PSI Minta Pemprov DKI Segel Proyek Pusat Kuliner Muara Karang Kawasan pembangunan pusat kuliner di Pulit, Jakarta Utara. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk segera menyegel proyek pusat kuliner Pluit, Muara Karang, Jakarta Utara yang sampai saat ini masih secara ilegal berjalan.

Anggota DPRD DKI Jakarta, Fraksi PSI DPRD DKI, Viani Limardi mengatakan dirinya terkejut saat melakukan sidak lapangan bahwa pembangunan masih terus berlangsung meski sudah ada surat peringatan dari PT Jakarta Utilitas Propertindo (Jakpro) tertanggal 15 Juni 2020 untuk menghentikan proses pembangunan di objek perjanjian yang saat ini berjalan.

Baca Juga

Mantan Gubernur Minta Pemprov DKI Evaluasi Kawasan Pluit Dijadikan Pusat Kuliner

“Saat melakukan sidak, kami dihalang-halangi oknum dan dilarang untuk masuk ke lokasi, setelah beradu mulut ternyata terbukti pembangunan terus berjalan padahal izinnya sudah dicabut,” ujar Viani di Jakarta, Rabu (29/7).

Viani menjelaskan pembangunan area kuliner bernama Pluit Culinary Park oleh PT Prada Dhika Niaga ini terbukti melanggar aturan karena dibangun di atas area hijau di ruang terbuka hijau atau RTH Muara Karang. Selain itu lokasi pembangunan juga berada di bawah Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang dapat membahayakan warga sekitar yang beraktivitas di area tersebut.

"Kami kerap mendapatkan pengaduan masyarakat tapi setelah dua kali sidak tidak ada perubahan, pembangunan terus dilanjutkan. Pemprov DKI harus tegas dan segera menyegel lokasi tersebut,” kata dia.

Papan pembangunan kawasan pusat kuliner di Pluit. (Foto: MP/Asropih)
Papan nama proyek pembangunan kawasan pusat kuliner di Pluit. (Foto: MP/Asropih)

Dalam pengaduan yang diterima, masyarakat menilai pembangunan ini merugikan warga Pluit dan Muara Karang yang bergantung pada RTH Muara Karang untuk mengantisipasi banjir. Bahkan warga telah secara swadaya membangun rumah pompa untuk mengatasi banjir rob ataupun banjir kiriman yang selalu mengancam pemukiman mereka.

Viani menuturkan meski telah mengeluarkan peringatan, tapi tidak ada pengawasan ataupun tindak tegas dari Jakpro maupun Pemprov DKI. “Surat peringatan jangan sekedar administratif, harus langsung mengecek di lapangan dan segera segel proyek agar dihentikan,” tegasnya.

Baca Juga

PDIP Minta Anies Hentikan Pembangunan Pusat Kuliner Muara Karang

Viani meminta Pemda DKI mengkaji ulang pemberian izin PT Prada Dhika Niaga yang telah mengabaikan surat peringatan dan perintah penghentian pembangunan proyek. “Kami memperingatkan dengan keras agar PT Prada Dhika Niaga segera menghentikan pekerjaan proyek sekarang juga,” tutup dia. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jakarta Berlakukan PSBB Jilid 2, Ribuan Warga Perantauan Asal Wonogiri Mudik
Indonesia
Jakarta Berlakukan PSBB Jilid 2, Ribuan Warga Perantauan Asal Wonogiri Mudik

Warga Wonogiri memilih mudik setelah Pemprov DKI Jakarta memberlakukan PSBB jilid ll selama 14 hari mulai tanggal 14-27 September.

PPP Jabar: Dana Haji Tak Boleh untuk Penguatan Rupiah
Indonesia
PPP Jabar: Dana Haji Tak Boleh untuk Penguatan Rupiah

Pengawasan pengembalian terhadap dana jemaah harus dilakukan secara ketat oleh pihak yang berwenang.

Update Kasus COVID-19 di Jakarta Kamis (2/7)
Indonesia
Update Kasus COVID-19 di Jakarta Kamis (2/7)

Sampai dengan hari ini ada 805 pasien masih menjalani perawatan di rumah sakit dan 3.358 orang melakukan isolasi mandiri rumah.

[HOAKS atau FAKTA]: Anies Akan Gelar Buka Puasa Bersama di Tengah Pandemi COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Akan Gelar Buka Puasa Bersama di Tengah Pandemi COVID-19

Pada tahun 2018, Pemprov DKI memang mengadakan program buka puasa

MUI Minta FPI Batalkan Aksi Bela Rizieq Shihab di Depan Istana
Indonesia
MUI Minta FPI Batalkan Aksi Bela Rizieq Shihab di Depan Istana

"Rencana aksi turun ke lapangan yang dilakukan FPI harus lebih beretika mengingat situasi pandemi dan COVID-19 semakin tinggi," tutur Amirsyah.

Menangnya Rachmawati Soekarnoputri di MA Tak Punya Impikasi Yuridis ke Jokowi
Indonesia
Menangnya Rachmawati Soekarnoputri di MA Tak Punya Impikasi Yuridis ke Jokowi

Hasil sengketa Pilpres 2019 yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sudah final

Bawaslu Solo Kembali Aktifkan Panwascam dan Panwaskel
Indonesia
Bawaslu Solo Kembali Aktifkan Panwascam dan Panwaskel

"Mulai hari ini (Minggu) 64 anggota Panwascam dan Panwaskel kita aktifkan lagi untuk mengawasi tahapan Pilwakot Solo yang dilakukan KPU Solo," kata Budi

Ma'ruf Amin Tak Masalah Bertemu Rizieq Shihab
Indonesia
Ma'ruf Amin Tak Masalah Bertemu Rizieq Shihab

Telah ada ormas Islam yang sudah menawarkan diri untuk menyelenggarakan pertemuan tersebut

COVID-19 Belum Mereda, Muktamar Muhammadiyah ke-48 Kembali Ditunda 2021
Indonesia
COVID-19 Belum Mereda, Muktamar Muhammadiyah ke-48 Kembali Ditunda 2021

Payung hukum tersebut akan disiapkan pada tanggal 19 Juli mendatang