PSI Minta Pemprov DKI Transparan Soal Anggaran di Tengah Corona

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 03 April 2020
PSI Minta Pemprov DKI Transparan Soal Anggaran di Tengah Corona
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan pernyataan mengenai wabah COVID-19 di Balai Kota Jakarta, Selasa (31/3/2020). (ANTARA/HO/Humas DKI Jakarta)

MerahPutih.com - Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana meminta Pemprov DKI untuk transparan soal kondisi anggaran saat ini. Sebab virus corona telah menghantam kondisi ekonomi yang otomatis berpengaruh pada pendapatan daerah.

"Saya dapat info bahwa proyeksi pendapatan daerah akan turun drastis sekitar Rp25 hingga Rp35 triliun. APBD semakin defisit karena sejumlah sektor ekonomi berhenti beroperasi imbas virus corona," kata William, Jumat (3/04).

Baca Juga:

DKI Jakarta Disebut Paling Siap Hadapi COVID-19

Menurutnya, warga Jakarta berhak untuk tahu bagaimana kondisi keuangan pemerintah daerah saat ini sehingga bisa dipastikan berapa anggaran belanja telah dan dapat dialihkan ke penanganan COVID-19.

"Pemprov DKI harus transparan berapa pendapatan dan belanja daerah saat ini, serta kegiatan apa yang dimatikan atau anggarannya dipotong. Jangan sampai duitnya kurang, tapi malah dipakai belanja yang tidak penting,” jelas William.

Anggota DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana. (Foto: Twitter @willsarana)
Anggota DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana. (Foto: Twitter @willsarana)

Lebih jauh, William menerangkan publik juga berhak mengetahui rencana kegiatan dan rincian penggunaan anggaran untuk mengatasi virus mematikan dari Wuhan, Tiongkok.

“Pemprov DKI perlu memberikan informasi yang rinci mengenai kegiatan dan anggaran yang telah dikeluarkan untuk mengatasi virus corona. Selain itu, juga perlu disampaikan program-program yang akan dikerjakan oleh pemerintah," ucapnya.

Baca Juga:

DKI Daerah Ancaman Tinggi COVID-19, MUI Bolehkan Umat Islam Tak Salat Jumat

Pemprov DKI Jakarta sebelumnya telah mengunggah data anggaran di laman bkpd.jakarta.go.id, namun disayangkan sejak 3 bulan belakangan laman tersebut tidak bisa diakses.

“Transparansi anggaran selalu menjadi hal utama yang terus kami desak, Pemprov DKI harus membuka data anggaran yang menjadi hak masyarakat Jakarta. Ini semua harus dikerjakan dengan cepat, kita berpacu dengan waktu,” tutup William. (Asp)

Baca Juga:

LBM Eijkman Dapat Sumbangan Dana Penanganan COVID-19 Rp10 Miliar

#Virus Corona #PSI
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir
Bagikan