PSI: Pembahasan Anggaran APBD 2021 Lebih Buruk dari Tahun Lalu Gedung DPRD DKI Jakarta (Foto: MP/dprd-dkijakartaprov.go.id)

MerahPutih.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai pembahasan anggaran APBD 2021 lebih buruk dibandingkan tahun sebelumnya secara waktu. Bedah anggaran tahun ini dianggap terburu-buru dikarenakan minimnya waktu.

"Pembahasan anggaran tahun ini lebih buruk dari tahun lalu dari sisi waktu karena mepet," ujar Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DKI PSI Michael Victor Sianipar dalam diskusi virtual PSI, Kamis (3/12).

Dengan anggaran Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 Rp82,5 triliun, hanya punya waktu pembahasan 2 minggu.

Baca Juga:

PSI DKI Klaim Tak Pernah Setujui Kenaikan RKT Rp888 Miliar

"Kita punya waktu 2 minggu untuk membahas 80 triliun anggaran. Dibahas oleh rapat komisi, badan anggaran, pansus, ada kunker, persiapan reses, ada kegiatan sosialisasi perda," tuturnya.

Apalagi, pembahasan APBD tahun ini dilakukan di Grand Cempaka Resort Puncak, Bogor, Jawa Barat. Pasti dengan jarak antarkota ini bakal memakan waktu.

"Dan juga (pembahasan APBD DKI 2021) bolak-balik puncak sampai malam," ungkapnya.

DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)
DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)

Menurut dia, secara akal sehat pembahasan ini tidak baik karena dikejar-kejar waktu dengan nilai anggaran DKI Jakarta yang mencapai Rp82,5 triliun.

"Begitu banyak hal yang harus dibahas, waktu yang sangat sempit, jadi ini campur aduk semua," tutup Michael.

Baca Juga:

PSI DKI Cari Teman Ajak Jegal RKT Rp888 Miliar

Eksekutif bersama legislatif saat ini sedang membahas Raperda APBD DKI Tahun Anggaran 2021 Rp82,5 triliun. Dari jadwal yang beredar, sekarang ini masih fokus di Badan Anggaran (Banggar) hingga Jumat (4/12) besok.

Diagendakan juga pada Senin (7/12) mendatang akan dilaksanakan rapat paripurna (rapur) pengesahan APBD DKI 2021. (Asp)

Baca Juga:

Polemik PSI Tolak Kenaikan RKT, Buat Malu Fraksi Lain

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Komnas HAM Lihat PP yang Dikeluarkan Jokowi Layaknya UU atau Kepres
Indonesia
Komnas HAM Lihat PP yang Dikeluarkan Jokowi Layaknya UU atau Kepres

Seharusnya, PP Nomor 21 Tahun 2020 itu bisa mengatur tata cara orang bekerja dari rumah

Polisi Didesak Tuntaskan Kasus yang Menyeret Nama Rizieq Shihab
Indonesia
Polisi Didesak Tuntaskan Kasus yang Menyeret Nama Rizieq Shihab

Polisi harusnya memenuhi tuntutan para pelapor terhadap Rizieq

 Warga Miskin Indonesia Bertambah 10 Persen, Pemerintah Didesak Tak Lepas Tangan
Indonesia
Warga Miskin Indonesia Bertambah 10 Persen, Pemerintah Didesak Tak Lepas Tangan

"Ini agar dapat kembali meningkatkan daya beli masyarakat, apabila kegiatan perekonomian sudah mulai bisa berjalan lancar," sebut politikus Golkar ini.

Wagub DKI Larang Warga yang Punya Rumah Sempit Isolasi Mandiri
Indonesia
Wagub DKI Larang Warga yang Punya Rumah Sempit Isolasi Mandiri

Dengan kata lain, sambung Riza, pasien gejala ringan yang tempat tinggalnya sempit dan berada di pemukiman padat penduduk tidak diperkenankan melakukan isolasi mandiri di rumah.

Korupsi di Indonesia Sudah Sistemik, Pemicunya Demi Balik Modal Politik
Indonesia
Korupsi di Indonesia Sudah Sistemik, Pemicunya Demi Balik Modal Politik

Korupsi bukan penyakit personal tetapi sudah masalah sistemik

Aksi Barongsai Meriahkan Suasana Imlek di Stasiun Gambir
Indonesia
Aksi Barongsai Meriahkan Suasana Imlek di Stasiun Gambir

Atraksi barongsai dimulai pukul 15.00 WIB baik di Stasiun Gambir maupun Pasar Senen dengan durasi pertunjukan kurang Iebih 2 jam.

Update COVID-19 DKI Selasa (7/4): 1.395 Positif, 795 Orang Menunggu Hasil Lab
Indonesia
Update COVID-19 DKI Selasa (7/4): 1.395 Positif, 795 Orang Menunggu Hasil Lab

Lanjutnya sebanyak 2,225 pasien dalam pengawasan (PDP). 1,020 di antaranya masih melakukan perawatan.

Update Kasus Corona di Jakarta Senin (13/7)
Indonesia
Update Kasus Corona di Jakarta Senin (13/7)

Kasus sembuh bertambah 208 orang dari data Minggu (12/7) kemarin.

Eks Menpora Imam Nahrawi Divonis 7 Tahun Bui
Indonesia
Eks Menpora Imam Nahrawi Divonis 7 Tahun Bui

Majelis hakim meyakini, Imam terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap sebesar 11.500.000.000

Jokowi Bentuk Tim Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan COVID-19
Indonesia
Jokowi Bentuk Tim Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan COVID-19

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Presiden Jokowi memberi tugas kepada Komite Kebijakan.