PSI Sebut Anies Tak Bertanggung Jawab Ungkap Hasil Audit Formula E Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan saat meresmikan halte bus Bundaran HI Jakarta Pusat, Sabtu (15/10/2022). ANTARA / Walda

MerahPutih.com - Anies Baswedan telah berpamitan sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Minggu (16/10). Anies digantikan oleh Heru Budi Hartono sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta.

Setelah pamitan, Anies Baswedan dianggap tak bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formula E yang digelar pada 4 Juni 2022 lalu. Sebab hingga masa jabatan selesai, Anies tak memberikan hasil audit event internasional itu ke publik.

Terlebih, masyarakat dan juga dewan Kebon Sirih menunggu hasil audit terhadap Jakarta E-Prik ini. Mengingat ada uang rakyat yang keluar sebesar Rp 360 miliar untuk membayar commitment fee.

Baca Juga:

Heru Janji Lanjutkan Program Anies di DKI

"Ini sangat memalukan, tidak bertanggung jawab. Anies sendiri tidak berani mempertanggungjawabkan keuangan Formula E," ucap anggota DPRD DKI Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak di Jakarta, Senin (17/10).

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini pun menyayangkan sikap Anies ketika menjabat sebagai Gubernur DKI, yang mana dia tidak mau menjelaskan secara rinci terkait Formula E pada dewan.

"Menghindari penggunaan hak interpelasi legislatif yang dijamin UU dengan melakukan tindakan inkonstitusional lewat perjamuan makan malam politik," papar dia.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Bus Relawan Anies Terperosok ke Semak-semak

Ia pun menilai, kondisi ini diperburuk oleh Partai NasDem yang mengatakan kriminalisasi sewaktu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjalankan tugasnya memeriksa kasus Formula E.

"Ada lagi advokat yang tidak menghargai hukum, dengan status TGUPP. Masa depan KPK dipertaruhkan oleh NasDem dengan pernyataannya. Proses di internal KPK terlalu dicampuri NasDem dan media tertentu," ungkap Gilbert.

Menurut dia lagi, mestinya dana Formula E yang habis lebih dari ratusan miliar bisa dipakai untuk bantuan warga. Sebab sampai saat ini, Jakarta masih diterpa COVID-19 di mana ekonomi melemah.

"Sebenarnya bukan hanya KPK yang korban. Lebih menyedihkan warga DKI yang kehilangan sia-sia sekitar Rp 830 m lalu akhirnya kehilangan kesempatan untuk bantuan UMKM, perumahan layak huni, normalisasi sungai dan hal prioritas lainnya," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Perpisahan, Anies Baswedan Diteriaki "Presiden" saat Tiba di Balai Kota

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wapres Ma'ruf Amin Kunjungi Pesantren Tebuireng Jombang Hari Ini
Indonesia
Wapres Ma'ruf Amin Kunjungi Pesantren Tebuireng Jombang Hari Ini

Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, bersiap menyambut rencana kedatangan Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada Sabtu (4/6).

Bandara Kertajati Layani Penerbangan Umrah Mulai November 2022
Indonesia
Bandara Kertajati Layani Penerbangan Umrah Mulai November 2022

"Kemarin sudah diprediksi 500 ribu per tahun umrah di Jabar, bahkan untuk ibadah haji itu ada sekitar 40 ribu. Sudah agak final, khususnya umrah kita berangkatkan dari BIJB Kertajati," kata Uu Ruzhanul Ulum

Ketua DPRD DKI Minta Heru Budi Turun ke Lapangan Atasi Banjir dan Macet
Indonesia
Ketua DPRD DKI Minta Heru Budi Turun ke Lapangan Atasi Banjir dan Macet

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi meminta Budi untuk menyelesaikan persoalan krusial yakni macet dan banjir yang selama ini belum bisa teratasi dengan maksimal.

Polri Sebut tidak Ada Aksi Terorisme saat Natal dan Tahun Baru
Indonesia
Polri Sebut tidak Ada Aksi Terorisme saat Natal dan Tahun Baru

Polri menyebut tidak ada aksi terorisme saat Nataru.

Temuan Kapolri dari Hasil Inspeksi ke Pelabuhan Gilimanuk Bali
Indonesia
Temuan Kapolri dari Hasil Inspeksi ke Pelabuhan Gilimanuk Bali

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau pelaksanaan mudik di Pelabuhan Gilimanuk, Bali, Kamis (28/4).

TransJakarta Bekasi-Pancoran dan Ciputat-Kampung Rambutan Beroperasi Kembali Besok
Indonesia
TransJakarta Bekasi-Pancoran dan Ciputat-Kampung Rambutan Beroperasi Kembali Besok

Layanan tersebut kata Anang akan melayani masyarakat setiap hari Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 05.00-22.00 WIB.

DPR Pecat Hakim MK, Ketua Komisi III: Dasar Hukumnya Bisa Dicari
Indonesia
DPR Pecat Hakim MK, Ketua Komisi III: Dasar Hukumnya Bisa Dicari

Pencopotan Aswanto sebagai hakim konstitusi oleh DPR RI menimbulkan tanda tanya.

Kriteria Sekda DKI Jakarta Pilihan Pj Heru Budi
Indonesia
Kriteria Sekda DKI Jakarta Pilihan Pj Heru Budi

Ia berharap Sekda DKI pengganti Marullah Matalih nantinya harus paham tentang anggaran Pemerintah DKI.

Pertemuan Menteri Pembangunan G20 Jadi Ajang Indonesia Pamer N219
Indonesia
Pertemuan Menteri Pembangunan G20 Jadi Ajang Indonesia Pamer N219

Pesawat N219 dikembangkan secara khusus untuk dapat beroperasi di wilayah pegunungan dengan kemampuan "short take off landing" di landasan yang panjangnya kurang dari 800 meter dan tidak beraspal.

LSJ Ungkap Tiga Penyebab Prabowo Selalu Rajai Survei Pilpres
Indonesia
LSJ Ungkap Tiga Penyebab Prabowo Selalu Rajai Survei Pilpres

Elektabilitas Prabowo Subianto juga konsisten berada di posisi puncak yang dirilis oleh sejumlah lembaga survei lainnya.