PSI Nilai Kekisruhan PPDB karena Ketidaktegasan Anies Ilustrasi. (ANTARA/HO-Humas Pemkot Bandung)

MerahPutih.com - Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2020 di DKI Jakarta jalur zonasi dimulai Kamis (25/6).

Jalur tersebut memicu polemik karena Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak menggunakan kriteria jarak rumah ke sekolah melainkan menggunakan kelurahan sebagai penentu.

Baca Juga:

DPRD Minta Masyarakat Ikuti Sistem PPDB Jalur Zonasi

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menilai, polemik ini seharusnya tidak terjadi apabila Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tegas ambil sikap untuk mengevaluasi petunjuk teknis (juknis) PPDB.

Petunjuk teknis PPDB DKI 2020 tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 501 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021.

Pemprov DKI justru menjadikan kelurahan sebagai basis penentuan zonasi, sehingga otomatis semua calon siswa di satu kelurahan memiliki bobot yang sama sehingga umur menjadi faktor seleksi penentu dominan dibandingkan jarak, dan seleksi dipilih dari yang tertua ke usia termuda.

“Permendikbud jelas mengatur bahwa calon peserta didik yang mendaftar lewat jalur zonasi diseleksi berdasarkan jarak dari tempat tinggal ke sekolah, jika sama baru diseleksi berdasarkan usia,” ujar Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad kepada wartawan di Jakarta, Rabu (20/6).

Menurut Idris, jarak tempat tinggal ke sekolah dapat diukur menggunakan teknologi informasi seperti yang sudah dilakukan di daerah lain atau melalui rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) domisili calon siswa.

“Daerah lain seperti Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur menggunakan aplikasi Google Maps untuk akurasi zonasi, tidak ada alasan Jakarta untuk tidak menggunakan teknologi yang sama,” paparnya.

Sejumlah orang tua murid terdampak PPDB DKI Jakarta melakukan unjuk rasa di depan Gedung Balaikota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2020). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.
Sejumlah orang tua murid terdampak PPDB DKI Jakarta melakukan unjuk rasa di depan Gedung Balaikota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2020). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.

Dihilangkannya kriteria seleksi jarak tempat tinggal calon siswa ke sekolah membuat proses PPDB DKI Jakarta diduga melanggar Permendikbud.

Idris menambahkan, seleksi PPDB Jakarta dilakukan berdasarkan kelurahan, bukan rumah domisili calon siswa sehingga puluhan siswa yang berada pada satu kelurahan harus bersaing berdasarkan akte lahir dan ini menciptakan diskriminasi.

Tujuan sistem zonasi yakni untuk pemerataan pendidikan dan mendekatkan siswa dengan sekolahnya juga tidak tercapai.

“Gubernur harus ambil sikap tegas untuk mematuhi permendikbud sebagai hukum yang lebih tinggi. Sikap fraksi kami jelas, juknis PPDB DKI Jakarta harus dikoreksi dan disesuaikan dengan Permendikbud dengan memakai kriteria jarak pada seleksi jalur zonasi,” pungkas Idris.

Sebelumnya sekelompok orang tua murid berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI memprotes sistem seleksi usia di PPDB DKI. Mereka menilai hal ini sebagai diskriminasi.

Koordinator unjuk rasa Ratu Yunita Ayu mengatakan, orang tua keberatan dengan sistem batas usia yang diterapkan mulai tahun ini.

"Sebab, anak yang usianya lebih muda akan tersingkir dengan yang lebih tua," kata Ratu saat ditemui di sela unjuk rasa.

Baca Juga:

Ribuan Calon Siswa Cabut Berkas PPDB Online karena Takut Dipolisikan Ganjar

Kemarin, Komisi E DPRD DKI Jakarta menggelar rapat dengan Dinas Pendidikan DKI membahas soal polemik PPDB 2020.

Beberapa orang tua murid memprotes seleksi berdasarkan usia dalam PPDB DKI jalur zonasi yang dirasa tidak adil.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan DKI Nahdiana, pasti ada calon murid yang tak diterima di setiap sistem seleksi, apapun jenisnya.

Apabila ada masalah seperti oknum atau penerimaan yang tak transparan, Nahdiana mempersilakan masyarakat untuk melapor di posko yang tersedia. Dia memaparkan posko PPDB 2020 tersebar di setiap wilayah dan kantor Dinas Pendidikan. (Knu)

Baca Juga:

DPR: PPDB Penyakit Kronis yang Selalu Kambuh Setiap Tahun Ajaran Baru

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Diingatkan Alokasikan Anggaran COVID-19 untuk Ojol dan Pekerja Serabutan
Indonesia
Jokowi Diingatkan Alokasikan Anggaran COVID-19 untuk Ojol dan Pekerja Serabutan

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon meminta Presiden Joko Widodo memperhatikan kelompok masyarakat yang terkena dampak akibat penanggulangan virus corona.

Susi Pudjiastuti: Selamat Mas Trenggono, Semoga Amanah
Indonesia
Susi Pudjiastuti: Selamat Mas Trenggono, Semoga Amanah

"Mas Trenggono, Selamat atas Tugas Baru sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan," cuit Susi

Begini Prosedur Suntik Vaksin Corona Bagi Jokowi
Indonesia
Begini Prosedur Suntik Vaksin Corona Bagi Jokowi

berdasarkan keterangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), vaksinasi COVID-19 akan dimulai sekitar pertengahan Januari 2021.

Begini Jawaban Roy Kiyoshi Saat Diingatkan Tak Pakai Narkoba
Indonesia
Begini Jawaban Roy Kiyoshi Saat Diingatkan Tak Pakai Narkoba

Henry berharap tes urine Roy Kiyoshi menunjukkan hasil negatif

 Mabes Polri Bantah Promosi Boy Rafli Sebagai Kepala BNPT Salahi Aturan
Indonesia
Mabes Polri Bantah Promosi Boy Rafli Sebagai Kepala BNPT Salahi Aturan

“Kapolri hanya mengusulkan tapi pengangkatannya merupakan kewenangan Presiden,” ujar Argo

Tangerang Raya Terapkan PSBB, KRL Tetap Beroperasi
Foto
Tangerang Raya Terapkan PSBB, KRL Tetap Beroperasi

Kementerian Perhubungan memutuskan tidak memberhentikan sementara kegiatan operasional KRL Commuter Line Jabodetabek saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Jokowi Teken Perpres Lanjutkan Reklamasi Jakarta Pas Pandemi, Ini Dalih Seskab
Indonesia
Jokowi Teken Perpres Lanjutkan Reklamasi Jakarta Pas Pandemi, Ini Dalih Seskab

Jokowi meneken perpres pada 13 April lalu. Izin pembangunan di Pulau C, D, G, N.

Tiongkok Izinkan Kembali Warga Asing Masuk
Dunia
Tiongkok Izinkan Kembali Warga Asing Masuk

Kebijakan penangguhan sementara warga negara asing memasuki Tiongkok, yang berlaku sejak 28 Maret 2020, akhirnya secara resmi dicabut.

 [HOAKS atau FAKTA] : Beredar Email Mengatasnamakan Kapolri untuk Para Pengusaha
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Beredar Email Mengatasnamakan Kapolri untuk Para Pengusaha

"Tanda tangan juga bukan tanda tangan dari Kapolri," tegas Argo.

Awas, Pesepeda Juga Jadi Sasaran Operasi Patuh Jaya
Indonesia
Awas, Pesepeda Juga Jadi Sasaran Operasi Patuh Jaya

Pesepeda yang melanggar aturan juga bakal ditindak dalam Operasi Patuh Jaya 2020.