PSI Sebut Baru 60 Persen Petugas Transjakarta Divaksin, Ini Respon Wagub DKI Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria saat diwawancarai awak media di Balai Kota Jakarta, Selasa (10/8). ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta memastikan pelayan publik yang bertugas di ibu kota harus divaksin seluruhnya. Tak terkecuali petugas di PT Transportasi Jakarta (TransJakarta).

Hal tersebut menanggapi kicauan anggota DPRD DKI Fraksi PSI Eneng Malianasari yang menyebut jika baru 60 persen pegawai TransJakarta yang mendapatkan jatah vaksin.

Baca Juga

PSI Desak Seluruh Petugas Transjakarta Segera Divaksin

"Harusnya semua tenaga kesehatan tenaga pelayan publik sudah mencapai pendekatannya sudah harus selesai mendekati 100 persen," ujar Wakil Gubernur (Wagub) DKI, Ahmad Riza Patria di Jakarta, Kamis (2/9)

Politikus asal Gerindra ini pun berharap apa yang diungkapkan Eneng tidak tepat dan capaian vaksinasi petugas TransJakarta di atas sangkaan PSI.

"Mudah-mudahan informasi itu tidak sebesar yang kita dengar," ucap orang nomor dua di DKI ini.

Nantinya TransJakarta harus memastikan, bahwa seluruh karyawan yang bekerja sudah divaksin.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota Jakarta. (MP/Asropih)
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota Jakarta. (MP/Asropih)

Pemerintah DKI juga berjanji semua pelayanan publik yang bekerja di Jakarta sudah harus divaksinasi. Sebab mereka setiap saat bertemu dengan masyarakat dari berbagai status.

"Insya Allah nanti kita Pastikan semua pelayanan publik sudah harus divaksin," pungkasnya.

Sebelumnya, anggota DPRD DKI Fraksi PSI Eneng Malianasari mendesak Pemprov untuk segera memvaksin seluruh petugas TransJakarta. Sebab dari laporan petinggi TransJakarta baru 60 persen pegawai yang disuntik vaksin.

Hal tersebut disoroti PSI, lantaran Gubenur Anies membuat aturan terkait berlakunya syarat ketat wajib vaksinasi COVID-19 bagi calon penumpang angkutan umum seperti TransJakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta guna mewaspadai adanya klaster Angkutan Umum.

“Bagaimana bisa menuntut seluruh penumpang sudah wajib vaksin, tapi sebaliknya pekerja yang bertugas justru belum terlindungi vaksin? Seharusnya pelayan publik menjadi contoh dan kalau bisa mendekati 100 persen tervaksin,” ujar Eneng.

Kebijakan wajib vaksinasi di sektor transportasi massa juga tertuang di Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 974 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 COVID-19 yang ditetapkan pada 10 Agustus lalu dan tertulis syarat vaksinasi ditujukan kepada pengendara, petugas, dan pengguna.

"Jadi tidak ada lagi alasan petugas TransJakarta belum divaksin,” tegas Eneng. (Asp)

Baca Juga

Mau Naik Transjakarta? Wajib Bawa Surat Vaksin

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pertamina Ekspansi Penjualan Avtur ke 47 Negara
Indonesia
Pertamina Ekspansi Penjualan Avtur ke 47 Negara

Kemitraan strategis itu merupakan skema best practice pada industri aviasi sehingga total penyaluran avtur tertinggi mencapai lebih dari 700.000 kiloliter pada tahun 2019.

Aturan PPKM Mikro, Mal Buka Sampai Jam 9 Malam, WFH Bisa 50 Persen
Indonesia
Aturan PPKM Mikro, Mal Buka Sampai Jam 9 Malam, WFH Bisa 50 Persen

pusat perbelanjaan atau mal dapat beroperasi hingga pukul 21.000 waktu setempat.

Ganjil Genap Kota Bandung akan Fleksibel
Indonesia
Ganjil Genap Kota Bandung akan Fleksibel

Kota Bandung mulai menerapkan sistem ganjil genap di sejumlah titik jalan utama. Penerapan ganjil genap ini akan dilakukan secara humanis dan fleksibel.

TNI Rampungkan 2 Jembatan di NTT Yang Rusak Akibat Siklon Seroja
Indonesia
TNI Rampungkan 2 Jembatan di NTT Yang Rusak Akibat Siklon Seroja

TNI Angkatan Darat terus memaksimalkan penanggulangan bencana agar aktivitas ekonomi wilayah Adonara agar bisa kembali seperti sediakala.

[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi akan Kabur Jika Didemo
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi akan Kabur Jika Didemo

Beredar sebuah foto yang diunggah akun Adi Mas Bob Saputra pada 27 Oktober 2020 yang menampilkan foto Jokowi dengan narasi yang menyatakan Jokowi akan kabur saat didemo.

Edhy Ngaku Tidak Kenal Dengan Saksi Penting Suap Benur Yang Meninggal
Indonesia
Edhy Ngaku Tidak Kenal Dengan Saksi Penting Suap Benur Yang Meninggal

Nama Deden juga merupakan satu dari empat nama yang dicegah KPK untuk bepergian ke luar negeri untuk enam bulan ke depan.

[HOAKS atau FAKTA] Gubernur Anies Menangis di KPK
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Gubernur Anies Menangis di KPK

Tidak ada pemberitaan yang kredibel bahwa Anies Baswedan ditangkap oleh KPK.

Ditemukan COVID-19 Varian India, Gibran Larang Warga Solo Bepergian ke Zona Merah
Indonesia
Ditemukan COVID-19 Varian India, Gibran Larang Warga Solo Bepergian ke Zona Merah

Dalam perpanjangan PPKM mikro tersebut Pemkot Solo melarang warga Solo bepergian ke zona merah. Selain itu, bagi pelaku perjalanan lintas kota/kabupaten/provinsi yang menginap di Solo wajib membawa tes PCR negatif.

Kasus Aktif COVID-19 di Indonesia 2 Kali Lebih Besar dari Kapasitas SUGBK
Indonesia
Kasus Aktif COVID-19 di Indonesia 2 Kali Lebih Besar dari Kapasitas SUGBK

Rasio pemanfaatan tempat tidur, ruang gawat darurat atau ruang ICU, dan ruang isolasi mencapai lebih dari 60 persen

Abraham Samad Nilai Aturan Perjalanan Dinas Dibiayai Panitia Runtuhkan Marwah KPK
Indonesia
Abraham Samad Nilai Aturan Perjalanan Dinas Dibiayai Panitia Runtuhkan Marwah KPK

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad menilai aturan baru terkait perjalanan dinas dibiayai panitia penyelenggara dapat meruntuhkan marwah lembaga antirasuah.