PSI Minta Pemprov DKI Evaluasi Ganjil Genap Polisi menilang pelanggar aturan ganjil-genap di Jakarta Pusat. (ANTARA-HO/Satlantas Polres Metro Jakarta Pusat)

MerahPutih.com - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI untuk mengevaluasi kebijakan ganjil genap (Gage) di 25 ruas protokol ibu kota. Mengingat pada Kamis (13/8) penerapan PSBB Transisi telah selesai.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Anthony Winza menilai penerapan ganjil genap justru beresiko memperburuk penyebaran virus corona dan mendorong adanya klaster baru di transportasi umum.

Baca Juga

Viral Lima Wilayah DKI Jakarta Masuk Zona Hitam, Ini Penjelasan Riza Patria

“Ganjil genap harus segera dievaluasi dan tidak boleh terus dipaksakan. Sekarang yang terjadi lagi-lagi nyawa warga dipertaruhkan,” ujar Anthony di Jakarta, Rabu (12/8).

Polantas Jakarta Timur menghentikan laju pengendara mobil berplat ganjil sebab melintas di Jalan MT Haryono pada tanggal genap, Senin (10/8/2020). Pengendara memperoleh sanksi tilang usai kegiatan sosialisasi berakhir. (ANTARA/HO-Satlantas Polrestro Jaktim)
Polantas Jakarta Timur menghentikan laju pengendara mobil berplat ganjil sebab melintas di Jalan MT Haryono pada tanggal genap, Senin (10/8/2020). Pengendara memperoleh sanksi tilang usai kegiatan sosialisasi berakhir. (ANTARA/HO-Satlantas Polrestro Jaktim)

Menurutnya, Pemprov DKI tidak jeli memperhitungkan kondisi masyarakat yang masih memiliki kewajiban untuk berangkat bekerja. Selain itu transportasi umum juga belum terintegrasi secara baik. Akibatnya, terjadi penumpukan penumpang di daerah pergantian moda transportasi, misalnya ketika penumpang hendak pindah dari KRL ke bus, atau dari MRT ke bus.

“Daerah ini dapat menjadi titik-titik penularan baru di mana sering terjadi kemacetan dan PKL yang berkerumun, seperti yang terlihat di Halte Harmoni dan Stasiun Tanah Abang,” jelasnya.

Dalam satu hari saja penumpukan penumpang terjadi dua kali yakni pada saat jam berangkat dan pulang kantor sehingga menambah risiko penularan COVID-19.

Baca Juga

Wagub DKI Tampik RS Rujukan COVID-19 di Jakarta Penuh

"Ini rencana yang ngawur, kami jelas menolak opsi perluasan ganjil genap karena kebijakan tersebut sedari awal sudah kontraproduktif. Perluasan kebijakan hanya akan menimbulkan efek negatif yang lebih luas lagi,” tegasnya. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pengamat Kritik Penyemprotan Disinfektan di Jakarta karena tak Merata
Indonesia
Pengamat Kritik Penyemprotan Disinfektan di Jakarta karena tak Merata

Azas menduga, upaya ini sengaja dilakukan di wilayah protokol seperti Sudirman, Thamrin, kawasan Monas hanya untuk pencitraan saja.

Anji Dicecar Alasan Unggah Konten 'Obat' COVID-19 di Youtube
Indonesia
Anji Dicecar Alasan Unggah Konten 'Obat' COVID-19 di Youtube

Menurut Yusri, penyidik juga menanyakan siapa yang diwawancarai Anji di dalam konten videonya, termasuk apa yang dibahas.

PKS Desak Pemprov DKI Tutup Diskotek Crown
Indonesia
PKS Desak Pemprov DKI Tutup Diskotek Crown

"Jika benar seperti itu harus ditutup karena izinnya sudah disalahgunakan," papar Arifin

Desa Digital di Tulungagung, Kentongan Diganti Panic Botton
Indonesia
Desa Digital di Tulungagung, Kentongan Diganti Panic Botton

Desa Kendalbulur, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, kini menjadi salah satu desa digital di Indonesia

Kerja Sama Indonesia-Turki Diharap Dapat Segera Temukan Vaksin COVID-19
Indonesia
Kerja Sama Indonesia-Turki Diharap Dapat Segera Temukan Vaksin COVID-19

Menurut Puan, pembicaraan tersebut dalam rangka perayaan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Turki

IPW Nilai BW Mainkan Poltik Belah Bambu Puji Novel Saat Penangkapan Nurnadi
Indonesia
IPW Nilai BW Mainkan Poltik Belah Bambu Puji Novel Saat Penangkapan Nurnadi

Neta mengingatkan, saat menangkap Nurhadi, KPK melibatkan satu regu anggota Polri berseragam dan lengkap dengan senjata laras panjang.

Din Syamsuddin: Radikalisme Terdapat di Setiap Lingkaran Umat Beragama di Dunia
Indonesia
Din Syamsuddin: Radikalisme Terdapat di Setiap Lingkaran Umat Beragama di Dunia

Isu radikalisme agar tidak tendensius menyasar ke umat Islam

Rasio Elektrifikasi NTT Masih Terendah
Indonesia
Rasio Elektrifikasi NTT Masih Terendah

Dalam enam tahun terakhir sejak 2014 di mana rasio elektrifikasi meningkat 14,85 persen dari 84,35 persen menjadi 99,2 persen pada 2020.

Distribusi APD Bagi Panitia TPS Masih Terhambat
Indonesia
Distribusi APD Bagi Panitia TPS Masih Terhambat

Peraturan KPU (PKPU) mewajibkan KPU untuk menyediakan dan memastikan distribusi thermo gun, masker, penyanitasi tangan, dan baju APD.

Mayoritas Senator Tolak Pilkada Desember
Indonesia
Mayoritas Senator Tolak Pilkada Desember

Agustin Teras Narang secara resmi mengirim surat kepada pimpinan DPD RI untuk menyatakan penolakan agenda politik tersebut di masa pandemi Covid-19.