PSI Sebut Indonesia Darurat Sekolah Rusak Juru bicara DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Furqan AMC. Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Kabar mengenaskan datang dari Lebak, Banten. Pada penghujung 2021 ini, ada tiga sekolah roboh di bumi Multatuli tersebut.

Setelah SMPN 1 Cibeber dan SMPN 2 Warunggunung roboh pada akhir November lalu, pada awal Desember Madrasah Ibtidaiyah (MI) Pasir Madang, Desa Parakan Lima yang roboh.

Baca Juga

SMAN 96 Jakarta Roboh, DPRD Temukan Besi Penyangga Ukuran Kecil

Robohnya beberapa sekolah ini mengungkap fenomena gunung es di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Menurut pengakuan Dinas Pendidikan setempat terdapat 993 Sekolah rusak berat dan tidak layak untuk kegiatan belajar mengajar (KBM) di Lebak.

Tragisnya fenomena gunung es ini tidak hanya terjadi di Lebak, Banten, menurut data Kemendikbud tahun 2020 terdapat 1.222.064 ruang kelas yang rusak (kategori ringan, sedang & berat).

Jumlah tersebut sama dengan 86 persen dari total 1.413.523 ruang kelas yang tercatat. Artinya hanya 14 persen ruang kelas yang dalam kondisi baik di seluruh Indonesia.

“Sungguh Indonesia Darurat Sekolah Rusak” tegas Juru bicara DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Furqan AMC dalam keterangannya, Jumat (31/12).

Sampai saat ini, lanjut Furqan, pihaknya belum bisa memvalidasi apakah sekolah-sekolah yang rusak tersebut sudah diperbaiki atau belum pada tahun 2021.

Sebab, melihat anggaran DAK Fisik (Dana Alokasi Khusus) yang dialokasikan Kemendikbud tahun 2021 untuk rehabilitasi dan pembangunan prasarana pendidikan sebesar 17,7 Triliun, di atas kertas itu hanya mencover 31.695 sekolah.

"Apakah realisasinya di lapangan sudah tepat sasaran dan utuh (tidak menguap), juga perlu diselidiki lebih lanjut," sambungnya.

Baca Juga

SMAN 96 Jakarta Roboh, Wagub: Nanti Dicek Ya

Sementara hasil evaluasi Komisi X DPR-RI, pemerintahan Kabupaten/Kota pun rata-rata hanya mengalokasikan 8-9 persen APBD-nya untuk fungsi pendidikan, jauh dari yang diamanatkan Undang-Undang.

“Postur anggaran pendidikan secara keseluruhan, baik APBN maupun APBD menggambarkan sepenuhnya political will pemerintah untuk mengatasi persoalan darurat sekolah rusak ini” jelas Furqan yang juga memimpin gerakan nasional Bela Sekolah.

Ia menuturkan, 161 tahun lalu Multatuli, nama pena dari Eduard Douwes Dekker, mengguncang Eropa dengan novel satirnya, Max Havelaar, yang mengabarkan pedihnya derita rakyat Lebak dihisap oleh kolonialisme Belanda.

“Kini setelah 76 tahun Indonesia merdeka, sepertinya kita masih butuh 1000 Multatuli lagi untuk mengabarkan realitas masyarakat khususnya persoalan pendidikan ini agar bisa menumbuhkan “sense of crisis” semua stakeholder khususnya pemerintah dari pusat hingga daerah," tegasnya.

Furqan menjelaskan, dengan revolusi teknologi informasi saat ini, Multatuli-Multatuli tersebut tidak hanya bisa mengabarkan realitas melalui novel seperti Max Havelaar, tapi juga bisa dalam bentuk foto dan video yang eksplosif dan menggetarkan

Kata dia, jika semua warga mengambil inisiatif ‘citizen Journalism’, mengabarkan sekolah rusak di kecamatannya masing-masing, maka penanganan persoalan darurat sekolah rusak ini akan bisa menjadi agenda prioritas nasional.

