PSI Minta Pemprov DKI Evaluasi Ganjil Genap Polisi menilang pelanggar aturan ganjil-genap di Jakarta Pusat. (ANTARA-HO/Satlantas Polres Metro Jakarta Pusat)

MerahPutih.com - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI untuk mengevaluasi kebijakan ganjil genap (Gage) di 25 ruas protokol ibu kota. Mengingat pada Kamis (13/8) penerapan PSBB Transisi telah selesai.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Anthony Winza menilai penerapan ganjil genap justru beresiko memperburuk penyebaran virus corona dan mendorong adanya klaster baru di transportasi umum.

Baca Juga

Viral Lima Wilayah DKI Jakarta Masuk Zona Hitam, Ini Penjelasan Riza Patria

“Ganjil genap harus segera dievaluasi dan tidak boleh terus dipaksakan. Sekarang yang terjadi lagi-lagi nyawa warga dipertaruhkan,” ujar Anthony di Jakarta, Rabu (12/8).

Polantas Jakarta Timur menghentikan laju pengendara mobil berplat ganjil sebab melintas di Jalan MT Haryono pada tanggal genap, Senin (10/8/2020). Pengendara memperoleh sanksi tilang usai kegiatan sosialisasi berakhir. (ANTARA/HO-Satlantas Polrestro Jaktim)
Polantas Jakarta Timur menghentikan laju pengendara mobil berplat ganjil sebab melintas di Jalan MT Haryono pada tanggal genap, Senin (10/8/2020). Pengendara memperoleh sanksi tilang usai kegiatan sosialisasi berakhir. (ANTARA/HO-Satlantas Polrestro Jaktim)

Menurutnya, Pemprov DKI tidak jeli memperhitungkan kondisi masyarakat yang masih memiliki kewajiban untuk berangkat bekerja. Selain itu transportasi umum juga belum terintegrasi secara baik. Akibatnya, terjadi penumpukan penumpang di daerah pergantian moda transportasi, misalnya ketika penumpang hendak pindah dari KRL ke bus, atau dari MRT ke bus.

“Daerah ini dapat menjadi titik-titik penularan baru di mana sering terjadi kemacetan dan PKL yang berkerumun, seperti yang terlihat di Halte Harmoni dan Stasiun Tanah Abang,” jelasnya.

Dalam satu hari saja penumpukan penumpang terjadi dua kali yakni pada saat jam berangkat dan pulang kantor sehingga menambah risiko penularan COVID-19.

Baca Juga

Wagub DKI Tampik RS Rujukan COVID-19 di Jakarta Penuh

"Ini rencana yang ngawur, kami jelas menolak opsi perluasan ganjil genap karena kebijakan tersebut sedari awal sudah kontraproduktif. Perluasan kebijakan hanya akan menimbulkan efek negatif yang lebih luas lagi,” tegasnya. (Asp)

Kredit : asropihs


Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH