PSI Tekan Jokowi Tegas Larang Mudik, Jangan Cuma Imbauan Bus pengangkut pemudik dari Jabodetabek tiba di Terminal Induk Giri Adipura Krisak Selogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Sabtu (28/3). (MP/Ismail)

Merahputih.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melarang mudik karena bakal menjadi ajang penyebaran COVID-19 di desa-desa.

"Mudik harus dilarang. Kalau hanya imbauan bisa dipastikan tidak akan efektif. Jika mudik dibiarkan, artinya kita mempertaruhkan ribuan, bahkan puluhan ribu nyawa, rakyat kita di desa-desa, di kampung-kampung," kata Juru Bicara PSI, Nanang Priyo Utomo, dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Jumat (3/4).

Baca Juga

Anies Beberkan Strategi Tanggulangi COVID-19 di Depan 44 Wali Kota Dunia

Kebijakan membolehkan mudik tapi para pemudik harus menjalani isolasi mandiri selama 14 hari dan berstatus orang dalam pemantauan (ODP) adalah tidak realistis.

"Mereka mudik itu mau bersilaturahim dan bertemu keluarga. Jadi bagaimana mungkin mengharapkan mereka menjalankan isolasi mandiri?," ucap Nanang mempertanyakan.

Ia menyadari bahwa gelombang mudik dini sudah terjadi. Namun, belum terlambat kiranya jika pelarangan diterapkan sekarang. Sebab, mereka yang sudah mudik itu kebanyakan pekerja informal. Pekerja formal masih terikat dengan aturan libur nasional.

PSI setuju dengan usulan Presiden Joko Widodo yang ingin mengganti jadwal mudik pada hari libur nasional setelah Idul Fitri.

"Usulan Pak Jokowi tersebut jauh lebih realistis dan rasional. Masyarakat tetap bisa mudik, tetapi waktunya diundur beberapa bulan sampai wabah hilang. Toh esensinya sama, yaitu berkumpul bersama keluarga. Tinggal para menteri terkait menerjemahkan ide tersebut secara tepat dalam rencana yang lebih konkret," tutur kader Nahdlatul Ulama (NU) ini.

Bus pengangkut pemudik dari Jabodetabek tiba di Terminal Induk Giri Adipura Krisak Selogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Sabtu (28/3). (MP/Ismail)
Bus pengangkut pemudik dari Jabodetabek tiba di Terminal Induk Giri Adipura Krisak Selogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Sabtu (28/3). (MP/Ismail)

Patut diingat, Idul Fitri tahun ini akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan fatwa terkait penyelenggaraan ibadah dalam situasi menyebarnya wabah virus Corona.

Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 itu menyatakan, bila penyebaran Corona sudah dalam kategori membahayakan, masyarakat tidak diperkenankan melakukan ibadah salat secara berjamaah, termasuk Shalat Tarawih dan Shalat Idul Fitri.

Muhammadiyah, sebagaimana dikutip Antara, juga telah menerbitkan surat edaran yang menyatakan bahwa Shalat Tarawih berjamaah dan Shalat Idul Fitri dapat ditiadakan jika virus Corona masih membahayakan.

"Jika tarawih dan Shalat Idul Fitri saja ditiadakan, ya tak ada lagi alasan untuk mudik di masa Corona. Sungguh, mudaratnya jauh lebih besar ketimbang manfaatnya. Ditunda saja sampai wabah mereda," ucap Nanang.

Baca Juga

Anies Perpanjang Status Tanggap Darurat hingga 19 April, Warga Dilarang Keluar Rumah

Juga harus diingat sarana dan prasarana kesehatan di daerah kalah tertinggal dengan di Jabodetabek, baik dari segi jumlah maupun mutu.

"Jika ada ledakan jumlah positif Corona di daerah, kita akan sangat kewalahan. Sebelum itu terjadi, larang mudik sampai Corona mereda," tutur Nanang. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pejabat Meninggal Akibat COVID, Semua PNS LAN Disuruh Kerja dari Rumah
Indonesia
Pejabat Meninggal Akibat COVID, Semua PNS LAN Disuruh Kerja dari Rumah

Koordinator Humas dan Protokol Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dian Alin Mulyasari menjadi korban COVID-19

KPU Didesak Segera Siapkan Bilik Suara Sesuai Protokol Kesehatan
Indonesia
KPU Didesak Segera Siapkan Bilik Suara Sesuai Protokol Kesehatan

Abhan meminta untuk diterapkan hingga menyentuh lapisan masyarakat paling bawah

Imbas Kerumunan Petamburan, Anies Diminta Lebih Tegas Tindak Pelanggar Prokes
Indonesia
Imbas Kerumunan Petamburan, Anies Diminta Lebih Tegas Tindak Pelanggar Prokes

Karena itu Pemprov DKI memang seharusnya tegas tanpa tebang pilih menghadapi sejumlah agenda publik yang menimbulkan kerumunan," ujar Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi

10 Perjalanan Kereta Api Jarak Jauh Terlambat Akibat Banjir
Indonesia
10 Perjalanan Kereta Api Jarak Jauh Terlambat Akibat Banjir

Berikut sejumlah titik jalur lintas KA di area Daop 1 Jakarta terimbas banjir dengan ketinggian bervariasi di atas kop rel di antaranya adalah:

PSBB Transisi Diberlakukan, Kendaraan di Jalanan Ibu Kota Meningkat Nyaris 100 Persen
Indonesia
PSBB Transisi Diberlakukan, Kendaraan di Jalanan Ibu Kota Meningkat Nyaris 100 Persen

Tercatat 36.459 kendaraan melintas di Jalan Jenderal Sudirman dari Ratu Plaza mengarah ke Sarinah pada Senin kemarin.

Kenaikan UMP DKI, Anies Mengacu PP Pada Aturan Jokowi
Indonesia
Kenaikan UMP DKI, Anies Mengacu PP Pada Aturan Jokowi

Jakarta mengadopsi kebijakan satu sisi bagi sektor yang tumbuh berkembang mengikuti UMP tahun 2021 yang ditetapkan berdasarkan PP 78/2015

IKAPPI: 768 Pedagang Pasar Positif COVID-19 di Seluruh Indonesia
Indonesia
IKAPPI: 768 Pedagang Pasar Positif COVID-19 di Seluruh Indonesia

Program rapid test dan swab test oleh pemerintah terus dilakukan pada pedagang pasar sebagai upaya deteksi dini.

Polisi Ngaku Tangkap Wartawan karena Tak Pakai ID, LBH Pers: Alasan Usang
Indonesia
Polisi Ngaku Tangkap Wartawan karena Tak Pakai ID, LBH Pers: Alasan Usang

Penanganan penangkapan jurnalis Merahputih.com Ponco Sulaksono oleh Polda Metro Jaya menuai kritikan.

PPDB 2020 Dinilai Terlalu Dipaksakan
Indonesia
PPDB 2020 Dinilai Terlalu Dipaksakan

Kebijakan ini dinilai tidak manusiawi karena digelar di tengah masyarakat yang tengah mengalami kesulitan akibat pandemi virus corona.

 Wakil Ketua dan Komisioner Ombudsman RI Dinyatakan Sembuh dari COVID-19
Indonesia
Wakil Ketua dan Komisioner Ombudsman RI Dinyatakan Sembuh dari COVID-19

"Belum tahu kapan bisa ketemu keluarganya, mungkin hari ini mungkin besok, tapi pastinya udah sembuh," ungkap Alamsyah.