“Semoga menjadi resolusi kita bersama menyongsong tahun 2022,” harap Furqan. (Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga

PSI Minta Anies Usut Insiden Robohnya SMAN 96 Jakarta

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pelaku UMKM di Indonesia Didominasi Perempuan
Indonesia
Pelaku UMKM di Indonesia Didominasi Perempuan

Indonesia juga terus bekerja keras mendukung transformasi digital UMKM selama pandemi. Sebanyak 8,4 juta UMKM di Indonesia telah memasuki ekosistem digital, termasuk 54 persen UMKM perempuan.

Wagub DKI Harap Penyelidikan KPK Tak Ganggu Perhelatan Formula E
Indonesia
Wagub DKI Harap Penyelidikan KPK Tak Ganggu Perhelatan Formula E

Kami akan hormati semua proses yang ada di KPK, kita tunggu saja hasilnya

Lebih dari 88 Juta Divaksin COVID-19 Dosis Kedua, Penambahan Kasus 186 Orang
Indonesia
Lebih dari 88 Juta Divaksin COVID-19 Dosis Kedua, Penambahan Kasus 186 Orang

Setelah hampir dua tahun pandemi, penambahan kasus COVID-19 akhirnya di bawah 200-an pasien.

Soal Amandemen Konstitusi, Politisi Golkar Singgung Kudeta di Guinea
Indonesia
Soal Amandemen Konstitusi, Politisi Golkar Singgung Kudeta di Guinea

"Situasinya kurang lebih sama persis dengan apa yang terjadi saat ini," kata Idris

Satu Kasus Omicron Lolos, Luhut Ingatkan Dispensasi Diberikan Dengan Alasan Kuat
Indonesia
Satu Kasus Omicron Lolos, Luhut Ingatkan Dispensasi Diberikan Dengan Alasan Kuat

Pemerintah sudah mengantisipasi peningkatan kebutuhan fasilitas karantina akibat peningkatan jumlah pekerja migran Indonesia yang pulang ke Tanah Air pada masa libur akhir tahun.

Ketua DPR Minta Anggaran COVID-19 Digunakan untuk Perlindungan Anak
Indonesia
Ketua DPR Minta Anggaran COVID-19 Digunakan untuk Perlindungan Anak

Ketua DPR RI Puan Maharani terus mendorong pemerintah untuk mempercepat realisasi belanja anggaran penanganan COVID-19. Belanja tersebut salah satunya harus dipergunakan untuk perlindungan anak-anak Indonesia yang terdampak pandemi.

Respons Pertamina Pegawainya Bakal Mogok Kerja Selama 10 Hari
Indonesia
Respons Pertamina Pegawainya Bakal Mogok Kerja Selama 10 Hari

Sejumlah pegawai yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) berencana akan menggelar mogok kerja selama 10 hari dari 29 Desember 2021 hingga 7 Januari 2022.

Jawa Sentris Alasan Utama Ibu Kota Dipindahkan
Indonesia
Jawa Sentris Alasan Utama Ibu Kota Dipindahkan

Persiapan memindahkan ibu kota negara ke wilayah Kalimantan Timur terus dikebut.

Nataru PPKM Level 3 Berkaca Lonjakan COVID-19 Eropa, RI 1 Pesan Gas Rem Harus Imbang
Indonesia
Nataru PPKM Level 3 Berkaca Lonjakan COVID-19 Eropa, RI 1 Pesan Gas Rem Harus Imbang

Belum lagi Indonesia akan menjadi Presidensi KTT G-20 di Bali

Kerja Sama PDAM Jaya dengan Aetra-Palyja Tidak Akan Diperpanjang
Indonesia
Kerja Sama PDAM Jaya dengan Aetra-Palyja Tidak Akan Diperpanjang

Pemprov DKI Jakarta menerbitkan aturan baru mengenai pencabutan Keputusan Gubernur Nomor 891 Tahun 2020 tentang Persetujuan Adendum Perjanjian Kerja Sama Antara PDAM dengan Aetra.