di Jalan Layang Non Tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang pengguna mencapai 1.666 pesepeda. Meningkat 77 persen pada uji coba kedua yaitu menjadi 2.499 pesepeda.

Kemudian uji coba kembali dilaksanakan di ruas jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta yang dimulai hari ini Senin (7/6) hingga Jumat (11/6), pada pukul 05.00-06.30 WIB. Pesepeda road bike juga alami lonjakan yang cukup tinggi.

"Lalu pada uji coba pesepeda kemarin pada tanggal 6 Juni kembali meningkat menjadi 4.005 pesepeda yang masuk kawasan ini atau sebanyak 60,3 persen peningkatannya," ujar Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo di Jakarta, Senin (7/6). (Asp)

Baca Juga:

Dishub DKI Bakal Kaji Komprehensif Uji Coba Road Bike di Sudirman-Thamrin

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Berikut Bantuan Pusat ke Anies Tangani Pasien OTG COVID-19
Indonesia
Berikut Bantuan Pusat ke Anies Tangani Pasien OTG COVID-19

Gubernur Anies Baswedan mengaku pihaknya sudah mendapat restu menggunakan aset pemerintah pusat untuk mengisolasi pasien corona khusus pasien kategori orang tanpa gejala (OTG).

BPN Bentuk Tim Pencegahan dan Penyelesaian Kejahatan Pertanahan
Indonesia
BPN Bentuk Tim Pencegahan dan Penyelesaian Kejahatan Pertanahan

Saat ini Kementerian ATR/BPN masih melakukan investigasi, bersama dengan Kepolisian untuk mengurai tindak pidana yang terjadi atas perubahan nama sertifikat (balik nama) milik ibunda Dino Patti Djalal.

Ribuan Orang Dievakuasi karena Tanggul Citarum Jebol
Indonesia
Ribuan Orang Dievakuasi karena Tanggul Citarum Jebol

Personel gabungan TNI–Polri dan Basarnas telah mengevakuasi ribuan warga korban tanggul Citarum jebol, Pebayuran, Kabupaten Bekasi.

Gegara Hadiri Acara Halal Bihalal PDIP, Plt Camat Sukoharjo Dicopot
Indonesia
Gegara Hadiri Acara Halal Bihalal PDIP, Plt Camat Sukoharjo Dicopot

Pencopotan tersebut buntut dari hadirnya Havid dalam acara halal bihalal yang diadakan PAC PDIP Sukoharjo pada Rabu (19/5)

Tenaga Medis Diminta Bersiaga Hadapi Lonjakan COVID-19 Pasca-Lebaran
Indonesia
Tenaga Medis Diminta Bersiaga Hadapi Lonjakan COVID-19 Pasca-Lebaran

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) meminta seluruh tenaga kesehatan untuk bersiaga menghadapi kemungkinan lonjakan kasus COVID-19 pasca-Lebaran.

Saksi dari Kejagung Sebut Pinangki Pernah Dijatuhi Sanksi Penurunan Pangkat
Indonesia
Saksi dari Kejagung Sebut Pinangki Pernah Dijatuhi Sanksi Penurunan Pangkat

Jaksa Pinangki Sirna Malasari pernah mendapatkan sanksi pada 2012.

Update COVID-19 Jumat (11/9) 210.940 Positif, 150.217 Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 Jumat (11/9) 210.940 Positif, 150.217 Sembuh

Penambahan itu menyebabkan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia kini mencapai 210.940 orang, terhitung sejak kasus pertama pada 2 Maret 2020.

Bos Benur Asal Iran Dibekuk, Ternyata Statusnya Sudah WNI
Indonesia
Soal SKB 3 Menteri, Waketum MUI Tegaskan Indonesia Bukan Negara Sekuler
Indonesia
Soal SKB 3 Menteri, Waketum MUI Tegaskan Indonesia Bukan Negara Sekuler

SKB tiga menteri tersebut tidak sesuai dengan landasan dasar negara

Hakim Beberkan Lokasi Heru Hidayat Hamburkan Uang Nasabah Jiwasraya untuk Berjudi
Indonesia
Hakim Beberkan Lokasi Heru Hidayat Hamburkan Uang Nasabah Jiwasraya untuk Berjudi

Dalam perkara ini, majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana seumur hidup