PSI Tekan Jokowi Tegas Larang Mudik, Jangan Cuma Imbauan Bus pengangkut pemudik dari Jabodetabek tiba di Terminal Induk Giri Adipura Krisak Selogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Sabtu (28/3). (MP/Ismail)

Merahputih.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melarang mudik karena bakal menjadi ajang penyebaran COVID-19 di desa-desa.

"Mudik harus dilarang. Kalau hanya imbauan bisa dipastikan tidak akan efektif. Jika mudik dibiarkan, artinya kita mempertaruhkan ribuan, bahkan puluhan ribu nyawa, rakyat kita di desa-desa, di kampung-kampung," kata Juru Bicara PSI, Nanang Priyo Utomo, dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Jumat (3/4).

Baca Juga

Anies Beberkan Strategi Tanggulangi COVID-19 di Depan 44 Wali Kota Dunia

Kebijakan membolehkan mudik tapi para pemudik harus menjalani isolasi mandiri selama 14 hari dan berstatus orang dalam pemantauan (ODP) adalah tidak realistis.

"Mereka mudik itu mau bersilaturahim dan bertemu keluarga. Jadi bagaimana mungkin mengharapkan mereka menjalankan isolasi mandiri?," ucap Nanang mempertanyakan.

Ia menyadari bahwa gelombang mudik dini sudah terjadi. Namun, belum terlambat kiranya jika pelarangan diterapkan sekarang. Sebab, mereka yang sudah mudik itu kebanyakan pekerja informal. Pekerja formal masih terikat dengan aturan libur nasional.

PSI setuju dengan usulan Presiden Joko Widodo yang ingin mengganti jadwal mudik pada hari libur nasional setelah Idul Fitri.

"Usulan Pak Jokowi tersebut jauh lebih realistis dan rasional. Masyarakat tetap bisa mudik, tetapi waktunya diundur beberapa bulan sampai wabah hilang. Toh esensinya sama, yaitu berkumpul bersama keluarga. Tinggal para menteri terkait menerjemahkan ide tersebut secara tepat dalam rencana yang lebih konkret," tutur kader Nahdlatul Ulama (NU) ini.

Bus pengangkut pemudik dari Jabodetabek tiba di Terminal Induk Giri Adipura Krisak Selogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Sabtu (28/3). (MP/Ismail)
Bus pengangkut pemudik dari Jabodetabek tiba di Terminal Induk Giri Adipura Krisak Selogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Sabtu (28/3). (MP/Ismail)

Patut diingat, Idul Fitri tahun ini akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan fatwa terkait penyelenggaraan ibadah dalam situasi menyebarnya wabah virus Corona.

Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 itu menyatakan, bila penyebaran Corona sudah dalam kategori membahayakan, masyarakat tidak diperkenankan melakukan ibadah salat secara berjamaah, termasuk Shalat Tarawih dan Shalat Idul Fitri.

Muhammadiyah, sebagaimana dikutip Antara, juga telah menerbitkan surat edaran yang menyatakan bahwa Shalat Tarawih berjamaah dan Shalat Idul Fitri dapat ditiadakan jika virus Corona masih membahayakan.

"Jika tarawih dan Shalat Idul Fitri saja ditiadakan, ya tak ada lagi alasan untuk mudik di masa Corona. Sungguh, mudaratnya jauh lebih besar ketimbang manfaatnya. Ditunda saja sampai wabah mereda," ucap Nanang.

Baca Juga

Anies Perpanjang Status Tanggap Darurat hingga 19 April, Warga Dilarang Keluar Rumah

Juga harus diingat sarana dan prasarana kesehatan di daerah kalah tertinggal dengan di Jabodetabek, baik dari segi jumlah maupun mutu.

"Jika ada ledakan jumlah positif Corona di daerah, kita akan sangat kewalahan. Sebelum itu terjadi, larang mudik sampai Corona mereda," tutur Nanang. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Presiden Lebanon Sebut Ledakan Akibat Timbunan 2.750 Ton Amonium Nitrat
Dunia
Presiden Lebanon Sebut Ledakan Akibat Timbunan 2.750 Ton Amonium Nitrat

Aoun menyatakan bahwa penimbunan zat berbahaya tersebut "tidak dapat diterima" karena dilakukan secara serampangan.

Berbulan-bulan Gaji Belum Dibayarkan, Puluhan PMI di Arab Saudi Minta Dipulangkan
Indonesia
Berbulan-bulan Gaji Belum Dibayarkan, Puluhan PMI di Arab Saudi Minta Dipulangkan

Ada 25 pengaduan PMI yang diberangkatkan ke Arab Saudi oleh PT Amalindo Langgeng sejak lama.

Papua Barat Catatkan Tambahan 210 Kasus Positif COVID-19
Indonesia
Papua Barat Catatkan Tambahan 210 Kasus Positif COVID-19

Provinsi Papua Barat mencatat tambahan 210 kasus konfirmasi positif COVID-19. Saat ini total kasus mencapai 2.754 orang.

Update COVID-19 per Sabtu (28/3): 1.155 Kasus Positif, 102 Meninggal Dunia
Indonesia
Update COVID-19 per Sabtu (28/3): 1.155 Kasus Positif, 102 Meninggal Dunia

Dari jumlah kasus positif, terdapat penambahan jumlah pasien yang meninggal dunia yakni 15 orang

Muhammadiyah Bantah Ajukan Judicial Review Perppu Corona ke MK
Indonesia
Muhammadiyah Bantah Ajukan Judicial Review Perppu Corona ke MK

Meski begitu, Abdul tak bisa melarang jika ada pihak di internalnya yang berniat mengajukan judicial review.

Jakarta Gelontorkan Rp7 Miliar untuk Sumur Resapan Banjir
Indonesia
Jakarta Gelontorkan Rp7 Miliar untuk Sumur Resapan Banjir

Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta membuat 300 ribu sumur resapan atau drainase vertikal yang tersebar di 5 wilayah ibu kota pada tahun 2020.

Jokowi Tunjuk 5 Wakil Menteri Baru, Dilantik Hari Ini
Indonesia
Jokowi Tunjuk 5 Wakil Menteri Baru, Dilantik Hari Ini

Keenam wamen tersebut akan dilantik bersama para menteri yang dipilih Kepala Negara di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Rabu (23/12) pagi

Vaksin Sinovac Tahap 2 Tiba di Indonesia Sebanyak 1,8 Juta Dosis
Indonesia
Vaksin Sinovac Tahap 2 Tiba di Indonesia Sebanyak 1,8 Juta Dosis

Pemerintah kembali mendatangkan vaksin COVID-19 Sinovac tahap 2 ini tiba di Bandara Soekarno-Hatta.

Penerimaan Pajak Turun, DJP Ketuk Hati Warga Negara
Indonesia
Penerimaan Pajak Turun, DJP Ketuk Hati Warga Negara

"Hari Pajak kali ini kita jadikan sebagai momentum dalam peningkatan kesadaran masyarakat untuk taat dan patuh membayar pajak,” ujar Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo

Ribuan Penumpang KA di Yogyakarta Pilih Layanan Rapid Test Antigen di Stasiun
Indonesia
Ribuan Penumpang KA di Yogyakarta Pilih Layanan Rapid Test Antigen di Stasiun

PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 6 Yogyakarta mencatat sebanyak 1.215 penumpang kereta api telah memanfaatkan layanan rapid test antigen di stasiun.